korbanlumpur.info – Ratusan warga Desa Renokenongo menghadang upaya penanggulan yang dilakukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Jumat (9/10). Ini karena proses pembayaran tanah dan bangunan warga Desa Renokenongo berlarut-larut dan belum tuntas hingga kini. BPLS berencana membangun tanggul baru di area perbatasan Desa Renokenongo-Glagaharum.

Alat-alat berat dan truk sirtu yang telah siap sedia melakukan penanggulan akhirnya berhenti. Menurut Juwito (58) warga RT 07/RW 02 Renokenongo, sejak pukul 08.00 WIB alat berat sudah terlihat di selatan Desa Renokenongo. Warga yang melihat alat-alat berat datang langsung membunyikan kentongan dan bunyi-bunyian untuk mengumpulkan warga dan menghentikan proses penanggulan.

“Warga ini tidak mencari-cari masalah, kami cuma menuntut hak,” tutur Juwito.

Sekitar 100 rumah masih berdiri dan berpenghuni di wilayah Desa Renokenongo. Mereka bertahan di situ karena memang belum mendapatkan pelunasan pembayaran gantirugi tanah mereka.

“Bukan hanya kurang (pembayaran) 80 persen. (Uang muka) yang 20 persen saja masih ada yang belum dibayar,” jelas Juwito yang juga ketua BPD Renokenongo ini.

Usaha penanggulan ini sendiri dijaga oleh setidaknya seratusan polisi tapi itu tidak menyurutkan niat warga untuk menghentikan pembuatan tanggul baru.

Pihak BPLS dan PT Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar PT Lapindo Brantas Inc. yang berusaha membujuk warga juga tidak berhasil mengurangi tuntutan warga untuk bertahan di desanya sebelum proses pembayaran selesai.

“Yang pasti tidak boleh nanggul sebelum (tanah dan bangunan) warga dibayar lunas,” tandas Juwito lagi.

Untuk selanjutnya, Juwito menyatakan warga akan terus berjaga-jaga dan akan tetap menolak proses penanggulan di wilayah desa Renokenongo sampai ganti rugi warga terbayar. [re]