Sidoarjo – Wakil Presiden Budiono hari ini(22/9) meninjau langsung semburan Lumpur Lapindo setelah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menyatakan dalam kondisi SIAGA. Kedatangan Wakil Presiden ini langsung disambut aksi warga dari wilayah luar peta area terdampak 22 Maret 2007 dari 45 RT. Ratusan warga yang kebanyakan kaum ibu-ibu ini menggelar spanduk di depan Kantor Balai Desa Mindi, Kecamatan Porong. Aksi warga ini menuntut kejelasan dari pemerintah terkait dengan kondisi kawasan 45 RT untuk segera masuk dalam Peta Area Terdampak(PAT).

Aksi yang dikawal ketat aparat kepolisian dan TNI ini tidak menyurutkan warga untuk membentang spanduk yang berisikan kecaman kepada BPLS dan Pemerintah. Setelah menggelar spanduk satu persatu ibu-ibu bergeser ke tanggul, rencananya mereka akan menyambut Wapres dengan membentang spanduk di tanggul, tepatnya di sebelah makam Desa Mindi. Tapi usaha ibu-ibu ini gagal karena puluhan aparat sudah disiagakan untuk menghalau massa menaiki tanggul. Semua akses jalan menuju tanggul sudah dijaga aparat keamanan.

Aksi ini merupakan buntut dari rencana dikeluarkannya Peraturan Presiden pada Senin(26/9) yang tidak mengikutkan wilayah 45 RT masuk dalam PAT. Perpres dalam rencananya hanya memasukkan wilayah 9 RT dari Desa Mindi, Jatirejo Barat, dan Siring Barat yang juga segera mendapat pembayaran ganti rugi dari APBN 2011 ini.

Menurut Selamet, Ketua RT 11 RW 01 Desa Mindi, turunnya perpres yang isinya mengatakan 9 RT masuk PAT dan 45 RT masih menunggu Uji Tim Geologi, merupakan suatu pembiaran pemerintah terhadap warga. Pembiaran ini akan menciptakan keresahan dan konflik antar warga.

“Keluarnya Perpres besok menurut Saya itu merupakan pembiaran terhadap Kami yang nyata-nyata sudah sengsara akibat lumpur Lapindo. Akan menciptakan suatu gesekan antar warga karena di Mindi yang masuk peta area terdampak hanya 3 RT dan 18 RT tidak masuk dalam peta,” ungkap Selamet.

Lebih lanjut, warga meminta Wapres meluangkan waktu untuk menemui warga agar tuntutan warga untuk masuk PAT bisa terealisasi. Tapi usaha untuk menerobos barisan aparat di Titik 25 tempat Wapres Budiono melihat semburan lumpur juga gagal. “Kedatangan Budiono seharusnya meluangkan waktu dan mengagendakan pertemuan dengan kami, karena wilayah 45 RT ini sudah nyata-nyata tidak layak huni,” ungkap Suparno Perwakilan warga Ketapang.

Sampai Wapres bertolak dengan menggunakan helikopter ke Bandara Udara Juanda Surabaya, perwakilan warga gagal bertemu dengan Wapres. Warga yang kecewa mengancam akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar dan akan menduduki akses jalan Raya Porong.(vik)