Sidoarjo – Aksi korban lapindo dari delapan desa tergabung dalam Korban Lapindo Menggugat(KLM) yang dilakukan sejak kemarin masih terus berlanjut hingga hari ini(26/10). Meskipun pada hari pertama sempat terjadi ketegangan dengan pihak kepolisian yang menghendaki warga segera mengakhiri aksi blokade jalur alernatif Sidoarjo-Gempol, warga tidak menyurutkan aksi.
Warga yang menuntut ganti rugi gagal panen dan kompensasi uang evakuasi paska jebolnya tanggul di titik 80 pada Desember tahun 2010 ini, masih belum mendapat kepastian dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Kordinator aksi, Imam Dakhiri, menyayangkan sikap BPLS dan Pemkab Sidoarjo yang belum bisa mengambil sikap dan menyetujui tuntutan warga. “Perwakilan BPLS dan perwakilan Pemkab saat ini sudah ada di Balai Desa Glagaharum untuk mengajak perwakilan kami berunding. Kami menolak perundingan di balai desa, kami menghendaki mereka datang ke kami dengan membawa keputusan yang kami tuntut,” ungkapnya.
Bambang Catur Nusantara, Direktur Walhi Jawa Timur, saat dihubungi terkait aksi ini menanggapi bahwa aksi yang dilakukan warga merupakan sesuatu kewajaran. Ia menyayangkan ketidakjelasan pihak BPLS dan Pemkab Sidoarjo yang saling melempar tanggung jawab dan sangat lamban.
“Saya kira warga sudah cukup bersabar selama sembilan bulan untuk menunggu penanganan dari pihak-pihak yang berwenang pengurusan lumpur ini. BPLS dan Pemkab Sidoarjo sangat lamban dalam menangani dampak yang ditimbulkan dan terkesan menyepelekan nasib warga yang tinggal di sekitar semburan lumpur,” ujarnya.
Lebih lanjut Ia juga menyampaikan bahwa banyak hal yang luput dari penanganan BPLS maupun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jebolnya tanggul yang meluberi kampung dan lahan pertanian warga merupakan kejadian yang bisa dilihat jelas, maka tidak heran jika masalah hancurnya ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun hak-hak dasar warga lainnya tidak ditangani hingga kini.
Ia memprediksi beban anggaran negara kedepan akan semakin tinggi dalam penanganan lumpur lapindo. “Jika masalah-masalah kerusakan yang diakibatkan lumpur tidak segera ditangani, beban kedepan yang harus ditanggung masyarakat Indonesia untuk mensubsidi pemerintah dalam penanganan lumpur lapindo dipastikan akan semakin besar.”
Aksi warga hari ini juga diwarnai penangkapan salah satu warga dari Desa Sentul bernama Suwanto(30). Belum didapatkan keterangan alasan penangkapan, sementara yang bersangkutan masih diperiksa di Polres Sidoarjo. Namun demikian, warga sudah bertekad akan melakukan aksi lanjutan dengan memblokade jalan raya Porong jika pada hari ini tidak ada realisasi tuntutan mereka dari pihak BPLS maupun Pemkab Sidoarjo.(vik/red)
(c) Kanal News Room