Tag: beritasatu.com

  • Pengamat: DPR Tidak Boleh Terjebak dalam Konflik Golkar

    Pengamat: DPR Tidak Boleh Terjebak dalam Konflik Golkar

    BeritaSatu.com, Jakarta – Pengamat politik dari IndoStrategi Andar Nubowo meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak terjebak dalam konflik Partai Golkar di parlemen. Dia menilai kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono (AL) mulai menggunakan DPR untuk kepentingan masing-masing.

    “Wacana angket Lapindo yang diusulkan kubu AL tampaknya untuk mengimbangi angket Menkumham yang diinisiasi oleh Partai Golkar kubu ARB. Jelas ini pola serangan balik atas ARB. Apalagi, kasus Lapindo identik dengan ARB,” ujar Andar saat dihubungi BeritaSatu.com, Selasa (31/3).

    Menurutnya, jika hak angket Lapindo dan Menkumham ini terjadi, maka akan menjadi kontestasi siapa yang paling berpengaruh dan kuat di parlemen, baik dalam konteks Partai Golkar sendiri ataupun Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

    “Kita berharap DPR bisa memilih dan memilah. Tidak terjebak pada arus konflik di tubuh partai tertentu. Lembaga DPR itu lembaga rakyat, tidak boleh disetir oleh salah satu pihak,” tegas Andar.

    Hak angket Lapindo, katanya kesannya memang lebih kuat sebagai politik revenge kubu AL terhadap ARB. Dia pun mengharapkan pimpinan DPR dan anggotanya perlu memeriksa secara objektif dan menghindari politisasi lembaga eksekutif untuk kepentingan kelompok tertentu.

    “Tetapi, jika substansi itu sesuai dengan tupoksi anggota dewan, ya jalan saja tanpa terjebak pada konflik internal partai tertentu. Intinya, DPR harus fokus bekerja di atas kepentingan partai atau golongan tertentu,” terangnya.

    Andar mengaku bahwa kesan politisasi kasus Lapindo tak terhindari. Pasalnya, kasus ini merupakan kasus lama, sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Publik, katanya, tentu bertanya mengapa baru dimunculkan hak angketnya setelah dualisme Partai Golkar.

    “Kesan politisnya kan tidak bisa dihindari. Tetapi, jika memang ditemukan fakta baru dalam Lapindo yang merugikan rakyat dan negara, saya kira boleh boleh saja. Makanya itu, argumentasi hak angket ini harus betul-betul jelas dan berdampak luas bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Yustinus Paat | FEB

    Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/261613-pengamat-dpr-tidak-boleh-terjebak-dalam-konflik-golkar.html

  • BPLS Buat Tanggul Porong yang Baru

    BPLS Buat Tanggul Porong yang Baru

    Sidoarjo, beritasatu.com – Ancaman melubernya lumpur panas Lapindo akibat hujan deras yang setiap hari mengguyur wilayah Porong dan sekitarnya di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur (Jatim), membuat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) harus bekerja keras mengalirkan lumpur ke Kali Porong.

    Elevasi lumpur bercampur air hujan di sebelah barat atau yang berdekatan dengan rel kereta api (KA) dan Jalan Raya Porong yang hanya berjarak 60 cm dari bibir tanggul kolam yang menjulang hingga ketinggian 12 meter, sudah terancam meluber.

    “Lumpur itu harus kita aduk, kita encerkan sehingga bisa kita alirkan ke Sungai Kali Porong. Kita sudah terjunkan empat unit kapal keruk bekerja di tengah dan dua kapal keruk bekerja di timur dan tiap hari terus melaksanakan aktivitasnya,” ujar Humas BPLS Sidoarjo, Dwinanto Prasetyo, yang dikonfirmasi, Kamis (19/2).

    Guna meminimalisasi volume lumpur hingga mencapai bibir tanggul yang tingginya 12 meter dan meluber ke rel dan Jalan Raya Porong, BPLS sudah mengoperasionalkan enam kapal keruk, ujarnya lagi.

    BPLS, menurut dia, juga membuat alur atau aliran air di sebelah barat dan tengah agar air dan lumpur yang disemburkan dari sumur utama, bisa langsung menuju ke arah selatan. Tanggul di titik 73B itu disebutkan, kini dibiarkan dan BPLS membangun tanggul baru mulai titik 67 hingga titik 73. Pembangunan tanggul baru itu diperkirakan pekan depan sudah selesai dengan ketinggian 12 meter lebih.

    BPLS tetap mengutamakan pengamanan tanggul di sebelah barat yang berbatasan langsung dengan rel KA tujuan Surabaya-Banyuwangi, Surabaya-Malang, serta Jalan Raya Porong. Karena kedua jalur tersebut merupakan jalur vital yang harus diselamatkan agar perekonomian Jatim tetap berjalan sebagaimana mestinya.

    Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo sehari sebelumnya mengemukakan, bahwa pasca pembayaran ganti rugi korban semburan lumpur panas Lapindo cukup lama terkatung-katung, diperkirakan sebelum akhir 2015, akan selesai.

    Jaminan tersebut, kata Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, diberikan karena uang untuk membayar sisa ganti rugi sebesar Rp 781 miliar yang menjadi tanggungan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar PT Lapindo Brantas Inc., bangkrut dan terpaksa harus ditutupi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015.

    Aries Sudiono

    Sumber: http://www.beritasatu.com/nasional/250666-bpls-buat-tanggul-porong-yang-baru.html

  • Grup Bakrie Restrukturisasi Utang Hingga Rp 69 T

    Jakarta – Sebanyak enam emiten Grup Bakrie akan merestrukturisasi utangnya hingga senilai US$ 5,4 miliar atau sekitar Rp 69,2 triliun pada 2015. Beberapa opsi restrukturisasi yang ditawarkan kepada kreditor antara lain konversi utang menjadi saham (debt to equity swap), perpanjangan jatuh tempo, dan penurunan bunga.

    Enam emiten tersebut adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT Bakrieland Development Tbk (ELTY), PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), dan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Per Juni 2014, total utang jangka pendek dan jangka panjang emiten-emiten tersebut sekitar Rp 84,5 triliun.

    Perusahaan batubara milik Grup Bakrie, yaitu Bumi Resources, memiliki nilai restrukturisasi utang terbesar mencapai US$ 3,7 miliar atau setara Rp 47,3 triliun. Selanjutnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit, Bakrie Plantations, yang akan merestrukturisasi utang sebesar US$ 680 juta atau sekitar Rp 8,5 triliun.

    Adapun nilai restrukturisasi utang Bakrie Telecom, operator telekomunikasi dengan merek dagang Esia, mencapai US$ 380 juta (Rp 4,7 triliun). Perseroan siap mengamortisasi dan menukar utang wesel senior tersebut dengan saham.

    Selain Bakrie Telecom, Bakrie & Brothers juga berencana menukar utang dengan saham perseroan. Nilai share swap perusahaan investasi milik Grup Bakrie tersebut sekitar Rp 4,5- Rp 5,3 triliun.

    Sementara itu, Bakrieland yang merupakan perusahaan properti sedang memproses restrukturisasi obligasi sebesar US$ 155 juta (Rp 1,9 triliun). Sedangkan perusahaan emas dan mineral, Bumi Minerals, siap merestrukturisasi utang senilai US$ 100 juta (Rp 1,2 triliun) dengan cara memperpanjang jatuh tempo.

    Manajemen Bumi Resources menyatakan, pihaknya tengah berdiskusi dengan para kreditor soal skema restrukturisasi. Beberapa opsi yang bisa ditempuh antara lain penjualan aset, tukar saham, pemangkasan kupon obligasi, dan perpanjangan jatuh tempo.

    “Dalam enam bulan, proposal sudah harus dipresentasikan di hadapan pengadilan. Kami optimistis rencana ini dapat direalisasikan dalam waktu yang singkat,” kata Direktur Bumi Resources Andrew Beckham.

    Sementara itu, Bakrie Plantations mengharapkan kesepakatan dengan kreditor tercapai pada awal 2015. Sesuai rencana, perseroan akan merestrukturisasi utang sebesar US$ 200 juta kepada Credit Suisse, surat utang berbasis saham (equity linked notes) senilai US$ 80 juta, dan pinjaman konsorsium bank sebesar US$ 400 juta.

    Direktur Keuangan Bakrie Plantations Balakhrisnan Chandrasekaran mengatakan, perseroan mengajukan perpanjangan jatuh tempo menjadi 8-10 tahun. Sedangkan tingkat suku bunga diharapkan turun menjadi sekitar London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) plus 5 persen dari sebelumnya LIBOR plus 9 persen pada pinjaman onshore. “Namun, semua ini belum final,” kata dia.

    Sementara itu, Bakrie & Brothers siap menukar saham perseroan minimal 30 persen untuk melunasi utang sebesar Rp 4,5-5,2 triliun. Nilai share swap itu setara 60-70 persen dari total restrukturisasi utang senilai US$ 600 juta atau sekitar Rp 7,4 triliun.

    Direktur Keuangan Bakrie & Brothers Eddy Soeparno mengatakan, program debt to equity swap akan dilakukan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD) atau non-preemptive rights issue.

    “Porsi saham dan utang yang akan ditukar masih dalam tahap finalisasi. Namun, melihat nilai utang yang cukup tinggi, kemungkinan jumlah saham yang akan ditukar juga bisa lebih besar dari 30 persen,” ujar Eddy.

    Sementara itu, sisa utang sebesar Rp 2,2-2,9 triliun atau 30-40 persen dari total utang akan dilunasi dengan pembayaran tunai. Pelunasan ini dilakukan dengan cara memonetisasi sejumlah aset perseroan.

    Lebih lanjut, Bakrie Telecom siap menukar sebanyak 53 persen saham perseroan dengan utang wesel senior senilai US$ 266 juta. Nilai share swap tersebut setara 70 persen dari total utang wesel yang mencapai US$ 380 juta.

    “Dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 200 per saham, perseroan siap mengkonversi sekitar 50 persen saham,” kata Direktur Utama Bakrie Telecom Jastiro Abi.

    Pelunasan

    Di sisi lain, emiten Grup Bakrie lainnya, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) berniat melunasi pinjaman senilai US$ 200 juta kepada Farallon Capital. Sesuai rencana, perusahaan migas tersebut akan menggunakan pinjaman bank untuk refinancing utang tersebut.

    Saat ini, perseroan tengah bernegosiasi dengan Credit Suisse dan Deutsche Bank untuk mendapatkan pinjaman baru. Perseroan berharap dapat memperoleh bunga sebesar 11 persen atau lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman yang lama sebesar 18 persen per tahun.

    Sementara itu, perusahaan media milik Grup Bakrie, PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), akan mempercepat pelunasan utang senilai total US$ 220 juta (Rp 2,6 triliun) kepada Credit Suisse. Perseroan akan membayar US$ 110 juta atau sekitar 50 persen dari jumlah utang, dengan dana hasil emisi obligasi. Sisanya akan dibiayai oleh dana hasil penjualan saham anak usahanya, PT Intermedia Capital Tbk (MDIA).

    Antonia Timmerman/FMB

    Sumber: http://www.beritasatu.com/pasar-modal/233361-grup-bakrie-restrukturisasi-utang-hingga-rp-69-t.html