Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional Empat Tahun Lumpur Sidoarjo bertajuk ”Pengelolaan Lumpur Sidoarjo dalam Perspektif Teknik dan Ilmu Kebumian”, Selasa (30/11) di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Sebagai pembicara, Deputi Pengendalian Pencemaran Kementerian Lingkungan Hidup MR Karliansyah, Ketua Dewan Pembina Ikatan Ahli Geologi Indonesia Andang Bachtiar, dan Deputi Operasional Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sofyan Hadi.

”Dari segi keilmuan, peluang untuk menghentikan semburan lumpur di Sidoarjo ada. Itu sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah,” kata Andang. Menurut dia, salah satu faktor kesulitan upaya penghentian semburan adalah tiadanya informasi dan data terbaru tentang kondisi di bawah permukaan pada area semburan lumpur. Padahal, data itu sangat diperlukan sebelum mengambil tindakan penanganan. Data terakhir tentang kondisi di bawah permukaan di wilayah itu dibuat tahun 1990.

Menurut Andang, alat untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan tanah bernama Seismik Tiga Dimensi (3D Seismic). Dibutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar untuk memakai alat itu dan mendapatkan data.

Sofyan mengatakan, pihaknya tengah meneliti dan mengkaji penggunaan alat 3D Seismic. BPLS merencanakan dan menyediakan anggaran untuk pengadaan alat itu pada 2011.

Sofyan menggarisbawahi jika penanganan dampak sosial harus diutamakan. Jika dilakukan upaya penghentian semburan dengan biaya tinggi tetapi pembayaran ganti rugi korban lumpur belum terselesaikan, akan timbul kecemburuan sosial.

Sebenarnya berbagai upaya untuk menutup semburan telah dilakukan, tetapi belum berhasil. Upaya itu antara lain penggunaan bola-bola beton, snubbing unit, dan relief well. (APO)

(c) Kompas