-
Sudah Ditetapkan DPR Bencana Alam, Lapindo Tak Bisa Dipidana
Kejadian seperti lumpur Lapindo ini sebenarnya bisa diminimalisasi dampaknya jika perusahaan tidak mengabaikan klausul dalam izin.
-
Golkar Kubu Munas Jakarta Wacanakan Hak Angket Lapindo
Apakah rakyat terselamatkan, ataukah pengusaha yang menikmati dana talangan itu?
-
DPR: Penurunan anggaran BPLS sesuai ketentuan
JAKARTA. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Lasarus mengatakan penurunan anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) di tahun 2014 sudah tepat dan sesuai ketentuan.
-
Interpelasi Kasus Lapindo
Pemerintah tampak telah terkooptasi oleh kekuatan kapital, tidak mungkin mengharap langkah radikal pemerintah dalam menolong para korban.