korbanlumpur.id

Tag: tribun news

  • Pulau Baru Akibat Lumpur Picu Konflik

    Pulau Baru Akibat Lumpur Picu Konflik

    SURYA.co.id | SIDOARJO – Warga dari dua kecamatan, yakni Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan Pulau Kerto, Kabupaten Pasuruan berebut Pulau Marina di Selat Madura. Pulau itu tergolong baru karena terjadi akibat sedimentasi yang terus-terusan sejak lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo meluap, dan lumpurnya dialirkan ke sungai menuju Selat Madura.

    Konflik memuncak saat warga Pulau Kerto memasang patok di Pulau Marina. Aksi itu diprotes warga Desa Kedung Pandan, Jabon, Sidoarjo. Pematokan yang dilakukan pada Senin (4/5) membuat warga Kedung Pandan berniat mencabut patok-patok tersebut.

    “Kami berkoordinasi dengan kepala desa agar warga Kedung Pandan tidak mencabut patok agar tidak terjadi kontak fisik,” ujar Dan Ramil Jabon, Kapten (Arm) Didik Supandi, Selasa (5/5/2015). 

    Dia berharap kepala desa dari dua kelompok warga ini bisa menangkan warganya. Aparat keamanan yang turun ke lokasi, berjaga agar tidak ada warga yang nekat mendatangi Pulau Marina untuk mencabut patok.

    Kasus sengketa ini sudah masuk ke meja dua bupati, yakni Sidoarjo dan Pasuruan. Menurut Camat Jabon, Ali Sarbini, sebenarnya Pulau Marina masuk wilayah Sidoarjo. Klaim itu didasarkan pada peta. Selama ini, tidak ada konflik yang terjadi terkait klaim tersebut sampai aksi pemasangan patok oleh warga Pasuruan.

    “Tapi saya katakan, siapa pemilik pulau itu, kita tunggu saja putusan dari pimpinan. Kalau perlu Menteri Dalam Negeri. Saya sudah laporkan pematokan ini ke Pak Bupati (Bupati Sidoarjo Saiful Ilah),” ujarnya. 

    Dia berharap, pulau tersebut disterilkan agar tidak memicu konflik.

    Ali mengaku sudah meminta petunjuk batas wilayah Desa Kedung Pandan. “Jadi batasnya akan dinyatakan sesuai keputusan Bupati, Gubernur dan Mendagri, mana batas Sidoarjo dan mana Kabupaten Pasuruan di Azimut 76 Derajat 30 termasuk Pulau Marina di dalamnya,” ungkapnya. 

    Miftah Faridl

    Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2015/05/05/pulau-baru-akibat-lumpur-lapindo-picu-konflik-dua-kabupaten

  • Lima Tahun Lagi Sidoarjo Bisa Tenggelam

    Lima Tahun Lagi Sidoarjo Bisa Tenggelam

    Pemkab Diminta Serius Tanggulangi Banjir

    TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO – Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo M Nizar, Kamis (9/4/2015), menilai solusi pemkab terhadap banjir saat ini masih bersifat jangka pendek. Padahal, ancaman serius banjir menghendaki solusi permanen.

    “lebih serius dan konkret menanggulangi banjir. Jadi, paling penting dilakukan pemkab adalah mencegah sejak sekarang. Sekali lagi, Sidoarjo butuh solusi permanen,” ujar Nizar.

    Menurut Nizar, banjir yang menjadi langganan 114 kelurahan/desa di Sidoarjo ada dua jenis, yakni banjir rob (air laut) akibat air laut pasang dan banjir darat karena manajemen drainase yang kurang baik.

    Nizar melihat, usaha-usaha pemkab untuk mencegah banjir selama ini baru sebatas solusi jangka pendek. Pengerukan saluran drainase, memang perlu. Tapi, mestinya dilakukan tanpa menunggu hujan dan banjir.

    Dia juga menyayangkan belum adanya grand design drainase dalam tata wilayah Sidoarjo. Padahal, perencanaan drainase kota itu semestinya berjalan beriringan dengan rencana pengembangan perumahan dan industri.

    “Sidoarjo kini sudah kehilangan lahan resapan, karena perluasan perumahan dan industri itu. Dengan sistem drainase yang buruk, maka dampaknya adalah banjir,” ungkap Nizar.

    Nizar meminta pemkab memprioritaskan masalah banjir yang bisa menghambat pembangunan dan mengganggu aktivitas perekonomian warga.

    Senada dengan Nizar, pakar tata kota Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Putu Rudi Setiawan mengingatkan kepada Pemkab Sidoarjo untuk meninjau ulang kebijakan tata ruang wilayah dan visi pembangunan di Kota Udang itu.

    Banjir di Sidoarjo, kata Putu, terjadi karena semakin berkurangnya lahan resapan akibat menjamurnya perumahan dan industri serta lumpur Lapindo. Wilayah resapan di wilayah timur Sidoarjo, sekitar 650 hektar, hilang terpendam lumpur Lapindo.

    “Tanggulangin, misalnya, sekarang bisa dibilang sebagai kawasan yang tidak memiliki fungsi ekologis lagi,” tuturnya.

    Menurut dosen jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITS ini, sekarang masih belum terlambat untuk membangunSidoarjo agar benar-benar aman dari bencana ekologi seperti banjir.

    Dia mengimbau pemkab meninjau ulang kebijakan tata wilayah. Daerah yang potensi pertanian dan perikanannya tinggi, tidak perlu dipaksakan menjadi kawasan bisnis atau perkotaan.

    “Untuk jangka pendek dan jangka panjang, yang juga harus dilakukan adalah mendesain ulang sistem pengendalian banjir, mulai dari pembuatan bendungan, hingga pemeliharaan infrastruktur dan saluran untuk pengairan. Untuk desain ulang ini, tidak butuh waktu lama. Paling lama hanya enam bulan,” jelasnya. (idl/ben)

    Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2015/04/10/lima-tahun-lagi-sidoarjo-bisa-tenggelam-pemkab-diminta-serius-tanggulangi-banjir

  • Kejayaan Grup Bakrie di Pasar Modal Sudah Habis

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masa keemasan saham Grup Bakrie di pasar modal Indonesia tinggal kenangan. Kapitalisasi pasar emiten Grup Bakrie kian menciut, seiring kejatuhan harga saham kelompok usaha tersebut. Kepercayaan investor luntur lantaran beragam restrukturisasi utang Bakrie tak kunjung rampung.

    Kapitalisasi Grup Bakrie tahun ini merosot tajam ketimbang masa kejayaannya pada tahun 2010-2011. Di 2010, kapitalisasi 9 emiten Grup Bakrie Rp 113,27 triliun atau 3,5 persen dari kapitalisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Dan di 2011, total kapitalisasi 10 emiten Grup Bakrie Rp 108,18 triliun (3 persen kapitalisasi BEI). Ini menjadikan saham Bakrie terus menempati daftar emiten terlikuid, LQ 45. Kini, tak satupun saham Bakrie masuk indeks terencer itu.

    Kini, kapitalisasi Bakrie Rp 39,89 triliun, cuma 0,77 persen total kapitalisasi BEI senilai Rp 5.179 triliun. Kejatuhan harga saham itu bersamaan terkoyaknya finansial emiten Bakrie.

    Tengok saja, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), mengajukan proteksi dari kemungkinan tuntutan pailit para kreditur. Permohonan diajukan ke Pengadilan Kepailitan di Manhattan, AS, oleh anak usaha BUMI, Bumi Investment Pte Ltd. Permohonan itu sebulan setelah Bumi Investment gagal membayar bunga obligasi Oktober 2014.

    Pada 2008, harga BUMI sempat ke puncak tertinggi di Rp 8.550 per saham. Tapi Jumat (5/12), harga BUMI longsor 99 persen ke Rp 78 per saham. Beberapa harga saham Grup Bakrie seperti UNSP, BNBR, BTEL dan ELTY anteng di angka gocap per saham.

    Kondisi terkini Grup Bakrie masuk radar Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK siap memantau koreksi nilai saham maupun penyebabnya. “Kalau ada indikasi pelanggaran tentu perlu pengawasan khusus,” papar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, Sabtu (7/12).

    Pengamat Pasar Modal Teguh Hidayat menilai, proteksi kepailitan hanya memberi nafas tambahan ke BUMI, tapi tak memperbaiki fundamental keuangan. Hingga tadi malam, manajemen BUMI belum bisa dimintai konfirmasinya. Direktur Utama BUMI Saptari Hudaya dan Direktur BUMI Dilleep Srivastava tak merespons panggilan telepon dan pesan singkat KONTAN.

    Narita Indrastiti, Yudho Winarto

    Sumber: http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/08/kejayaan-grup-bakrie-di-pasar-modal-sudah-habis

  • Pansus Lumpur Kembali Somasi Lapindo

    SURYA Online, SIDOARJO – Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo di akhir jabatannya menyomasi Lapindo Brantas Inc sebanyak dua kali. Intinya, korban luapan lumpur Porong yang masuk peta area terdampak yang belum mendapat pelunasan ganti rugi segera dilunasi.

    Dalam pandangannya, jika somasi tak diindahkan, Pansus Lumpur meminta kepada pemerintah untuk menekan penyelesaian pembayaran pada korban lumpur yang masuk peta area terdampak. Dalam pembayaran ini, ada dua opsi. Mengingat korban lumpur yang ada di luar peta terdampak sudah dibayar melalui pembayaran APBN.

    Opsi yang ada yakni, pertama pemerintah diminta memberi dana talangan pada Lapindo Brantas Inc, untuk melunasi korban lumpur. “Tujuannya, agar korban lumpur segera mendapat pembayaran,” kata Sulkan Wariono, juru bicara Pansus lumpur DPRD Sidoarjo dalam sidang paripurna, Senin (18/8/2014).

    Opsi kedua, pemerintah membeli semua lahan korban lumpur yang belum dilakukan oleh Lapindo. Dengan cara seperti ini, nasib korban lumpur yang masuk peta terdampak bisa mendapat kepastian pembayaran. “Korban lumpur sudah terlalu lama menderita sehingga butuh kepastian,” tegas Sulkan.

    Hingga kini, korban yang ada di area peta terdampak masih banyak yang belum mendapat pelunasan meski asetnya sudah ditenggelamkan oleh luapan lumpur. Total pembayaran yang belum lunas sekitar Rp 700 miliar.

    “Kami hanya bisa berharap agar secepatnya dilunasi. Kami bersama korban lumpur lainnya sudah lama menunggu. Berbagai cara sudah kami tempuh agar dibayar tapi sampai saat ini masih belum ada hasil,” tutur Ny Wiwik salah satu korban lumpur yang kerap ke DPRD.

    Sumber: http://surabaya.tribunnews.com/2014/08/18/pansus-lumpur-kembali-somasi-lapindo

  • Rel Tanggulangin – Porong Terendam, Jadwal KA Kacau

    Rel Tanggulangin – Porong Terendam, Jadwal KA Kacau

    TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA – Lintasan rel kereta api di antara Tanggulangin – Porong terendam air, mulai  pukul 03.30 WIB, Selasa (4/2/2014).

    Rel yang terendam mencapai ketinggian hingga 20 cm di titik tertinggi permukaan rel lintasan.

    Akibatnya, kereta yang melintas harus mengurangi kecepatan hingga 5 km/jam. Sementara dalam kondisi biasa, kecepatan yang disarankan adalah 20 km/jam.

    Hambatan itu berimbas pada keterlambatan operasional kereta api (KA) yang menggunakan lintasan tersebut.

    Seperti KA Mutiara Timur rute Banyuwangi – Surabaya, KA Penataran Surabaya – Malang – Blitar, dan Blitar – Malang – Surabaya, KA Penataran Ekspres Surabaya – Malang, dan KA Logawa rute Jember – Surabaya – Purwakarta.

    Manager Humas PT KAI Daops 8, Sri Winarto mengakui bila akibat dari rel yang terendam di sekitar tanggul lumpur Lapindo itu, membuat sejumlah perjalanan kereta terlambat.

    “Karena harus mengurangi kecepatan, meskipun lintasan hanya 300 meter, namun membuat keterlambatan kedatangan dan keberangkatan KA mulai dari 1 jam hingga 1,5 jam,” jelasnya.

    Selain karena curah hujan yang tinggi sehingga ada genangan air di Porong, kondisi itu juga diakibatkan genset untuk pompa air yang menyedot air di lintasan rel rusak.

    “Pompa sedot air itu punyanya BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo-red). Karena rusak, air tinggi di lintasan rel tidak teratasi,” lanjut pria yang akrab disapa Pak Win itu.

    Sebenarnya, ketinggian air yang menutup lintasan rel hingga 10 cm, KA sudah tidak diizinkan melintas. Tapi khusus di daerah ini, meski ketinggian sudah mencapai 20 cm, masih diizinkan melintas, dengan dibantu lokomotif penolong, seri BB 30109.

    Pada pukul 12.30 WIB, Winarto mengaku sudah mendapatkan informasi bila genset pompa air sudah bisa dipakai.

    “Informasinya sudah diperbaiki dan mulai disedot. Kondisi cuaca di tempat kejadian juga masih gerimis. Kami harap secepatnya bisa segera diatasi, sehingga KA kembali lancar,” ungkap Win, ketika ditemui sekitar pukul 13.00 WIB. (Sri Handi Lestari)

    Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/04/rel-tanggulangin-porong-terendam-jadwal-ka-kacau

  • Korban Lumpur Lapindo Tuding Pemerintah Pilih Kasih

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah dianggap pilih kasih dalam pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo. Pasalnya, korban lumpur yang masuk dalam area peta terdampak hingga kini pembayarannya belum lunas. Sedang warga yang ada di luar peta terdampak justru sudah dibayar lunas pemerintah. (more…)