Sabtu, 11 Oktober 2008 | Kompas

Mojokerto, Kompas – Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana membuat hujan buatan di sekitar aliran Kali Porong, Mojokerto, Jawa Timur. Tujuannya untuk mengatasi sedimentasi yang semakin parah di Kali Porong terkait pembuangan lumpur Lapindo—melalui kali tersebut—ke laut.

Demikian penjelasan Penjabat Gubernur Jawa Timur (Jatim) Setia Purwaka seusai melantik Wakil Bupati Mojokerto di Pendopo Kabupaten Mojokerto, Jumat (10/10). ”Rencana pembuatan hujan buatan itu disebabkan debit air yang melewati Kali Porong sudah tidak memadai lagi untuk menggelontor lumpur Lapindo yang dialirkan,” paparnya.

Hujan buatan, tambah Setia, akan dibuat jika debit air di Waduk Wonorejo dan Waduk Sutami belum memungkinkan untuk menggelontor endapan lumpur di kali itu. Pasalnya, kebutuhan lain, seperti pengairan tanaman pertanian (yang menggunakan air waduk), masih dinilai lebih penting. ”Saya akan bahas ini dengan Dinas Pengairan, yakni soal debit airnya,” kata Setia lagi.

Dalam kaitan itu, menurut Setia, PT Lapindo Brantas Inc tetap harus bertanggung jawab atas semua dampak dan upaya pemulihan akibat luapan lumpur panas tersebut. ”Lapindo tidak bisa lepas tangan sekalipun kehabisan sumber daya untuk menanggulanginya,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, untuk menghindari perluasan daerah terdampak lumpur Lapindo, pemerintah menyetujui pembuangan lumpur itu ke laut melalui Kali Porong.

Tanggal 6 Oktober lalu endapan lumpur tampak mengering di kali tersebut dan menyebabkan pembuangan lumpur ke laut macet. Tidak hanya itu, endapan yang demikian juga berpotensi mengakibatkan banjir pada musim hujan.

Rawan banjir

Masih soal kemungkinan banjir, di Madiun, Jawa Timur, Pejabat Pembuat Komitmen Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Saelan mengingatkan perlunya waspada terhadap luapan air Sungai Bengawan Madiun. ”Wilayah yang terkena banjir akibat luapan sungai itu akhir tahun 2007 sampai awal tahun 2008, pada musim hujan ini masih harus waspada. Pasalnya, tak ada perubahan berarti yang dilakukan pemerintah,” kata Saelan.

Menurut dia, di sepanjang 90 kilometer aliran Sungai Bengawan Madiun masih ada sekitar 20 kilometer bantaran sungai yang belum diberi tanggul, yakni di Kecamatan Kwadungan, Ngawi, dan Kota Ngawi. Selain itu, ada pula 25 kilometer bantaran sungai seperti itu, yakni mulai dari Kabupaten Madiun sampai Ponorogo. ”Kami sudah mengajukan usulan dana untuk pembuatan tanggul, tetapi belum dialokasikan oleh pemerintah pusat,” paparnya. (APA/INK)