korbanlumpur.id

Tag: harian surya

  • Pulau Baru Akibat Lumpur Picu Konflik

    Pulau Baru Akibat Lumpur Picu Konflik

    SURYA.co.id | SIDOARJO – Warga dari dua kecamatan, yakni Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan Pulau Kerto, Kabupaten Pasuruan berebut Pulau Marina di Selat Madura. Pulau itu tergolong baru karena terjadi akibat sedimentasi yang terus-terusan sejak lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo meluap, dan lumpurnya dialirkan ke sungai menuju Selat Madura.

    Konflik memuncak saat warga Pulau Kerto memasang patok di Pulau Marina. Aksi itu diprotes warga Desa Kedung Pandan, Jabon, Sidoarjo. Pematokan yang dilakukan pada Senin (4/5) membuat warga Kedung Pandan berniat mencabut patok-patok tersebut.

    “Kami berkoordinasi dengan kepala desa agar warga Kedung Pandan tidak mencabut patok agar tidak terjadi kontak fisik,” ujar Dan Ramil Jabon, Kapten (Arm) Didik Supandi, Selasa (5/5/2015). 

    Dia berharap kepala desa dari dua kelompok warga ini bisa menangkan warganya. Aparat keamanan yang turun ke lokasi, berjaga agar tidak ada warga yang nekat mendatangi Pulau Marina untuk mencabut patok.

    Kasus sengketa ini sudah masuk ke meja dua bupati, yakni Sidoarjo dan Pasuruan. Menurut Camat Jabon, Ali Sarbini, sebenarnya Pulau Marina masuk wilayah Sidoarjo. Klaim itu didasarkan pada peta. Selama ini, tidak ada konflik yang terjadi terkait klaim tersebut sampai aksi pemasangan patok oleh warga Pasuruan.

    “Tapi saya katakan, siapa pemilik pulau itu, kita tunggu saja putusan dari pimpinan. Kalau perlu Menteri Dalam Negeri. Saya sudah laporkan pematokan ini ke Pak Bupati (Bupati Sidoarjo Saiful Ilah),” ujarnya. 

    Dia berharap, pulau tersebut disterilkan agar tidak memicu konflik.

    Ali mengaku sudah meminta petunjuk batas wilayah Desa Kedung Pandan. “Jadi batasnya akan dinyatakan sesuai keputusan Bupati, Gubernur dan Mendagri, mana batas Sidoarjo dan mana Kabupaten Pasuruan di Azimut 76 Derajat 30 termasuk Pulau Marina di dalamnya,” ungkapnya. 

    Miftah Faridl

    Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2015/05/05/pulau-baru-akibat-lumpur-lapindo-picu-konflik-dua-kabupaten

  • Istri Mantan Wapres Tri Sutrisno Kunjungi Lumpur Lapindo

    SURYA Online, SIDOARJO –  Luapan lumpur Porong yang telah berlangsung delapan tahun membuat beberapa pihak terperangah. Yayasan Krida Nusantara yang dipimpin mantan istri Wakil Presiden (Wapres) Tri Sutrisno, Ny Tuty Sutiawaty, melihat dari dekat lumpur panas itu.

    Rombongan Ny Tri Sutrisno datang menumpang satu bus dan mobil pribadi. Dalam kunjungan itu, istri mantan Waprea era Soeharto itu didampingi Ir Raharjo Megeng selaku Wakil Yayasan Krida Nusantara dan NyHandoko selaku Sekertaris Yayasan.

    Kedatangan mereka pun langsung disambut para korban lumpur yang biasa berjualan kaset CD tentang tragedi lumpur Lapindo dan beberapa warga yang biasanya menjadi guide di kolam lumpur. Rombongan Ny Tri Sutrisno  sempat naik ke tanggul titik 21.

    Dari atas tanggul tersebut, istri mantan Wapres itu sempat berbincang-bincang dengan warga korban lumpur. Saat itu juga warga korban lumpur menjelaskan bahwa mereka dulu tinggal di sini (Desa Siring, Red) sekarang yang ada hanya hamparan lumpur.

    “Dulu kita tinggal di sini Bu “ ujar Ulfa seorang warga korban lumpur dengan menunjuk ke arah lumpur.

    Ulfa menceritakan bahwa hingga kini belum mendapat pelunasan ganti rugi. “Oleh karena itu saya bekerja sebagai tukang ojek dan penjual CD cerita Tragedi Lumpur Lapindo yang sudah 8 tahun,” ungkapnya.

    Mendengar cerita Ulfa, Ny Tri Sutrisno berpesan kepada korban lumpur harap bersabar dan selalu berdoa.

    “Kerja apapun tidak masalah yang penting halal. Jangan putus asa, pasti ada saja rezeki itu, “ ucapnya.

    Usai berbincang-bincang dengan korban lumpur, Ny Tri Sutrisno beserta rombongan meninggalkan lokasi tanggul dan sempat membeli beberapa CD dokumentasi yang dijual warga.

    Anas Miftakhudin

    Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2014/10/10/istri-mantan-wapres-tri-sutrisno-kunjungi-lumpur-lapindo

  • Pansus Lumpur Kembali Somasi Lapindo

    SURYA Online, SIDOARJO – Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo di akhir jabatannya menyomasi Lapindo Brantas Inc sebanyak dua kali. Intinya, korban luapan lumpur Porong yang masuk peta area terdampak yang belum mendapat pelunasan ganti rugi segera dilunasi.

    Dalam pandangannya, jika somasi tak diindahkan, Pansus Lumpur meminta kepada pemerintah untuk menekan penyelesaian pembayaran pada korban lumpur yang masuk peta area terdampak. Dalam pembayaran ini, ada dua opsi. Mengingat korban lumpur yang ada di luar peta terdampak sudah dibayar melalui pembayaran APBN.

    Opsi yang ada yakni, pertama pemerintah diminta memberi dana talangan pada Lapindo Brantas Inc, untuk melunasi korban lumpur. “Tujuannya, agar korban lumpur segera mendapat pembayaran,” kata Sulkan Wariono, juru bicara Pansus lumpur DPRD Sidoarjo dalam sidang paripurna, Senin (18/8/2014).

    Opsi kedua, pemerintah membeli semua lahan korban lumpur yang belum dilakukan oleh Lapindo. Dengan cara seperti ini, nasib korban lumpur yang masuk peta terdampak bisa mendapat kepastian pembayaran. “Korban lumpur sudah terlalu lama menderita sehingga butuh kepastian,” tegas Sulkan.

    Hingga kini, korban yang ada di area peta terdampak masih banyak yang belum mendapat pelunasan meski asetnya sudah ditenggelamkan oleh luapan lumpur. Total pembayaran yang belum lunas sekitar Rp 700 miliar.

    “Kami hanya bisa berharap agar secepatnya dilunasi. Kami bersama korban lumpur lainnya sudah lama menunggu. Berbagai cara sudah kami tempuh agar dibayar tapi sampai saat ini masih belum ada hasil,” tutur Ny Wiwik salah satu korban lumpur yang kerap ke DPRD.

    Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2014/08/18/pansus-lumpur-kembali-somasi-lapindo

  • Rel Tanggulangin – Porong Terendam, Jadwal KA Kacau

    Rel Tanggulangin – Porong Terendam, Jadwal KA Kacau

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Lintasan rel kereta api di antara Tanggulangin – Porong terendam air, mulai  pukul 03.30 WIB, Selasa (4/2/2014).

    Rel yang terendam mencapai ketinggian hingga 20 cm di titik tertinggi permukaan rel lintasan.

    Akibatnya, kereta yang melintas harus mengurangi kecepatan hingga 5 km/jam. Sementara dalam kondisi biasa, kecepatan yang disarankan adalah 20 km/jam.

    Hambatan itu berimbas pada keterlambatan operasional kereta api (KA) yang menggunakan lintasan tersebut.

    Seperti KA Mutiara Timur rute Banyuwangi – Surabaya, KA Penataran Surabaya – Malang – Blitar, dan Blitar – Malang – Surabaya, KA Penataran Ekspres Surabaya – Malang, dan KA Logawa rute Jember – Surabaya – Purwakarta.

    Manager Humas PT KAI Daops 8, Sri Winarto mengakui bila akibat dari rel yang terendam di sekitar tanggul lumpur Lapindo itu, membuat sejumlah perjalanan kereta terlambat.

    “Karena harus mengurangi kecepatan, meskipun lintasan hanya 300 meter, namun membuat keterlambatan kedatangan dan keberangkatan KA mulai dari 1 jam hingga 1,5 jam,” jelasnya.

    Selain karena curah hujan yang tinggi sehingga ada genangan air di Porong, kondisi itu juga diakibatkan genset untuk pompa air yang menyedot air di lintasan rel rusak.

    “Pompa sedot air itu punyanya BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo-red). Karena rusak, air tinggi di lintasan rel tidak teratasi,” lanjut pria yang akrab disapa Pak Win itu.

    Sebenarnya, ketinggian air yang menutup lintasan rel hingga 10 cm, KA sudah tidak diizinkan melintas. Tapi khusus di daerah ini, meski ketinggian sudah mencapai 20 cm, masih diizinkan melintas, dengan dibantu lokomotif penolong, seri BB 30109.

    Pada pukul 12.30 WIB, Winarto mengaku sudah mendapatkan informasi bila genset pompa air sudah bisa dipakai.

    “Informasinya sudah diperbaiki dan mulai disedot. Kondisi cuaca di tempat kejadian juga masih gerimis. Kami harap secepatnya bisa segera diatasi, sehingga KA kembali lancar,” ungkap Win, ketika ditemui sekitar pukul 13.00 WIB. (Sri Handi Lestari)

    Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/04/rel-tanggulangin-porong-terendam-jadwal-ka-kacau

  • Resah, Warga Ancam Blokade

    Sidoarjo – Surya-Ratusan warga korban lumpur Desa Siring resah, karena sudah dua bulan ganti rugi 80 persen belum juga dibayar Lapindo. Padahal, sesuai perjanjian, pembayaran 80 persen dilunasi setelah warga menerima pembayaran yang 20 persen.

    “Padahal pembayaran uang muka 20 persen, sudah dilakukan akhir Juni, seharusnya paling lambat 14 hari pembayaran itu dilakukan setelah masa kontrak rumah habis,” kata H Mursidi, salah satu korban lumpur dari Desa Siring, Kecamatan Porong, Rabu (13/8).

    Dengan belum dibayarnya hak mereka, ujar Mursidi, warga menilai Lapindo mengingkari komitmen kepada korban lumpur. “Kami mengikuti aturan cash and carry karena lahan kami bersertifikat, tapi sekarang mana komitmennya Lapindo kok belum juga ditransfer,” paparnya.

    Mursidi mengaku pernah tanya ke Vice President PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) Andi Darusalam Tabusalla, tapi justru hanya mendapat jawaban melalui SMS yang isinya Minarak masih mengurus dan sedang konsentrasi menangani menengah.

    Mursidi mengancam, jika dalam minggu ini Minarak belum melunasi 80 persen warga akan memblokade jalur penanggulan dan jalan raya Porong. “Kami akan merebut kembali aset kami, kami akan patok kawasan kami yang terendam lumpur,” ancam Mursidi.

    Andi Darusalam Tabusalla, menjelaskan jika masalah pembayaran ganti rugi 80 persen saat ini sudah berjalan. “Kalau ada keterlambatan itu mungkin hanya masalah akunting perbankan saja,” kilahnya, di Kantor Minarak, Rabu (13/8). (iit)

     © Surya