korbanlumpur.info – Pagi ini (10/09) korban-korban lumpur Lapindo dari desa Kedungbendo, Ketapang dan Gempolsari kembali melakukan aksi menghentikan penanggulan lumpur Lapindo. Aksi ini adalah kelanjutan dari aksi serupa yang dilakukan korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Gerakan Pendukung Peraturan Presiden (GEPPRES) dua minggu sebelumnya. Saat itu, warga dari desa-desa terdampak menutup semua pintu masuk tanggul.
Ahmad Zulkarnain, humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang menemui warga di posko GEPPRES, saat itu, membikin pernyataan menghormati tuntuntan warga dan memahami kalau BPLS bekerja di atas tanah korban yang baru dibayar 20%. Dia berjanji akan menghentikan penanggulan sampai sisa 80% dibayarkan kepada warga.
Namun janji tinggal janji. Sehari setelah aksi, BPLS kembali meneruskan penanggulan. Karena merasa diabaikan tuntutan pelunasan 80%, maka warga kembali melakukan aksi blokade penanggulan.
Warga menempel dan membagikan pernyataan Zulkarnain kepada supir-supir bego, eskavator, dan truk yang melakukan aktivitas penanggulan. Aksi yang diikuti oleh sekitar 100-an warga tidak ada pengawalan oleh pihak kepolisian karena aksi ini dilakukan secara spontan.
Aksi yang spontan dilakukan oleh warga tiga desa ini karena pihak BPLS tidak mematuhi pernyataan yang meraka buat sendiri “aksi ini sengaja kami lakukan, karena BPLS tidak sportif kepada kami” kata Ikhsan, warga Kedung Bendo. Selain itu aksi ini di tujukan kepada pihak Lapindo Brantas Inc untuk segera menyelesaikan sisa pembayan 80% kepada warga karena pada saat ini masa kontrakan warga sudah habis dua tahun. Jika Lapindo tidak segera membayar warga akan melakukan aksi yang lebih besar dari aksi ini.
“Jika Lapindo tidak segera melakukan pembayaran sisa 80% maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi atau kalau perlu kami akan menutup jalan” tegas Hari Suwandi, koordinator Gerakan Pendukung Peraturan Presiden (GEPPRES) Kedong Bendo.
Akhirnya aksi spontan ang dilakukan tiga desa ini berakhir setelah para pekerja yang melakukan penanggulan berhenti beraktifitas. Dan sebagian warga masih tetap memantau aktifitas penanggulan.
“Kami akan terus memberhentikan penanggulan di tanah kami sebelum Lapindo melakukan sisa pembayan 80% kepada kami,” tutur Hari. [novik]