Jakarta – Ide Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadikan kawasan Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai objek wisata geologi dinilai terlalu dangkal. Dengan kapasitas sebagai presiden, SBY harusnya bisa memberikan solusi lebih konkret dan berdampak nyata.

“Ide ini terlalu dangkal. Saya rasa dengan kapasitas sebagai Presiden, SBY bisa memberikan solusi lebih nyata dibandingkan hanya sebagai tempat wisata,” kata pengacara warga korban lumpur Lapindo, Taufik Basari, saat berbincang-bincang dengan detikcom, Selasa, (30/3/2010).

Lebih lanjut Taufik menilai, perhatian SBY terhadap kasus ini sangat terlambat. Tapi ini beralasan karena pada periode sebelumnya, SBY merasa terpenjara karena kedekatannya dengan Aburizal Bakrie.

Setelah Bakrie tidak di pemerintahan, SBY lalu mencoba menaruh perhatian kepada korban Lapindo meski tidak substantif. “Karena yang lebih substansif harusnya menanyakan dan mengusut pihak yang bertanggungjawab,” tambah mantan aktivis YLBHI ini.

Analisa Taufik tak berhenti sampai di situ, dia menduga bahwa pengembangan obyek wisata Lumpur Lapindo berdasar perhitungan bisnis semata. Jika berubah menjadi objek wisata, maka terjadi perputaran uang dan hak pengelolaan kawasan wisata.

“Pasti akan bermasalah lagi, siapa yang mengelola, dan perputaran uang. Ini bukan pertama kali Lumpur Lapindo dijadikan lahan bisnis. Sebelumnya, pihak Bakrie membuat komplek perumahan dan dijual ke warga,” bebernya.

Menurutnya, SBY harusnya memenuhi keinginan warga yaitu mengembalikan kehidupan menjadi pulih seperti semula. Lalu tidak membuat penderitaan berkepenjangan dan membuat ganti rugi.

“Ide tempat wisata itu hanya parsial. Harusnya lebih dari itu yaitu menyelesaikan secara tuntas kasus hukumnya dan kembali memulihkan kehidupan warga,” pungkas salah satu tim pengacara judicial review UU Pornografi ini. (Andi Saputra)

(c) detik News