Lokasi SDN 1 Besuki ini masuk wilayah yang akan dijadikan tempat penampungan lumpur Lapindo oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Warga Desa Besuki di bagian barat, yang letaknya persis di sebelah barat bekas tol Surabaya-Gempol, sudah pindah. Begitu pula warga Desa Pejarakan dan Desa Kedungcangkring yang terletak di sebelah barat Desa Besuki. Ketiga desa itu sudah hampir dikosongkan.

Mashudi, salah satu guru di SDN 1 Besuki, mengatakan, kondisi itu membuat sekolah dasar ini tak mendapat murid baru meski tetap membuka pendaftaran. “Kami sebenarnya membuka pendaftaran baru. Bahkan pendaftaraannya kita gratiskan. Tapi masyarakat di sekitar sekolah ini sudah banyak yang pindah, jadi tidak ada lagi yang mendaftar,” ujar Mashudi.

Masalahnya, nasib sekolah ini belum jelas. Mashudi dan rekan-rekannya tetap menjalankan aktivitas belajar-mengajar. Padahal menurut rencana, kawasan Besuki Barat ini akan ditenggelamkan untuk dijadikan kolam penampung lumpur. Tapi pihak BPLS maupun Dinas Pendidikan belum mengeluarkan keputusan jelas mengenai nasib SDN 1 Besuki ini. “Untuk sementara, kita terus melakukan kegiatan belajar-mengajar, sampai ada kejelasan sekolah ini mau dikemanakan,” kata Mashudi.

Nasib serupa juga dialami SDN Pejarakan, Kecamatan Jabon. Sekolah ini juga tidak memiliki satu pun siswa baru. Bedanya, Mudzakir Fakih, kepala sekolah SDN Pejarakan, sengaja tidak membuka pendaftaran baru. Mudzakir hanya berusaha menghabiskan siswa yang tersisa sampai lulus. “Kita sengaja tidak membuka pendaftaran baru. Lha wong belum ada kejelasan dari BPLS soal sekolah ini,” ucapnya.

SDN Pejarakan ini rencananya juga akan digunakan sebagai kolam penampungan lumpur Lapindo. Meski demikian, Mudzakir masih menjalankan belajar-mengajar untuk tahun ajaran baru 2011-2012 ini. “Di tahun ajaran baru, tetap berlangsung kegiatan di sekolah ini,” ujarnya. Sedangkan TK Dharma Wanita Persatuan, yang satu lokasi dengan SDN Pejarakan, sudah tidak menyelenggaralan aktivitas belajar-mengajar pada tahun ajaran 2011-2012. TK ini sudah bubar pada 18 Juni 2011 silam.

Madrasah Ibtidaiyyah (MI) Jawahirul Ulum, Desa Besuki, juga mengalami nasib tak berbeda. Di tahun ajaran baru ini, madrasah ini masih melaksanakan kegiatan pendidikannya. Agak beruntung ketimbang SDN Besuki dan SDN Pejarakan, MI Jawahirul Ulum memiliki murid baru. Bahkan jumlah siswa baru meningkat 3 siswa dari tahun sebelumnya. Tahun lalu hanya mendapat 15 siswa baru. “Kelas 1, alhamdulilah, ada 18 siswa, meningkat 3 siswa dari tahun kemarin,” kata Lil Umrotul, kepala sekolah MI Jawairul Ulum. Sehingga total semua siswa tahun ini, dari Kelas 1 hingga Kelas 6, mencapai 132 siswa.

Meski demikian, proses belajar-mengajar MI Jawahirul Ulum terasa tidak nyaman karena berdekatan langsung dengan pekerjaan tanggul baru. Bu Lil, sapaan akrab Lil Umrotul, sadar kondisi ini. Tetapi ia  tidak bisa berbuat banyak. “Ya gimana lagi. Kita sementara bertahan di sini sampai pembangunan sekolah kami selesai. Rencananya kita akan pindah tahun 2012,” tuturnya. Pihak MI Jawahirul Ulum sudah menyiapkan kepindahan lokasi madrasah ke Desa Pangreh, Kecamatan Jabon. Hingga hari ini, proses pembangunan sekolah belum selesai.

Di kawasan terdampak lumpur Lapindo, sedikitnya ada sekitar 33 gedung sekolah yang tidak jelas nasibnya. BPLS yang memiliki anggaran milyaran rupiah tidak melakukan upaya pemulihan pendidikan warga. Jadi tidak salah jika banyak sekolah yang akhirnya bubar, misalnya SDN 1 Siring. Sebagian mengambil langkah sendiri untuk bertahan. MI Maarif Jatirejo, misalnya, sampai kini masih menempati sebuah ruko di Porong. Toh, pihak Lapindo maupun Pemerintah seolah tutup mata. [vik]

(c) Kanal News Room

Daftar Sekolah Terdampak Lumpur Lapindo