Jakarta – Pemerintah masih harus menganggarkan dana APBN hingga tahun 2017 untuk menuntaskan masalah Lumpur Sidoarjo atau Lapindo.
Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso mengungkapkan, BPLS masih harus mengalokasikan anggaran dari APBN hingga tahun 2017 untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang mencakup ganti rugi lahan, bangunan, sawah, bantuan sosial, termasuk melakukan mitigasi bencana.
“2017 kita serahkan ke dinas daerah. Sosial kemasyarakatan kita serahkan ke dinas sosial, infrastruktur kita serahkan ke dinas PU,” kata Sunarso saat bertemu wartawan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis (20/6/2013).
Sunarso yakin pada 2017 nanti tak ada lagi alokasi anggaran dari APBN yang dikeluarkan untuk korban dan dampak dari bencana ini. Seluruh kegiatan yang telah selesai dilakukan, menurutnya akan diserahkan ke dinas di daerah Sidoarjo.
“Saya sedang berkonsultasi dengan pihak tertentu. Karena masalah tanggul kita sudah selesaikan. Masalah sosial Insya Allah tahun ini selesai. Jadi tinggal pengaliran ke Kali Porong,” katanya.
Hal senada dikatakan oleh Sekretaris BPLS Her Wiyanto, menurutnya alokasi anggaran BPLS akan terus mengalami penurunan. Tahun depan, alokasi anggaran BPLS untuk menanggulangi lumpur Sidoarjo sebesar Rp 841,5 miliar.
“Trennya akan terus menurun. Tahun ini memang peak-nya (puncaknya). Tahun 2017, BPLS sudah tidak membebani APBN,” katanya.
Untuk tahun ini, BPLS mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,05 triliun yang diperuntukkan bagi program mitigasi bencana atau pengaliran lumpur menuju Kali Porong senilai Rp 139,5 miliar, sedangkan sekitar Rp 1,8 triliun akan digunakan untuk masalah sosial kemasyarakatan, diantaranya ganti rugi sejumlah lahan dan bangunan. Tahun depan, anggaran BPLS turun menjadi Rp 841,5 miliar. (zul/hen)