Warga melakukan long march dari depan ruko Porong ke arah tanggul lumpur Lapindo. Dalam arak-arakan itu, warga membawa wayang kardus dan beberapa poster yang menujukkan penderitaan warga selama lima tahun. Sesampai di atas tanggul, warga melakukan aksi teatrikal dengan menceburkan diri di kolam lumpur. Mereka menggambarkan warga korban Lapindo selama lima tahun ini sudah menderita dan tidak ada sikap yang jelas dari pemerintah.

Menurut korban Lapindo, pemerintah telah gagal mengurusi kasus lapindo. “Sampai detik ini, genap lima tahun kasus Lapindo, semua persoalan lumpur Lapindo belum juga selesai,” ujar Samanhudi, salah satu kordinator aksi. Pemerintah tidak saja telah gagal menekan Lapindo untuk menuntaskan urusan ganti rugi, melainkan juga gagal menangani dampak sosial lain, dan belum juga berhasil memulihkan kehidupan sosial-ekonomi di sekitar kawasan terdampak. Infrastruktur publik belum juga tuntas dipulihkan.

Warga juga mempersoakan kegagalan pemerintah memenuhi hak kesehatan dan pendidikan korban Lapindo. Abdul Rokhim, warga Besuki Timur, mengatakan anak-anak selama ini pendidikannya tidak pernah diperhatikan. Kesehatan warga di luar dan di dalam peta juga tidak mendapatkan pelayanan serius dari pemerintah. “Pendidikan dan kesehatan tidak ada perhatian. Hingga lima tahun ini, pemerintah dan Lapindo tidak serius,” katanya.

Aksi yang berlangsung di depan Pos Pantau Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS), tepatnya di pintu masuk utama lumpur Lapindo sisi Desa Siring, itu diakhiri dengan pementasan anak-anak korban Lapindo dan orasi korban Lapindo dari berbagai desa.

Dari berbagai orasi itu, muncul pula suara penolakan keras terhadap upaya Lapindo melakukan pengeboran baru. Mereka terdiri dari warga Desa Plumbon, Glagaharum (Kecamatan Porong), Desa Sentul, Kalidawir, Ngaban, Penatarsewu, Gempolsari (Kecamatan Tanggulangin), Desa Permisan, dan Bangunsari (Kecamatan Jabon). Bagi mereka, pengeboran baru Lapindo hanya akan melahirkan penderitaan baru. (vik)

(c) Kanal Newsroom