SURABAYA- Rencana Lapindo Brantas Inc. untuk melakukan pengeboran di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo di tahun ini semakin berat. Pasalnya setelah mendapatkan penolakkan dari warga sekitar sumur pengeboran, kini Lapindo Brantas harus memenuhi syarat baru yang diajukan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Gubernur Soekarwo memberikan syarat kepada Lapindo agar melunasi dulu ganti rugi kepada korban lumpur senilai Rp452 miliar.
“Ada tanggungan yang belum dibayar. Ini harus dibayar dulu kalau mau ngebor lagi. Ini rasa keadilan,” kata Soekarwo, kepada wartawan usai salat Jumat (20/5/2011) di Masjid Baitul Hamdi komplek kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan.
Soekarwo beberapa waktu lalu pernah mengatakan Lapindo berjanji akan menyelesaikan sisa pembayaran yang belum terbayar pada 15 Mei. Namun hingga kini, Soekarwo belum mengetahui apakah pembayaran ganti rugi itu sudah dilakukan atau belum.
“Mestinya sudah rampung. Tapi batas memang sampai akhir 2012. Tolong kalau mau ngebor lagi ya dipercepat pembayarannya. Itu pun kalau masyarakat di sekitarnya mau menerimanya,” ujar Soekarwo.
Sementara itu, juru bicara Lapindo Brantas Diaz Raichan mengatakan jika Lapindo Brantas akan tetap melakukan pengeboran di wilayah Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. Karena pengeboran yang dilakukan oleh Lapindo Brantas Inc. itu berkaitan dengan program city gas pemerintah pusat. Lapindo menargetkan tahun ini sudah bisa melakukan pengeboran baru di wilayah Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo.
“Yang jelas program city gas harus tetap jalan karena ini program pemerintah pusat,” ujar Diaz.
Diaz mengatakan dalam hal ini sebenarnya yang mempunyai kuasa adalah BP Migas yang telah memberikan amanah kepada Lapindo Brantas untuk melakukan pengeboran di wilayah Sidoarjo. BP Migas memberikan kuasa pertambangan kepada Lapindo di sekitar Sidoarjo sampai dengan 2020.
“Kuasa sebenarnya BP Migas. Namun kita tetap bekerja sama dengan pemerintah daerah karena lokasinya yang dekat-dekat perkampungan,” ujar Diaz.
Diaz mengatakan jika syarat yang diajukan oleh Gubernur Soekarwo, tampaknya bisa dipenuhi oleh Lapindo Brantas. “Kalau cuma Rp452 miliar mungkin tahun ini lunas. Targetnya memang 2012 pertengahan sudah lunas semua,” ujar Diaz.
Pemerintah pusat melalui menteri ESDM sejak 2010 lalu mencanangkan program city gas bagi Surabaya dan sekitarnya. Lapindo merupakan satu-satunya perusahaan gas yang menjadi penyedia gas dalam program ini. Kata Diaz, untuk memenuhi kebutuhan gas program city gas ini Lapindo hanya mengambil dari sumur Kalidawir saja.
“Semua diambilkan dari sumur di Kalidawir ini. Kita anggap cukup untuk kebutuhan gas di Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto. Oleh karenanya untuk memenuhi itu kita mesti harus memaksimalkan sumur yang ada di Kalidawir ini. Semuanya ada lima sumur dan yang beroperasi saat ini masih dua sumur,” katanya. (Amir Tejo)
(c) Okezone