Makna sebuah safari yang dilakukan pada saat bulan ramadhan umumnya untuk menjalin dan mempererat hubungan atau tali silaturahmi diantara sesama umat manusia. Itu pula yang disadari betul oleh Koalisi Masyarkat Indonesia (KMI) melakukan Safari Ramadhan ke lokasi Lumpur Lapindo. Biasanya suasana silaturahmi selalu dalam keadaan menyenangkan dan menghibur. Namun, pada kesempatan ini rombongan safari, betul-betul disuguhkan kehidupan yang hanya menunggu “klik” kematian karena berada di zona kematian. Tidak hanya karena resiko akibat semburan lumpur Lapindo, tapi karena kondisi warga tidak membuka mata hati nurani pemimpin bangsa ini yang telah mati.

***

Dengan menaiki kereta malam, Jumat 27 Agustus 2010, Kami 14 orang (WALHI 2 orang, JATAM 3 orang, KIARA 2 orang dan IHI, Lingkar Madani, Sawitwacth serta JKPP masing-masing 1 orang) dalam rombongan safari ramadhan Lapindo mengusung tema “Selamat Tinggal Pemimpin Citra. Selamat Datang Pemimpin Sejati”. Tema ini diusung mengingat pemerintah SBY yang semakin abai terhadap rakyat dan lebih mendahulukan citranya. Harga-harga naik, TDL naik, teror kompor hingga kasus yang tak kunjung selesai juga seperti kasus lumpur Lapindo.

Setibanya kami di stasiun Pasar Turi Surabaya, kami langsung menuju Posko Bersama Korban Lapindo di Desa Mindi. Tanpa mengenal lelah dan sedang menjalani ibadah puasa, kami beserta kru posko menuju desa Siring yang bersebelahan langsung dengan tanggul Lumpur Lapindo. Desa yang tak termasuk dalam peta terdampak dalam Perpres 14 Tahun 2007 termasuk 2 perubahannya yaitu Perpres 48/2008 dan Perpres 40/2009. Image

Sialnya, desa yang tak masuk dalam peta terdampak, justru membuat rombongan terpana. Aroma menyengat hidung kali pertama menyambut kami di desa Siring. Kami menyaksikan sebuah rumah dengan model dan ukurannya boleh dikatakan mewah, namun tak dihuni lagi akibat munculnya semburan sejak tahun 2007 berdiameter 7-8 meter tepat dirumah tersebut. Rumah dan luas halaman yang jika di Jakarta mencapai milyaran rupiah, hanya tinggal bangunan yang rusak tersia-siakan.

Tak jauh dari sana, kami mengobrol disebuah rumah makan milik Purwaningsih yang hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari tanggul. Dirumah makannya ini, Ibu Purwaningsih menggunakan kompor dengan gas yang keluar dari sekitar rumahnya. Kompornya terus menyala dengan gas yang tak akan habis-habisnya. Sekitar 50 meter dibelakang rumahnya semburan-semburan kecil banyak muncul, bahkan disebuah rumah juga dibelakang warung Purwaningsih, gas terisolir dalam dapur yang menyebabkan saya dan beberapa rekan langsung merasakan pusing dan mual ketika berada ditempat tersebut. Image

Sungguh luar biasa, hidup diantara gas yang bergentayangan sewaktu-waktu dapat meledak. Udara sehat yang seharusnya menjadi hak manusia khususnya warga Siring menjadi barang mahal untuk didapatkan, sebaliknya beresiko terhadap kesehatan mereka. Itu pula yang membuat Ibu Purwaningsih tidak tinggal disana, hanya warung makannya berada disitu.

Kami kemudian bergeser sekitar 500-600 meter menjauh dari tanggul. Kembali kami mendapati sebuah rumah yang juga telah ditinggalkan pemiliknya karena adanya semburan yang bias mencapi atap rumah. Bahkan didekat semburanya dibuatkan sebuah tabung dari cor semen untuk menampung gas dan pipa yang cukup besar dari tabung tersebut untuk mengalirkan gasnya.

Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju desa Besuki, lagi-lagi desa ini tidak masuk dalam peta terdampak. Disana, kami mengobrol dipinggir bekas sawah yang sudah tak bias lagi diolah. Kami mengobrol dengan warga, salah satunya Pak Irsyad, dia menuturkan bagaimana sawah-sawah itu kemudia hanya menjadi lading rumput dan Lumpur. Panas terik matahari yang kebetulan saat itu telah menunjukkan pukul 12.30 waktu setempat, semakin membuat hati panas mendengar penuturan Pak Irsyad.

Hanya senyuman pahit yang dapat keluar, mendapati persoalan yang ternyata tidak serendah anggapan Lapindo maupun pemerintah. Mungkin karena rendahnya akal sehat dan nurani pemimpin bangsa ini, maka persoalan Lapindo hanya terbatas pada soal penanggulan Lumpur termasuk infrastruktur dan hanya soal jual beli tanah.

Tapi apakah kemudian persoalan infrastruktur dan terutama jual beli (yang semula ganti rugi) juga selesai urusannya sebagaimana selalu dikampanyekan oleh Lapindo termasuk Aburizal Bakrie? Bahkan terakhir dalam kesempatan kesempatan yang sama melakukan safari. Bakrie menyatakan bahwa PT. Minarak Lapindo Jaya telah menyelesaikan tanggungjawabnya dan mengeluarkan Rp 8 triliun (tempointeraktif, 26/08) sebagai kompensasi.

Benarkah apa yang dikatakan Bakrie tersebut? Kami menemukan fakta lain. Tujuan akhir kami adalah mendatangi warga yang sedang melakukan aksi di depan gedung DPRD Sidoarjo. Warga yang berasal dari Perumtas ini telah melakukan aksi selama 21 hari ketika kami temui. Mereka mengatakan belum mendapat 20% bayaran yang dijanjikan. Bahkan seorang warga mengungkapkan fakta, bahwa Lapindo telah membodohi dan menipu warga.

Bukti yang diserahkan ke kami, menunjukkan mengapa Lapindo bisa mengklaim bahwa mereka telah melunasi semua kewajibannya. Karena ternyata, saat warga mengurus pembayaran, mereka diharuskan menandatangi 2 kwitansi yaitu kwitansi pembayaran 20% dan 80%. Artinya, secara tidak sadar warga telah ditipu dengan menandatangani kwitansi kosong, sehingga membenarkan klaim Lapindo selama ini. Jangankan yang 30% (Perpres 40/2009), yang 20% saja belum dibayar. Hal ini kemudian terbukti, sehari kemudian, 29 Agustus 2010, pada sebuah media Jawa Timur, Minarak berencana melunasi 20% pembayaran.

Lain lagi kasus yang dialami seorang warga yang juga dari Perumtas. Berdasarkan perjanjian semula total seharusnya mendapatkan Rp.363 juta, namun secara sepihak Lapindo memutuskan warga tersebut hanya akan mendapatkan Rp.164,2 juta. Dengan alasan bahwa pembayaran menjadi B to B (Bisnis), hanya karena dirumah tinggalnya di perumtas dahulu ada sebuah usaha kecil. Belakangan, Lapindo mengaku sudah tidak punya uang. Apakah ini strategi lain untuk memastikan APBN ditetapkan dalam UU melunasi pembayaran kewajiban Lapindo?

Tukang tipu, mungkin belum cukup untuk menamai Lapindo, tapi juga karena ulahnya, membuat warga hidup berdampingan dengan maut. Bayangkan jika punya niat jahat untuk melenyapkan mereka cukup hanya dengan menghidup gas-gas liar dengan sepuntung rokok saja, habislah sudah mereka dilalap api.

Terbukti sudah, satu hari perjalanan safari, kami diyakinkan bahwa pemerintah betul-betul abai terhadap keselamatan rakyatnya dan bukan menjadi perhatian utama. Bahwa pemerintah hanya mau mengurus sesuatu yang akan merusak citranya sebagai selebritas, termasuk urusan video mesum yang menggangu jiwa malakonlis sehingga punya waktu untuk mengurusinya.

Hal itu juga dipertanyakan oleh Plt. desa Mindi, yang turut hadir saat berbuka puasa bersama. Beliau menanyakan, siapa yang akan bertanggung jawab seandainya lumpur ditanggul jebol (desa Mindi bersebelahan dengan tanggul), atau air didalam tanggul penuh dan meluap.

Sungguh pertanyaan ini sangat menyayat hati, karena warga sudah tidak tahu lagi siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Pertanyaan ini semakin mengguatkan kami, bahwa sudah waktunya kita butuh pemimpin sejati yang sangat peduli dan mau membela rakyatnya dari penindasan dan tindakan sewenang-wenang. Tidak hanya sekedar marah-marah atau berpura-pura nangis atas tindakan sewenang-wenang.

Kami mempercayai, bahwa pemerintah saat ini tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang membuat rakyat bangga atas bangsanya sendiri. Lihat saja misalnya masalah pejabat DKP yang ditukar dengan pencuri, sungguh rendah martabat bangsa ini. Menjadi wajar jika kemudian bangsa ini dengan mudah diatur dan tunduk oleh koorporasi/modal. Borok dalam diri sendiri saja tak mampu diobati, malah semakin banyak borok, apalagi mengurus masalah antar bangsa.

Sungguh safari ramadhan Lapindo, membuat kami sepakat bahwa pemerintah telah membiarkan warga untuk mati secara perlahan dan terus melanggengkan penipuan yang dilakukan Lapindo. Safari ini menjadi salah satu momentum kami untuk terus memperjuangkan hak-hak warga dari rampasan pimimpin citra dan tukang tipu seperti Lapindo./JB (Hendrik Siregar)

(c) jatam.org