korbanlumpur.id

Tag: pemilu 2014

  • Korban Lumpur Lapindo Kehilangan Hak Pilih

    KBR68H, Jakarta – Sepuluh ribu warga korban lumpur Lapindo di empat desa Sidoarjo, Jawa Timur kehilangan hak sipilnya. 

    Koordinator Medialink, Ahmad Faisol mengatakan, warga di Desa Jatirejo, Siring, Ronokenongo dan Kedung Bendo sejak tiga tahun lalu tidak masuk dalam data pemerintah daerah maupun pusat.

    Menurut Faisol, akibat sejumlah desa tersebut tenggelam, status kependudukan para warga menjadi tidak lagi diakui. Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa mengakses berbagai program sosial, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta hak pilih dalam Pemilu.

    “Mereka itu 4 desa yang tenggelam di tanggul lumpur itu, Jatirejo, Siring, Renokenongo, dan Kedung Bendo benar-benar kehilangan hak sipilnya. Mereka itu sudah tidak lagi terdaftar untuk peserta pemilu. Kalau dicek di DPT KPU, mereka tidak terdaftar sama sekali, termasuk di dalam proses pendataan Jamkesmas ini, nol-nol semua,” kata Ahmad Faisol, di sebuah hotel di kawasan Menteng, (12/3).

    Koordinator Medialink, Ahmad Faisol menambahkan, lembaganya bersama warga Sidoarjo telah mengajukan data kepada pemerintah daerah. Namun pemda setempat  tidak menyambut baik, dengan alasan tidak memiliki wewenang dalam pendataan. Karenanya, Medialink akan mengajukan data warga ke kementerian terkait agar hak sipil mereka bisa segera dipulihkan.

    Sumber: http://www.portalkbr.com/berita/beritapemilu/3167548_6033.html

  • Duh, 8.000 Warga Korban Lapindo Terancam Golput

    Metrotvnews.com, Sidoarjo: Sekitar delapan ribu warga korban lumpur Lapindo yang  sudah memiliki hak pilih terancam golput tidak menggunakan hak suaranya  pada Pemilu legislatif 9 April mendatang. Sebab ribuan warga ini sudah  pindah rumah, sementara hak pilih mereka masih tercatat di alamat yang lama.

    Ribuan warga yang terancam golput ini adalah korban Lapindo asal Desa  Ketapang Kecamatan Tanggulangin dan Kelurahan Mindi Kecamatan Porong.  Dua wilayah ini masuk dalam area peta terdampak susulan sesuai Peraturan  Presiden Nomor 33 tahun 2013.

    Wilayah Desa Ketapang yang masuk areal peta terdampak susulan mencapai  12 RT, sedangkan di Kelurahan Mindi ada 18 RT. Mereka sudah tercatat  dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2014 sesuai alamat lama yaitu Desa  Ketapang dan Kelurahan Mindi.

    Namun kemudian muncul persoalan karena sebagian besar warga ini ternyata  pindah rumah setelah memperoleh pembayaran ganti rugi. Jumlahnya ada  sekitar delapan ribu pemilih yang tempat tinggalnya pindah ke desa lain  atau bahkan ke kecamatan lain. Sedangkan rumah mereka yang lama sudah  banyak yang dibongkar.

    Jauhnya tempat tinggal baru dengan tempat pemungutan suara di alamat  lama, dikhawatirkan akan memicu angka golput yang tinggi saat Pemilu  nanti. Sebab para pemilih tersebut akan cenderung malas untuk  menggunakan hak suaranya ke tempat pemungutan suara (TPS) di desa lama  mereka.

    Ketua KPU Sidoarjo Bima Ariesdiyanto mengakui, banyaknya korban lumpur  Lapindo yang pindah rumah ini menimbulkan persoalan tersendiri yang  tidak dirasakan KPU manapun di Indonesia. Maka dia berharap ada  regulasi pemerintah agar bisa mempermudah korban lumpur ini untuk  menggunakan hak suaranya.

    “Ini kalau tidak ada regulasi maka bisa golput dan kedua mungkin bisa muncul resistensi penghilangan hak suara mereka,” kata Bhima, Kamis  (20/2).

    Selain Desa Ketapang dan Mindi, sebenarnya masih ada delapan desa lain  yang masuk dalam areal peta terdampak susulan korban lumpur Lapindo.  Namun untuk warga di desa lainnya itu rata-rata masih menetap di desanya  sendiri.

    Sumber: http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2014/02/20/6/217592/Duh-8.000-Warga-Korban-Lapindo-Terancam-Golput

  • Takut Golkar Kalah, Lapindo Diminta Lunasi Utang

    Takut Golkar Kalah, Lapindo Diminta Lunasi Utang

    TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta PT Minarak Lapindo Jaya menyelesaikan kewajiban pembayaran utang kepada korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Akbar khawatir jika tak diselesaikan dengan segera, kasus Lapindo akan berpengaruh jelek bagi Golkar pada Pemilu 2014.

    “Ini memang kenyataan. Sampai hari ini (Lapindo) memang belum selesai,” kata Akbar saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Senin, 6 Januari 2014. Akbar mengatakan, saat ini masih ada warga terdampak yang belum memperoleh hak seperti keinginan mereka.

    Dia mengatakan peristiwa Lapindo melibatkan koorporasi yang dimiliki Grup Bakrie. Oleh karena itu, kasus ini tak bisa dilepaskan dari citra perusahaan, termasuk Aburizal Bakrie sebagai pemimpin tertinggi perusahaan. Aburizal kini merupakan Ketua Umum Partai Golkar. “Sehingga hal ini berdampak pada citra beliau,” kata dia.

    Akbar menuturkan, perusahaan awalnya berjanji akan menyelesaikan pada Mei 2013, kemudian diundur hingga November 2013. Namun hingga tahun 2013 berakhir, rupanya tunggakan ini tak kunjung diselesaikan. Akbar khawatir jika sampai pada hari H Pemilu 2014 masalah ini tak tuntas, kasus Lapindo akan memberatkan Golkar. “Tak hanya berdampak pada Aburizal, tetapi juga bagi Golkar,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan kasus lumpur Lapindo seakan-akan menjadi dosa bawaan partainya. Apalagi dia akan maju sebagai calon anggota Dewan dari daerah pemilihan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

    WAYAN AGUS PURNOMO

    Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/01/06/078542580/Takut-Golkar-Kalah-Lapindo-Diminta-Lunasi-Utang