Dalam keterangan pers di Kantor Kontras hari ini, Kamis (11/12), para warga yang datang ke Jakarta dalam rangka peringatan hari HAM sedunia kemarin, menuturkan betapa dampak lumpur Lapindo juga telah membuat kualitas hidup mereka menurun. Apalagi, mereka tidak tergolong memperoleh ganti rugi.

Budiono, warga desa Bangun Sari mengeluhkan bahwa air yang biasa mereka peroleh dari Sungai Brantas dan sumur kini tak aman lagi untuk dikonsumsi. Akibatnya, mereka harus membeli air dan kuota yang disediakan untuk satu kampung pun tak mencukupi. Hanya cukup untuk minum, tak dapat dipakai untuk mandi. “Mulai dari Tanjung Sari, Bangun Sari, Kebubuyang, Permisan, air minum tidak aman lagi. Masa air minum saja beli,” tutur Budiono.

Sementara itu, perwakilan warga dari desa Permisan, Mundir Iwan, mengatakan, dampak lumpur Lapindo juga mengancam mata pencaharian mereka sehari-hari sebagai petambak udang dan bandeng. “Sirkulasi air ke tambak tidak lancar, petani pada siklus kedua dan ketiga tidak mau ambil risiko ikannya mati gara-gara dimasukin air ke tambak,” ujar Mundir.

Selain itu, infrastruktur jalan raya sebagai akses warga ke kota juga mengalami kerusakan sehingga kegiatan warga terhambat. Muncul juga masalah kesehatan karena bau dari luapan itu mengganggu. Dampak buruk juga menyerang kondisi psikis anak-anak. “Secara psikis pikiran mereka sudah terkontaminasi dengan kekhawatiran kalau-kalau orangtuanya nganggur, rumahnya tenggelam, dan sebagainya,” tandas Mundir.

Warga menuntut pemerintah memberikan akses terhadap sejumlah infrastruktur dan fasilitas yang tidak aman lagi, bahkan rusak akibat luapan lumpur, seperti penyediaan air bersih yang cukup, balai pengobatan gratis secara rutin, dan hibah untuk membangun kembali mata pencaharian mereka. LIN