korbalumpur.info – Penyelesaian jual beli tanah antara korban Lumpur dengan Lapindo masih menyisakan berbagai macam permasalahan. Salah satunya adalah adanya warga yang ‘dipaksa’ untuk menerima penyelesaian secara business to business atau B2B. Hal ini misalnya dialami oleh Rudi Farid, warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera I (Perumtas I).

Padahal, aset yang dia miliki merupakan aset milik pribadi, yang dia beli sejak tahun 2002. “Tetapi oleh pihak Lapindo, tiba-tiba berkas saya dianggap milik badan usaha, sehingga diselesaikan secara B2B,” katanya kepada Kanal Korban Lapindo, tadi malam.

Farid menjelaskan, bahwa dirinya memang mempunyai usaha yang bernama CV Global Citra Mandiri, yang bergerak dibidang percetakan. Usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2001, setahun sebelum dia pindah ke Perumtas. “Tetapi, rumah di Perumtas itu adalah rumah tinggal pribadi, bukan atas nama CV saya,” terangnya.

Dia mengaku kaget, ketika pada saat penanda tanganan berita acara berkasnya pada 3 Oktober 2007, dia diberitahu oleh pihak Minarak Lapindo Jaya bahwa berkasnya diperlakukan secara B2B. Berkasnya kemudian dibawa ke Jakarta seperti halnya berkas perusahaan-perusahaan lain yang menjadi korban Lumpur Lapindo.

Tentu saja dia tidak mau menerima skema ini, karena faktanya bahwa rumah tersebut memang bukan aset percetakannya. Dengan skema B2B, maka harga aset tanah dan bangunan tidak akan sama dengan yang ditentukan dalam Perpres 14/2007, yaitu 1 juta per meter persegi untuk tanah dan 1,5 juta per meter persegi untuk bangunan.

“Harga B2B akan dinegoisasikan lagi dengan pihak Minarak, dan pastinya akan lebih rendah dari harga Perpres,” ujarnya.

Sejak saat itu, dia sudah melakukan berbagai macam upaya agar berkasnya diberlakukan sama dengan milik korban Lumpur lainnya, yaitu sesuai dengan Perpres. Tetapi sejauh ini, jawaban yang diperoleh dari pihak Lapindo maupun MLJ selalu tidak jelas. “Rasanya saya seperti diping pong oleh mereka,” sesalnya.

Padahal, sejak Bencana Lumpur terjadi, usahanya sudah berhenti total. Dan sejauh ini dia tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pihak Lapindo, terkait dengan usahanya yang sudah gulung tikar tersebut.

Karena itu, dia berharap agar pemerintah memperhatikan nasibnya yang terus diperlakukan tidak jelas oleh Lapindo. (ako)