Hampir dua setengah tahun lumpur panas Lapindo mengalir tanpa hambatan, menenggelamkan ribuan bangunan, mengubur ribuan hektar sawah produktif, jalan tol, mengusir ribuan warga, dan memutus sejarah keluarga serta komunitas. Ribuan mil dari Sidoarjo, Jawa Timur, di London (Inggris) dan Cape Town, Afrika Selatan, geolog lulusan berbagai universitas terkemuka mendiskusikannya.
Secara garis besar temanya sama: semburan dipicu pengeboran Sumur Banjar Panji-1 atau dipicu oleh gempa bumi dua hari sebelumnya?
Dua pertanyaan besar yang penting dan sensitif, yang menghangatkan diskusi di berbagai seminar dan diskusi maya, melalui komunitas surat elektronik termasuk di Tanah Air.
Dua hari setelah diskusi di London, Kamis (23/10) siaran pers datang dari pihak PT Energi Mega Persada, perusahaan pengebor sumur BP-1. Pada pertemuan Masyarakat Geologi London itu, mereka memaparkan data bahwa pengeboran tidak memicu semburan lumpur.
Dua geolog PT Energi Mega Persada, Bambang Istadi dan Nurrochmat Sawolo, Selasa (28/10), rencananya akan mempresentasikan data-data mereka pada pertemuan di Cape Town. Konferensi disponsori Asosiasi Geolog Petroleum Amerika.
Prinsip paparannya sama: lumpur tak terkait pengeboran. Mereka mengakui adanya komunitas ilmuwan yang beranggapan sebaliknya: pengeboranlah pemicu semburan lumpur.
Keduanya berkomentar tidak tahu dari mana komunitas itu mendapatkan data orisinal dan menegaskan bahwa temuan itu tidaklah tepat.
Sebelumnya, geolog Inggris, Richard Davies, menggemparkan komunitas geologi. Dia menyatakan semburan lumpur dipicu pengeboran sumur BP-1, bukan bencana alam.
Di Indonesia, sejumlah geolog mendukung pandangan Davies. Mereka meminta pihak Lapindo Brantas Inc, membuka data asli—memuat perkembangan pengeboran detik per detik.
Tak mendapat respons semestinya, para geolog meminta media memfasilitasi pertemuan netral. Seperti pernah dikatakan mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Andang Bachtiar, ”Jika perlu kurung kami tiga hari tiga malam untuk diskusi dan mencari pemecahan, bukan kesalahan.”
Berbulan-bulan digaungkan, berbulan-bulan tak bersambut. Komunitas geolog ”anti-bencana alam” mengaku tak direspons pihak Lapindo, juga pemerintah sekalipun. Sementara itu, pihak ”pro bencana alam” menyatakan, penyebab semburan sudah jelas. Begitulah situasi dijagat geolog Indonesia.
Butuh kepastian
Kembali kepada warga, harapan mereka jauh dari muluk-muluk, cuma satu: tuntutan dikabulkan. Hidup turun-temurun di tanah yang kemudian terkubur, banyak yang mengaku kecewa. Namun, ada juga yang merasa diperlakukan layak. Entah berapa kali perwakilan warga silih berganti mendatangi ibukota Jakarta. Sebagian berhasil.
Turun peraturan presiden (perpres) memuat desa mereka ke dalam peta terdampak dan ganti rugi sesuai skema warga. Terakhir, Juli 2008 lalu, pemerintah dan DPR mendukung harapan warga Desa Besuki, Pejarakan, dan Kedungcangkring dimasukkan ke perpres baru.
Sejauh ini pemerintah hanya sanggup memberi solusi penanggulangan dan pengaliran lumpur ke sungai yang terhambat. Menteri Pekerjaan Umum, atas nama pertemuan para pakar, memilih opsi terburuk: semburan tak bisa dihentikan.
Pemerintah pusat mengaku ”menyerah”, pemerintah daerah ikut pusat, sedangkan para calon gubernur yang berebut takhta Jawa Timur seperti enggan ”belepotan” lumpur. Geolog pun terbelah dua, yang yakin lumpur dapat dihentikan dan yang tidak.
Jauh di London dan Cape Town sana, lumpur panas diperlakukan istimewa: didiskusikan para pakar kelas dunia di ruangan eksklusif. Entah hasilnya. Seperti harapan korban, mereka hanya menanti mata yang terbuka atas nasib mereka di sini. Tak perlu sampai jauh di London sana. (GSA)