Menurut koordinator warga Perumtas, Koes Sulassono, korban lumpur dari Perumtas akan ke Jakarta pekan depan. “Sebenarnya kami kecewa karena ternyata kami harus kembali lagi ke Jakarta untuk mengadu ke Presiden. Padahal, bulan lalu kami sudah pernah menghadap Presiden agar membantu mempercepat penyelesaian ganti rugi, namun sampai saat ini masih juga belum lancar,” ujar Koes, Kamis (8/1) di Sidoarjo.

Sebanyak 1.170 korban lumpur Lapindo dari Perumtas, sebagian besar masih belum menerima pembayaran sisa ganti rugi 80 persen secara utuh. Janji Minarak yang akan mencicil ganti rugi sebesar Rp 30 juta setiap bulan juga tidak terbukti. Hanya sekitar 30 orang yang menerima cicilan ganti rugi Rp 30 juta pada Desember 2008.

“Jumlah total yang baru menerima cicilan Rp 15 juta pada Desember 2008 hanya sekitar 300 warga. Sisanya belum menerima cicilan ganti rugi yang dijanjikan,” kata Koes.

Hal serupa dikatakan Ketua Paguyuban Warga Renokenongo Korban Lapindo (Rekorlap) Sunarto. Dari 465 korban lumpur asal Desa Renokenongo, ujar Sunarto, baru sekitar 300 orang yang telah menerima uang muka ganti rugi 20 persen. Ganti rugi tersebut diberikan pada akhir 2008 atau setelah hampir dua tahun mereka menunggu pencairan uang muka ganti rugi tersebut.

“Jika sampai tanggal 15 Januari ini belum juga ada penyelesaian uang muka ganti rugi 20 persen, kami akan berangkat ke Jakarta pada 25 Januari untuk mengadu ke Presiden agar membantu penyelesaian ini,” kata Sunarto.

Dewan Pengarah Lumpur Sidoarjo DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham mengatakan, pihaknya bisa memaklumi kekecewaan korban lumpur terkait penyelesaian ganti rugi yang masih berlarut-larut. Ia pun mendukung keputusan warga yang akan mengadu ke Presiden agar mempercepat penyelesaian pembayaran ganti rugi.

“Silakan saja mereka berangkat ke Jakarta asal berlaku tertib selama di sana, tidak membuat onar, dan menjaga nama baik Sidoarjo,” kata Jalaluddin. (APO)