korbanlumpur.id

Tag: menteri keuangan

  • Menkeu Lapor ke DPR

    Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melaporkan rencana pemberian talangan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Anggaran yang dibutuhkan adalah Rp 781 miliar.

    Dana ini digunakan untuk membayar kompensasi kepada warga di dalam area terdampak yang semestinya menjadi tanggung jawab Lapindo. Namun sampai saat ini belum ada kepastian.

    “Warga di dalam area terdampak bergantung pada Minarak Lapindo, tapi sampai sekarang masih ada tunggakan Rp 781 miliar, sehingga warga di situ tidak mendapat kepastian. Maka itu, pemerintah susun skema yang sifatnya dana talangan,” jelas Bambang saat rapat kerja dengan Komisi XI di gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (21/1/2015).

    Dengan demikian, lanjut Bambang, korban akan segera mendapatkan dana ganti rugi. Nantinya pihak Lapindo akan berurusan langsung dengan pemerintah untuk membayar dana talangan tersebut.

    “Kalau dulu utang piutang warga dengan Minarak Lapindo, maka sekarang adalah pemerintah dengan Minarak Lapindo,” tuturnya.

    Dana talangan tersebut, menurut Bambang, tidak masuk ke pos belanja negara dalam APBN-Perubahan 2015. Sebab, nantinya harus dikembalikan oleh Lapindo.

    Pemerintah pun akan membuat perjanjian secara tertulis. “Nanti akan ada perjanjian mengenai skema tersebut sesuai dengan layaknya,” ujar Bambang. (mkl/hds)

    Sumber: http://finance.detik.com/read/2015/01/22/162930/2811107/4/ingin-beri-dana-talangan-buat-korban-lumpur-lapindo-menkeu-lapor-ke-dpr

  • Menkeu tak Tahu Rencana Pembelian Aset Lapindo

    Metrotvnews.com, Jakarta: Rencana pembelian aset PT Minarak Lapindo masih simpang siur. Sempat muncul wacana pemerintah akan membeli aset-aset Lapindo untuk mempercepat penggantian ganti rugi kepada warga yang menjadi korban. Ternyata sumber dana untuk membeli aset itu masih belum jelas hingga saat ini.

    Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, belum ada pembicaraan yang dilakukan pemerintah untuk membeli aset-aset Lapindo. “Itu belum ada pembicaraan. Saya tidak tahu ada atau tidak,” kata Bambang di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2014).

    Mengenai kabar yang menyebut anggaran pembelian aset itu telah ada di APBN 2015, Bambang membantahnya. Menurut dia, yang dianggarkan di APBN hanyalah anggaran untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

    Anggaran untuk BPLS buat biaya perawatan bagian terluar yang terkena langsung dampak lumpur. “Ya untuk maintenance yang terluar, yang terdampak itu,” jelas Bambang. Sementara daerah dalam atau daerah terdampak jadi tanggungjawab Lapindo.

    Sebelumnya, demi mempercepat pembayaran uang ganti rugi kepada warga korban lumpur Lapindo, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membeli aset PT Minarak Lapindo. Bila DPR mempersoalkan pemerintah siap pasang badan.

    Aset yang akan dibeli pemerintah adalah aset yang belum dibayar Lapindo kepada masyarakat. Jika pemerintah tak membelinya, maka masalah yang sudah delapan tahun tertunggak itu tidak akan jelas kapan selesainya.

    “Uangnya diberikan ke Lapindo dan Lapindo bayar ke masyarakat,” jelas Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljo disela-sela Rapimnas Gapensi di Hotel JW Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2014) lalu.

    DOR

    Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/12/12/331165/menkeu-tak-tahu-rencana-pembelian-aset-lapindo