JUM’AT, 22 JANUARI 2016 | 21:21 WIB

TEMPO.CO, Sidoarjo – Ratusan warga dari dua desa yang berada dekat dengan sumur pengeboran baru Lapindo Brantas Inc di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, berunjuk rasa saat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat berkunjung ke lokasi pengeboran, Jumat, 22 Januari 2015.

Warga dua desa tersebut menyatakan menolak rencana pengeboran sumur baru Lapindo. Mereka membentangkan satu spanduk besar dan sejumlah poster berisi penolakan persis di depan pintu masuk pengeboran. Aksi tersebut sontak mendapat perhatian dari sejumlah anggota Komisi VII DPR.

Di hadapan sejumlah anggota Komisi VII, ratusan warga dari Desa Kedungbanten dan Banjarsari meminta rencana pengeboran Lapindo dihentikan. “Tolak pengeboran. Kami trauma dengan semburan lumpur di Porong,” kata mereka.

Kasmuni, 55 tahun, warga RT 4 RW 1, Desa Banjarsari, berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, mendengarkan suara penolakan warga. “Pemerintah tolong dengarkan hak suara kami. Kami tidak ingin nasib kami sama dengan warga porong,” katanya.

Hal yang sama diungkapkan Seger, 48 tahun, warga RT 5 RW 2, Desa Kedungbanteng. “Kalau Lapindo mau ngebor jangan di desa kami. Tolong cari tempat yang lain. Jarak sumur dengan rumah kami terlalu fatal. Radiusnya tidak aman,” tuturnya.

Menurut Seger, keberadaan Lapindo di desanya tidak ada manfaat bagi warga. Dia tak peduli dengan kompensasi yang dijanjikan Lapindo. “Mending warga tidak mendapat apa-apa daripada nanti harus menanggung penderitaan seperti warga Porong,” katanya.

Syaikhul Islam Ali, salah satu anggota Komisi VII, berjanji akan menyampaikan aspirasi penolakan warga ke pemerintah pusat. “Saya akan kirim surat resmi ke Kementerian ESDM dan Ditjen kalau warga menolak,” kata Syaikhul yang juga anggota DPR daerah pemilihan Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo).

NUR HADI

sumber: www.tempo.co