Siaran Pers JATAM, 15 September 2008
Penduduk Jawa Timur perlu berpikir ulang untuk ikut memilih dalam PEMILU 2009, apalagi mendukung partai-partai yang ada. Ini mengingat pemerintah angkat tangan atas upaya menutup semburan lumpur di kawasan eksplorasi Lapindo Brantas (JP, 12/08). Apalagi, mendengar rencana lumpur tersebut akan dibuang ke laut (Kompas, 13/08). Dan tak ada satupun, anggota DPR RI, maupun partai peserta PEMILU 2009 yang bereaksi terhadap rencana jahat itu. Ini memperlihatkan Kabinet SBY, maupun pemerintahan pengganti nantinya menjadi tidak relevan kehadirannya untuk Jawa Timur.
Para ahli geologi yang tergabung dalam Driling Enginering Club (DEC) malah mempertanyakan sikap pemerintah. Mereka sangat optimis semburan ini dapat dipadamkan. Mengingat pengalaman para ahli drilling bersama Pertamina yang berkali-kali berhasil memadamkan blouw out. Selama ini usaha menutup lumpur Lapindo yang dilakukan hanya di permukaan saja, padahal sumber masalahnya ada di bawah tanah. Apalagi kerugian akibat luapan lumpur ini mencapai 92 Milyar per hari
Luapan lumpur Lapindo yang telah berusia 2 tahun lebih, telah menenggelamkan 4 desa dan berdampak pada 9 desa lainnya dengan puluhan ribu korban ini tak diurus memadai, bahkan jauh dari rasa keadilan. Warga korban berkali-kali dijanjikan kabinet SBY-JK segera mendapatkan gantirugi, malah dihadapkan pada transaksi jual beli yang merugikan dengan penundaan pembayaran tak berkesudahan.
Celakanya, tak ada sangsi hukum buat sang perusahaan, meski sekedar sangsi administrativ. Sebaliknya, keluarga Bakrie – sang pemilik utama PT Lapindo Brantas, yang menguasai industri tambang batubara, telekomunikasi dan duduk di jajaran kabinet SBY-JK, tak ada sangsi, tak terusik dan makin berjaya.
Pemerintah membiarkan lumpur yang mengandung logam berat diatas ambang batas ini dibuang bebas ke kali Porong, tanpa perlakuan khusus, tanpa analisis resiko memadai. Akibatnya parah, tambak rusak, banjir mulai datang akibat tersumbatnya saluran air. Dan lagi, cara yang sama dipakai, membuang lumpur tersebut ke laut tanpa perlakukan khusus, tanpa analisa resiko memadai apalagi kesiapan secara sosial.
Proses hukum kasus Lapindo disendat-sendat diantara lembaga penegak hukum, seolah membentur tembok dan tanpa masa depan yang pasti. Inilah puncak kelemahan kabinet SBY-JK, mencampakkan nasib warga Porong Sidoarjo sekitarnya dan menjadi tameng bagi keluarga pebisnis kakap di negeri ini, keluarga bakrie.
Padahal, kasus Lapindo mewakili ancaman yang sama bagi kawasan Jawa Timur lainnya, yaitu kawasan eksploitasi minyak dan gas Cepu – Porong, yang meliputi beberapa kabupaten, mulai Bojonegoro, Lamongan, tuban, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik dan Pasuruan serta kabupaten sekitarnya. Penduduk kawasan tersebut harus bersiap dengan resiko bencana serupa kasus Lapindo. Apalagi sejak kasus ini, tak satu pun kebijakan eksplorasi dan eksploitasi migas yang diperbaiki, untuk mencegah dan menangani hal yang sama.
“Warga Jawa Timur perlu menentukan sikap terhadap saudara-saudaranya di Porong, yang telah berulang kali dipelakukan tak adil oleh SBY-JK dan seluruh kekuatan politik di negeri ini, yang berkontribusi terhadap ketidakadilan tersebut. salah satu yang paling dekat adalah memikirkan ulang dukungan mereka dalam PEMILU 2009”, kata Siti Maemunah, Koordinator Nasional Jatam.
Kontak Media: Luluk Uliyah 08159480246