korbanlumpur.id

Tag: relokasi transportasi

  • Tol Porong-Kejapanan Siap Operasi Awal 2015

    JAKARTA – Sejak dibangun pada 2013, PT Jasa Marga (Persero) Tbk berencana untuk mengoperasikan ruas tol Kejapanan-Porong sepanjang 4 kilometer paling awal pada tahun depan.

    Peresmian itu berbarengan dengan pengoperasian ruas tol Gempol-Pandaan sepanjang 13,61 kilometer. Dalam waktu bersamaan badan usaha milik negara (BUMN) operator jalan tol tersebut juga akan mengoperasikan dua tol lainnya pada pertengahan tahun depan. Yakni, ruas Gempol-Pasuruan dan ruas Surabaya-Mojokerto seksi IV.

    “Konstruksi ruas tol Kejapanan-Porong selesai tahun ini dan akan kami operasikan awal tahun depan bersamaan dengan pengoperasian ruas tol Gempol-Pandaan,” terang Corporate Secretary PT Jasa Marga Tbk David Wijayatno dilansir Radar Surabaya (Grup JPNN.com), Senin (17/11).

    David mengungkapkan, ruas Kejapanan-Porong dibangun sebagai pengganti jalan tol yang terendam luapan lumpur Lapindo pada 2006 yang memutuskan jalan tol Surabaya-Gempol. Berdasar data PT Jasa Marga, total investasi yang ditanamkan di tiga ruas tol yang dibangun di Jawa Timur dan satu ruas tol relokasi pengganti tol yang terendam tersebut sekitar Rp 8 triliun.

    “Untuk investasi di Kejapanan-Porong, saya lupa persisnya. Panjangnya hanya 4 kilometer,” kata David.

    Dia menuturkan, untuk pembangunan jalan tol pengganti yang terendam lumpur itu, seluruh kontruksi dibiayai oleh PT Jasa Marga dengan memperhitungkan masa konsesi ruas tol Surabaya-Gempol. Dana pembebasan lahan ditanggung pemerintah.

    “Berapa tarif dan perpanjangan masa konsesi akan ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

    Selain ruas tol pengganti, BUMN yang mengoperasikan sejumlah jalan berbayar di Indonesia tersebut akan mengoperasikan ruas tol Surabaya-Mojokerto seksi IV di ruas Mojokerto-Krian dan ruas Gempol-Pasuruan seksi I yang melintasi Rembang-Gempol pada pertengahan tahun depan.

    Jasa Marga telah mengoperasikan 13 ruas tol di seluruh Indonesia dengan total panjang 545 kilometer. Termasuk ruas Surabaya-Gempol sepanjang 49 kilometer. Tiga ruas tol di Jatim yang tengah dalam tahap konstruksi meliputi Surabaya-Mojokerto (36,3 kilometer), Gempol-Pasuruan (34,15 kilometer), dan Gempol-Pandaan (13,61 kilometer).

    David mengungkapkan bahwa total ruas tol yang masih dibangun Jasa Marga berjumlah sembilan ruas. Seluruhnya diharapkan beroperasi pada 2017.

    “Setelah seluruhnya beroperasi, akan ada penambahan jalan tol sepanjang 210 kilometer. Jadi, total panjang jalan tol yang dioperasikan Jasa Marga menjadi 755 kilometer,” katanya.

    Hingga kuartal III-2014, Jasa Marga berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp 5,23 triliun. Angka tersebut naik 16,3 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 4,47 triliun. Volume kendaraan yang melintas sepanjang sembilan bulan pertama 2014 tercatat 972,13 juta kendaraan. Sementara itu, total laba bersih yang dihimpun mencapai Rp 1,14 triliun atau meningkat 11,3 persen dari kurun waktu yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 1,02 triliun. (mna/c1/jay)

    Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/11/17/270277/Tol-Porong-Kejapanan-Siap-Operasi-Awal-2015-

  • Pilkada Jatim, Lumpur Lapindo dan Kemandekan Ekonomi

    Pilkada Jatim, Lumpur Lapindo dan Kemandekan Ekonomi

    Lumpur Lapindo merupakan salah satu penentu pertumbuhan ekonomi Jatim. Dampak lumpur, Jatim kehilangan potensi tumbuh sekitar 1 persen dari 20.000-30.000 kendaraan yang biasa melewati jalur antara Surabaya dan Malang serta kota-kota lain. Potensi kehilangan selama setahun sebesar Rp 170 triliun sepanjang 2007-2008.

    Dengan sikap dan motivasi yang realistis, mengatasi permasalahan itu adalah keberanian menaruh kepemimpinan yang berani, peduli, dan bisa menaklukkan arogansi pusat. Pembagian kewenangan timpang, tetapi pembagian penderitaan selalu ada di Jatim. Pajak yang ditarik seharusnya bisa dialokasikan untuk rehabilitasi akses dan infrastruktur ekonomi yang rusak dan mandek akibat lumpur Lapindo.

    Ada lima hal utama yang harus segera dipulihkan, yakni jalan akses (tol dan jalan negara) sepanjang 20-30 km antara Porong-Gempol, relokasi jalur pipa gas, jalur pipa air minum, jembatan Kali Porong, dan jalur kereta api.

    Namun, beda pandangan tentang kewenangan menjadikan ketidakjelasan siapa sebenarnya yang punya wewenang menyelesaikan problem itu. Korban dari pemimpin yang ragu dan tidak kompeten itu menyebabkan proses pengambilan keputusan selalu mengambang.

    Kalau dilakukan polling, tentu semua minta segera saja Pemerintah Provinsi Jatim menindaklanjuti masalah tersebut sebagai program emergency. Kalau perlu dengan meyakinkan pebisnis dan masyarakat mencari dana Rp 2 triliun-Rp 3 triliun untuk mengatasi persoalan itu karena dua tahun berlalu, kita telah kehilangan kesempatan ratusan kali lipat.

    Tingginya angka pengangguran dan sekaligus potensi makin banyak industri yang gagal tumbuh seharusnya menjadi pertimbangan utama. Ada penambahan biaya dan kehilangan waktu yang sangat berarti untuk jalur transportasi antara Surabaya dan wilayah selatan dan timur Jatim, membuat 30 persen ekonomi Jatim stagnan.

    Di sektor transportasi, misalnya, lebih dari 50 persen perusahaan bus berhenti operasi, lebih dari 30 persen angkutan barang tidak berjalan, dan lebih dari 25 persen angkutan kereta api berkurang. Sebab, setiap kontainer harus menambah Rp 1 juta untuk melewati Porong-Gempol karena mata rantai hambatan dan pungutan, serta akibat terlambatnya masuk ke pelabuhan.

    Untuk itu, Jatim perlu menaikkan daya negosiasinya. Posisi tawar yang win-win solution seharusnya memberikan kewenangan untuk segera mengatasi infrastruktur bisnis.

    Operasionalisasi jalur penerbangan Surabaya-Malang harus segera dibuka, begitu juga pembenahan kereta api. Harus ada jaminan aman agar transportasi barang dan penumpang lancar. Jalan tol juga harus segera dimulai, termasuk pula jalur pipa gas. Mengaktifkan kembali angkutan laut dari dan ke Pasuruan–, Probolinggo, –Surabaya akan menjadi pilihan sementara.

    Memulihkan hak ekonomi sosial budaya dari 30.000 warga korban lumpur ditambah hak ekonomi dari 500.000 orang lainnya menjadi begitu berarti untuk mengurangi tekanan ekonomi.

    KRESNAYANA YAHYA Pengamat Statistik Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya