Puluhan perempuan korban Lapindo dari desa Siring, Jatirejo, dan Kedungbendo berkumpul di Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) II pada Minggu (11/11) pagi. Mereka berdiskusi soal jaminan kesehatan yang selama ini tidak mereka peroleh dari pengurus negara.

Para perempuan ini merasakan menurunnya kualitas kesehatan semenjak adanya semburan lumpur Lapindo. Namun kenyataan ini tidak sebanding dengan ketiadaan jaminan kesehatan khusus bagi mereka. Bagi korban Lapindo, layanan kesehatan berlaku sama seperti masyarakat pada umumnya. Tidak ada asuransi khusus selain Jamkesmas maupun Jamkesda. Bahkan lebih banyak warga yang tidak mendapatkan, surat keterangan tidak mampu dari desa menjadi pengganti untuk meringankan biaya kesehatan.

Selain membicarakan soal jaminan kesehatan, perempuan yang menganggap diri mereka kelompok belajar Al Rohman ini juga membicarakan soal pendidikan dan persoalan ekonomi. Kegiatan kelompok ini dilakukan karena selama ini mereka merasa ganti rugi akibat semburan lumpur Lapindo tidak menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Bahkan kebanyakan dari mereka pernah mengalami persoalan kesehatan.

Ketua kelompok belajar perempuan ini, Nur Aini, mengharapkan kegiatan yang dilakukan bisa membantu ibu-ibu yang selama ini buta soal informasi kesehatan.   Terlebih para perempuan yang menjadi ibu rumah tangga ini yang paling mengalami beban untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi keluarga. “Sudah dua bulan kami mengadakan pertemuan ini, ganti rugi yang selama ini kami terima sama sekali tidak menyelesaikan persoalan, terutama pada masalah kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Nur Aini berharap ada layanan kesehatan bagi korban Lapindo, baik itu layanan yang sudah ada ataupun layanan kesehatan secara khusus. Kenyataan yang ada memang menunjukkan tidak ada perlakuan khusus soal layanan kesehatan. Jika ada salah satu keluarga kami yang sakit kami terpaksa mengeluarkan biaya sendiri. Dengan ganti rugi yang dicicil dan tidak rutin kelancarannya, menambah beban berat korban Lapindo. Ia berharap ada jaminan khusus yang diberikan pemerintah bagi mereka.

Sebagaimana dirasakan kelompok ini, perempuan korban Lapindo dari desa Besuki juga melakukan hal yang sama. Urusan kesehatan menjadi penting dalam agenda pertemuan mereka. Mereka tidak pula mendapatkan jaminan kesehatan maupun informasi terkait layanan kesehatan. Kini mereka berusaha untuk menjaga kesehatan dengan rutin melakukan senam bersama mingguan, belajar untuk menggunakan tumbuhan untuk obat, dan iuran kesehatan seribu rupiah per minggu. Kini kas Komunitas Jimpitan Sehat (KJS) Besuki telah lebih dari satu juta rupiah. Dana ini dicadangkan khusus untuk membantu anggota yang sakit, paling tidak dana kelompok telah mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan anggotanya.

KJS Besuki juga berencana secara rutin mengadakan latihan mandiri untuk ketrampilan perempuan membuat aneka kerajinan. Mereka pernah berlatih membuat bando rambut, boneka, dan aneka aksesoris dengan bahan kain flanel. Mereka berharap ketrampilan ini bisa digunakan untuk bekal menjadikannya sumber ekonomi pada waktu mendatang. Komunitas ini juga ingin berlatih membuat aneka makanan, terutama jenis kue. “Kegiatan latihan ini untuk belajar, nanti ingin membuat usaha bersama. Meski kecil tapi yang penting bisa dikelola bersama,” kata Khusnia, salah satu pengelola KJS Besuki.

Minimnya informasi soal layanan kesehatan dari pemerintah ini, telah membuat warga Besuki mencari informasi dengan mengirim surat dan mengundang petugas kesehatan dua tahun lalu. Alternatif menggunakan SKTM untuk berobat menjadi pilihan selain juga tetap berusaha mendaptkan Jamkesmas dan Jamkesda. Hal yang sama saat ini dilakukan oleh kelompok Al Rohman. Mereka berencana mengundang Dinas Kesehatan Sidoarjo untuk menanyakan berbagai informasi kesehatan. “Dua minggu kedepan kami berencana mengundang Dinas Kesehatan Sidoarjo, agar kami tahu layanan kesehatan apa saja yang mereka programkan,” lanjut Nur Aini.

Kelompok-kelompok perempuan korban Lapindo ini berusaha mencari tahu sendiri layanan kesehatan yang berlaku. Inisiatif ini muncul karena pihak Lapindo dan pemerintah -Dinas Kesehatan maupun Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)- tidak pernah memberikan informasi soal layanan dan jaminan kesehatan kepada mereka.(ctr/vik)