Metrotvnews.com, Sidoarjo: Sekitar delapan ribu warga korban lumpur Lapindo yang sudah memiliki hak pilih terancam golput tidak menggunakan hak suaranya pada Pemilu legislatif 9 April mendatang. Sebab ribuan warga ini sudah pindah rumah, sementara hak pilih mereka masih tercatat di alamat yang lama.
Ribuan warga yang terancam golput ini adalah korban Lapindo asal Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin dan Kelurahan Mindi Kecamatan Porong. Dua wilayah ini masuk dalam area peta terdampak susulan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2013.
Wilayah Desa Ketapang yang masuk areal peta terdampak susulan mencapai 12 RT, sedangkan di Kelurahan Mindi ada 18 RT. Mereka sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2014 sesuai alamat lama yaitu Desa Ketapang dan Kelurahan Mindi.
Namun kemudian muncul persoalan karena sebagian besar warga ini ternyata pindah rumah setelah memperoleh pembayaran ganti rugi. Jumlahnya ada sekitar delapan ribu pemilih yang tempat tinggalnya pindah ke desa lain atau bahkan ke kecamatan lain. Sedangkan rumah mereka yang lama sudah banyak yang dibongkar.
Jauhnya tempat tinggal baru dengan tempat pemungutan suara di alamat lama, dikhawatirkan akan memicu angka golput yang tinggi saat Pemilu nanti. Sebab para pemilih tersebut akan cenderung malas untuk menggunakan hak suaranya ke tempat pemungutan suara (TPS) di desa lama mereka.
Ketua KPU Sidoarjo Bima Ariesdiyanto mengakui, banyaknya korban lumpur Lapindo yang pindah rumah ini menimbulkan persoalan tersendiri yang tidak dirasakan KPU manapun di Indonesia. Maka dia berharap ada regulasi pemerintah agar bisa mempermudah korban lumpur ini untuk menggunakan hak suaranya.
“Ini kalau tidak ada regulasi maka bisa golput dan kedua mungkin bisa muncul resistensi penghilangan hak suara mereka,” kata Bhima, Kamis (20/2).
Selain Desa Ketapang dan Mindi, sebenarnya masih ada delapan desa lain yang masuk dalam areal peta terdampak susulan korban lumpur Lapindo. Namun untuk warga di desa lainnya itu rata-rata masih menetap di desanya sendiri.