Tag: arbitrase internasional

  • Lapindo Kalah di Arbitrase Internasional

    JAKARTA — Lapindo Brantas Incorporated, perusahaan yang berada di pusat pusaran kasus semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, dikalahkan PT Medco Brantas dalam persidangan di Badan Arbitrase Internasional.

    Kabar itu disampaikan tim ahli pengeboran independen Robin Lubron saat mendampingi korban lumpur Lapindo berdiskusi dengan Jaksa Agung Muda Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga. “Putusannya sudah ada beberapa bulan lalu,” ujar Lubron kemarin.

    Lubron menjelaskan, dalam gugatan itu diketahui Medco Brantas sebelumnya telah memperingatkan agar Lapindo berhati-hati dalam melakukan pengeboran. Namun, hal itu tidak diindahkan.

    Selain peringatan, Lubron melanjutkan, terdapat 14 hal yang tidak dipatuhi Lapindo saat melakukan pengeboran, di antaranya titik pengeboran yang salah karena dekat dengan permukiman, alatalat tidak diasuransikan, tidak adanya pelindung mata bor, dan penanganan penutupan luapan lumpur yang tidak menyeluruh.

    Menurut dia, secara prosedur Lapindo melanggar karena melakukan kesalahan teknis. “Dengan putusan itu, artinya semua kerugian tersebut harus ditanggung Lapindo,” ujarnya.

    Majalah Tempo edisi Juni tahun lalu menyebutkan, dalam gugatan ke arbitrase, Medco membeberkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Lapindo terhadap perjanjian kerja sama operasi. Salah satunya soal peringatan Medco agar Lapindo memasang selubung bor (casing) untuk mengantisipasi kebocoran, yang ternyata tak diindahkan.

    Dalam gugatan itu juga disinggung soal dana provisi untuk kegiatan operasional hulu migas sebesar US$ 14 juta. Medco menolak langkah Lapindo yang “membelokkan” dana operasional itu untuk menangani dampak semburan lumpur.

    Juru bicara Lapindo, Yuniwati Teryana, saat dihubungi kemarin membantah soal adanya putusan itu. Sebab, saat ini Medco tidak lagi menjadi pemegang saham Lapindo karena telah menjualnya ke Grup Perkasa. “Memang sempat ada arbitrase, tapi tidak dilanjutkan dan ada kesepakatan,” ujar Yuniwati kemarin.

    Adapun Sekretaris Perusahaan Medco Energi Sisca Alimin mengatakan pihaknya sudah tidak berurusan dengan soal itu lagi. “Saya tidak tahu-menahu karena Medco sudah tidak pegang lagi,” ujarnya kemarin.

    Kendati masih banyak muncul tuntutan agar Lapindo menanggung seluruh kerugian, pemerintah tetap ngotot mengambil alih tanggung jawab itu. Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar menjanjikan ganti rugi kepada warga sembilan desa di luar peta terdampak.

    ““Nanti akan kami samakan ganti ruginya,”” ujarnya di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kemarin. Rachmat datang ke kantor Komisi memenuhi panggilan berkaitan dengan kasus lumpur Lapindo. Di tengah pertemuan, dia menerima perwakilan korban dari sembilan desa itu.

    Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan setiap perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus menanggung ganti rugi secara mutlak dan seketika. “Untuk itu, harus ada pembuktian kesalahan lebih dulu secara hukum. “Lapindo belum diputuskan bersalah,”” katanya.

    RINI KUSTIANI | ANTON SEPTIAN | DIAN YULIASTUTI | SETRI

    © Koran Tempo

     

  • Pemerintah Akan Tinjau Hasil Arbitrase Lapindo

    TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan pemerintah akan meninjau hasil persidangan arbitrase internasional yang menyatakan Lapindo Brantas Incorporated kalah.

    Menteri Purnomo mengaku pemerintah belum menerima laporan adanya arbitrase tersebut. “Kami akan cek dulu, karena kami belum pernah dapat laporan ada arbitrase Medco dengan Lapindo,” kata Purnomo di Jakarta, Selasa (15/7).

    Pemerintah, lanjut dia, akan mencari informasi tentang arbitrase tersebut. Dia menambahkan, pemerintah tak dilibatkan Moneygram online dalam proses arbitrase tersebut. “Kami tak pernah dipanggil untuk menjadi saksi,” ujar Purnomo.

    Hasil putusan Badan Arbitrase Internasional menyatakan bahwa PT Medco Brantas memenangkan gugatan terhadap Lapindo kalah. Majalan Tempo edisi Juni tahun lalu menyatakan, dalam gugatan itu, Medco membeberkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Lapindo terhadap perjanjian kerja sama operasi.

    Salah satunya soal peringatan Medco agar Lapindo memasang selubung bor (casing) untuk mengantisipasi kebocoran yang diabaikan. Dalam gugatan itu juga disinggung soal dana provisi untuk kegiatan operasional hulu miogas sebesar US$ 14 juta.

    Medco menolak langkah Lapindo yang “membelokkan” dana operasional itu untuk menangani dampak semburan lumpur (Koran
    Tempo, Senin, 15 Juli).

    Yuniwati Teryana, Vice President Relations Lapindo Brantas mengatakan bahwa data pengeboran yang terekam di mud logging unit menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara sumur ekplorasi Banjarpanji-1 dan semburan lumpur di Sidoarjo.

    Mud logging unit adalah satu perangkat alat dalam pengeboran yang berfungsi, antara lain, untuk melakukan pengamatan dan perekaman proses pengeboran.

    Data mud logging unit tersebut menyatakan bahwa tekanan pengeboran menunjukkan tekanan lubang sumur lebih rendah daripada kekuatan batuan (dinding sumur).

    “Ini berarti bahwa casing shoe yang merupakan bagian terlemah dari sumur bahkan tidak pecah,” ujar Yuniwati.

    Yuniwati menambahkan, data survei sonan log menunjukkan tidak adanya aliran di belakang casing sumur. “Fakta ini membuktikan bahwa casing shoe tersebut tidak pecah,” kata Yuniwati.

    Data mud logging unit itu, kata Yuniwati, telah diserahkan kepada pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur.

    Nieke Indrietta | Koran Tempo

  • Kasus Lapindo Tunggu Laporan Menteri Energi

    JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan masih menunggu laporan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terkait kekalahan PT Lapindo Brantas Inc di arbitrase internasional. “Pemerintah akan melihat dulu, tapi Departemen Energi dulu, baru ke saya,” ujarnya kemarin.

    Sebelumnya, arbitrase internasional memenangkan Medco atas Lapindo dalam kasus semburan lumpur Lapindo. Fakta itu diungkapkan tim ahli pengeboran independen, Robin Lubron, pada Senin, 14 Juli lalu, di Kejaksaan Agung. Akibat putusan itu, Lapindo dan perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Bakrie harus menanggung semua kerugian.

    Menurut Djoko, pemerintah belum bisa mengambil keputusan terkait putusan yang mengharuskan Lapindo Brantas menanggung kerugian. “Masih tunggu putusan pengadilan,” katanya. Dia mengaku belum mendapat laporan dari Menteri Energi.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro juga menyatakan hal yang sama dengan Djoko. Menurut Purnomo, pemerintah akan mempelajari hasil putusan arbitrase internasional. Dia mengaku belum menerima laporan putusan tersebut. “Kami akan cek dulu karena kami belum pernah dapat laporan tentang arbitrase Medco dan Lapindo,” ujarnya.

    Purnomo menjelaskan, pemerintah tidak dilibatkan dalam proses persidangan di arbitrase tersebut. “Kami tak pernah dipanggil menjadi saksi,” katanya.

    RIEKA RAHADIANA | NIEKE INDRIETTA

    © Koran Tempo

     

     

  • Lapindo Lost at International Arbitration

    Lapindo Brantas Incorporated, the company that is the center of attention in the mudflow case in Sidoarjo, East Java, lost to PT Medco Brantas in a trial at international arbitration.

    Independent drilling expert, Robin Lubron, passed on this report to the deputy attorney general for general crimes, Abdul Hakim Ritonga, when accompanying mudflow victims. ““The decision was made several months ago,”” said Lubron yesterday (14/7).

    Lubron explained that according to a prosecution report, Medco Brantas had warned Lapindo to be careful when drilling. He went on to mention 14 matters that were ignored by Lapindo when drilling. These included drilling spots too close to people’s homes, equipment that was not insured, and no protection on the cutting edge of drills.

    Lubron said Lapindo had broken technical rules. “”Hence Lapindo should pay all the damages,”” he said.

    In an edition last June, Tempo magazine covered violations made by Lapindo during its operations. One of these was about warnings from Medco to Lapindo about installing a casing on drills to anticipate a possible leakage but this was ignored.

    Lapindo spokeperson, Yuniwati Teryana denied the decision from international arbitration agency as Medco is no longer a Lapindo shareholder. “”There was arbitration, but there was no follow-up and this was agreed to,”” said Yuniwati yesterday.

    Medco Energy Corporate Secretary, Sisca Alimin, said that they had nothing to do with it anymore. ““I do not know about it because Medco is no longer a shareholder,”” she said yesterday.

    RINI KUSTIANI | ANTON SEPTIAN | DIAN YULIASTUTI | SETRI