“Sidoarjo perlu perubahan,” katanya Jalaludin sambil memasukkan berkas pendaftaran sebagai calon Bupati Sidoarjo. Sebelum mendaftarkan diri, Jalaludin yang juga anggota dewan Provinsi Jawa Timur ini meninjau kawasan tanggul lumpur Lapindo. Bersama dengan pendukungnya, mereka menggelar doa bersama. Mereka mendoakan agar korban lumpur segera terlepas dari segala persoalan sosial yang dialaminya.

Koordinator korban lumpur Lapindo di perumahan tanggulangin sejahtera I, Koes Sulassono meminta agar calon Bupati Sidoarjo memperhatikan nasibnya. Terutama menyelesaikan persoalan pembayaran ganti rugi lahan yang hingga kini tak ada kejelasan. Menurutnya, pembayaran angsuran setiap bulan selalu terlambat. “Januari di bayar Februari, pembayaran Februari gak jelas,” katanya.

Ia meminta agar penderitaan korban lumpur tak dipolitisi untuk kepentingan jabatan tertentu. Koes secara tegas meminta agar korban lumpur jangan diseret ke politik praktis. Mengenai pilihan calon Bupati, ia menyerahkan sepenuhnya kepada korban lumpur untuk menentukan calon bupati yang dianggapnya paling baik.

Secara pribadi, ia menilai Direktur operasional PT Minarak Lapindo Jaya, Bambang Prasetyo Widodo yang mencalonkan diri melalui Partai Golkar kurang pantas memimpin Sidoarjo. Alasannya, selama ini Bambang dianggap gagal menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan. “Menyelesaikan korban lumpur gak bisa apakah mampu memimpin Sidoarjo,” katanya.

EKO WIDIANTO
(c) TEMPO Interaktif