-
LOGAM: Hak Angket Lumpur Lapindo Tak Logis
Kewajiban Lapindo menurut Perpres 14/2007 adalah membeli tanah dan bangunan warga dengan pembayaran bertahap (20% di muka dan 80% sebulan sebelum masa kontrak habis).
-
Golkar dan Lapindo
Golkar telah menjadi alat yang sangat efektif bagi Aburizal bukan hanya untuk melakukan ‘normalisasi’ namun juga melepaskan diri dari kasus Lapindo.
-
Pengamat: DPR Tidak Boleh Terjebak dalam Konflik Golkar
Mengapa hak angket Lapindo muncul setelah dualisme Partai Golkar, jika memang Lapindo telah lama merugikan rakyat dan negara.
-
Golkar Kubu Munas Jakarta Wacanakan Hak Angket Lapindo
Apakah rakyat terselamatkan, ataukah pengusaha yang menikmati dana talangan itu?
-
Pengamat: Hak Angket Lapindo Tak Relevan
Wacana hak angket menunjukkan DPR lebih sibuk dengan urusan internal ketimbang kepentingan publik.