Para Tokoh Diminta Kembalikan Bakrie Award

Jakarta – Koalisi sejumlah LSM mendesak agar tokoh-tokoh penerima Bakrie Award untuk mengembalikan penghargaan tersebut. Sikap itu diambil sebagai wujud solidaritas terhadap korban Lumpur Lapindo yang tak kunjung usai. “Koalisi hari ini menyampaikan surat terbuka kepada tokoh-tokoh itu untuk mengembalikan award yang mereka terima dari Bakrie,” ujar Koordinator Jaingan Advokasi Tambang (Jatam) Andree Wijaya dalam siaran pers yang dikirimkan ke redaksi media massa, Rabu (7/7/2010).

Menurut Andree, koalisi LSM menilai kasus Lumpur Lapindo kini sudah tenggelam akibat upaya kelompok Bakrie yang berusaha melakukan pencitraan. Salah satunya melalui pemberian penghargaan kepada para tokoh. “Kasus ini semakin disamarkan dan Bakrie brhasil menggunakan kekuatan politiknya untuk mengubur kasus lumpur Lapindo. Seolah-olah pencitraan di publik tidak bersalah, padahal penderitaan masyarakat di Porong sangat terasa,” imbuhnya.

Melalui koalisi yang diberi nama Gerakan Masyarakat Sipil Menuntut Keadilan Korban Lumpur, Andree menyampaikan bahwa tokoh-tokoh penerima Bakrie Award seharusnya malu dan menunjukkan empatinya kepada korban lumpur Lapindo. Koalisi ini terdiri dari Walhi, Jatam, KIARA, Kontras, ICEL, LBH Masyarakat, YLBHI, Satu dunia, Solidaritas Perempuan, Imparsial, dan Institut Hijau Indonesia. “Kita ingin mengingatkan kepada publik dan kepada masyarakat luas bahwa terjadi kejahatan lingkungan sehingga tidak layak Bakrie memberikan award,” tandasnya.

Sebelumnya, wartawan senior Tempo Goenawan Muhammad (GM) mengembalikan penghargaan Bakrie karena merasa tidak sepaham dengan Aburizal Bakrie. Selain GM, pada tahun 2007, Franz Magnis Suseno menolak pemberian award itu. Romo Franz menolak karena keluarga Bakrie merupakan pemilik mayoritas PT Lapindo Brantas yang sedang bermasalah dengan semburan lumpur di Porong, Sidoarjo.

Bakrie Award telah menjadi agenda rutin Freedom Institue yang bekerja sama dengan Yayasan Ahmad Bakrie sejak 2003. Biasanya, Anugerah Bakrie Award diberikan menjelang Peringatan Kemerdekaan RI. Selain GM, beberapa tokoh yang pernah mendapat penghargaan ini, antara lain Ignas Kleden, Nurcholish Madjid, Sartono Kartodirdjo, Sapardi Djoko Damono, Budi Darma, dan Arif Budiman. Masing-masing peraih Bakrie Award mendapat hadiah dari keluarga Bakrie Rp 100 juta.

Berikut daftar penerima Bakrie Award dari 2007-2009:

2007
1. Putu Wijaya (bidang kesusastraan)
2. Prof Dr Franz Magnis Suseno (bidang pemikiran sosial). Tapi Franz menolak.
3. Prof Dr Sangkot Marzuki (bidang kedokteran)
4. Dr Jorga Ibrahim (bidang sains).
5. Lembaga Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Sukamandi (BB Sukamandi) (bidang teknologi).

2008
1. Taufik Abdullah (pemikiran sosial)
2. Sutardji Calzoum Bachri (kesusastraan)
3. Mulyanto (Kedokteran)
4. Laksana Tri Handoko (untuk Sains)
5. Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk Teknologi.

2009
1. Sajogyo (pemikiran sosial)
2. AG Soemantri ( bidang kedokteran)
3. Pantur Silaban(bidang sains)
4. Warsito P Taruno (teknologi)
5. Danarto (bidang kesusastraan).

Dalam siaran pers yang dikirimkan Gerakan Masyarakat Sipil Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo,Rabu ( 7/7), mempertanyakan beberapa waktu lalu, mantan petinggi Group Bakrie yang juga Ketua Umum Partai Golkar menyerukan kepada kader partai warisan orde baru itu untuk meniru perilaku tikus dalam berpolitik. Sementara sebelumnya, dihadapan para komunitas bloger, Aburizal Bakrie dengan lantangnya mengatakan tidak merasa bersalah dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Ia seakan mengabaikan bahwa mayoritas pakar pemboran internasional mengungkapkan bahwa semburan lumpur di Sidoarjo bukan bencana alam namun akibat aktivitas pemboran Lapindo, perusahaan
milik Group Bakrie.

“Hal yang sama juga diungkapkan oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menyembunyikan kejahatan itulah, Aburizal Bakrie menggunakan instrumen Partai Golkar dan Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Intelektual dan budayawan tentu sangat berperan dalam membela masyarakat yang menjadi korban semburan lumpur Lapindo ini. Kebenaran dan keadilan harus ditegakan. Para intelektual dan budayawan harus mulai berani menyuarakan nuraninya. Korban lumpur Lapindo harus mereka bela,” tandas siaran pers yang dikirimkan oleh aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Luluk Uliyah ke media massa.

Menurutnya, penghargaan Bakrie Award sangat mungkin akan membuat para intelektual dan budayawan itu enggan dan ragu untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Untuk itu, Gerakan Masyarakat Sipil Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo menyerukan kepada para penerima Bakrie Award, untuk mengembalikan Bakrie Award. Dengan mengembalikan penghargaan, para intelektual dan budayawan itu menjadi bebas untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam kasus lumpur Lapindo. “Tentu saja dengan mengembalikan Bakrie Award, para intelektual dan budayawan itu juga terhindar dari ancaman politik tikus yang memiliki karakter licik dan culas,” tandasnya.

Gerakan Masyarakat Sipil Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo Jatam, Kontras, Kiara, Walhi, Satu Dunia, LBH Masyarakat, GMLL, UPC, Imparsial, YLBHI, ICEL, UPLINK, Institut Hijau Indonesia, KAU, Lapis Budaya, SAKSI, Solidaritas Perempuan, HRWG. (*/dtc/jpc)