LOGAM: Hak Angket Lumpur Lapindo Tak Logis Lapindo di Media April 13, 2015May 4, 20150 Kewajiban Lapindo menurut Perpres 14/2007 adalah membeli tanah dan bangunan warga dengan pembayaran bertahap (20% di muka dan 80% sebulan sebelum masa kontrak habis).
Golkar dan Lapindo Suara Publik April 8, 2015May 8, 20150 Golkar telah menjadi alat yang sangat efektif bagi Aburizal bukan hanya untuk melakukan ‘normalisasi’ namun juga melepaskan diri dari kasus Lapindo.
Pengamat: DPR Tidak Boleh Terjebak dalam Konflik Golkar Lapindo di Media March 31, 2015April 1, 20150 Mengapa hak angket Lapindo muncul setelah dualisme Partai Golkar, jika memang Lapindo telah lama merugikan rakyat dan negara.
Golkar Kubu Munas Jakarta Wacanakan Hak Angket Lapindo Lapindo di Media March 30, 2015April 1, 20150 Apakah rakyat terselamatkan, ataukah pengusaha yang menikmati dana talangan itu?
Pengamat: Hak Angket Lapindo Tak Relevan Lapindo di Media March 30, 2015April 1, 20150 Wacana hak angket menunjukkan DPR lebih sibuk dengan urusan internal ketimbang kepentingan publik.