Sejak pukul 08.00, sekitar 300 warga korban lumpur Lapindo, yang tergabung dalam Gabungan Bersama Pendukung Keppres, menduduki Jembatan Porong di ruas Jalan Raya Porong. Aksi blokade warga mengakibatkan antrean panjang kendaraan hingga mencapai belasan kilometer selama dua jam.
”Kemarin sebenarnya kami ingin bertemu langsung dengan Presiden, tetapi perwakilan kami tak bisa masuk ke Istana Negara. Kami menolak hasil kesepakatan Tim 16 dan menuntut ganti rugi 80 persen dibayar tunai sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007,” ujar koordinator aksi, Hari Suwandi.
Menurut dia, saat ini terdapat 1.350 berkas berupa letter C dan petok D milik warga dari empat desa, yaitu Siring, Jatirejo, Renokenongo, dan Kedungbendo. Mereka berharap pembayaran semua berkas secara tunai sesuai Keputusan Presiden No 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. ”Berkali-kali kami ingin bertemu dengan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sebagai perwakilan PT Lapindo Brantas, tetapi sulit. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pernah mempertemukan kami, tetapi PT MLJ tak mau menandatangani kesediaan untuk membayar secara tunai,” ujar Hari.
Direktur Operasional PT MLJ Bambang Prasetyo Widodo mengakui, ada sejumlah warga yang setuju dengan skim pembayaran bertahap, tetapi ada juga yang sebagian menuntut pembayaran secara tunai.
”Skim angsuran atau pembayaran secara bertahap sangat berkaitan dengan efek krisis keuangan global yang kami alami. Selain itu, ada beberapa permasalahan administrasi dokumen tanah yang kadang menjadi hambatan, seperti ketidakjelasan ahli waris dan masalah over kredit. Kalau sudah beres semua, kami siap mencairkan,” tuturnya.
Pada awal aksi demonstrasi, pihak kepolisian membiarkan karena arus kendaraan masih bisa mengalir meski tersendat.
Sekitar pukul 10.00 terjadi bentrokan saat warga bersikeras memblokade sisi timur Jalan Raya Porong. ”Karena mengganggu arus transportasi, tiga warga kami amankan,” ujar Wakil Kepala Polres Sidoarjo Komisaris Denny Nasution. Polisi mengerahkan 360 personel gabungan antara Polres Sidoarjo dan Polwiltabes Surabaya. (ABK)