SIDOARJO – Panitia Khusus (Pansus) Lumpur DPRD Sidoarjo masa kerja enam bulan akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo. Pansus akan fokus dalam menyelesaikan permasalahan ganti rugi korban lumpur baik di dalam peta terdampak lumpur maupun korban lumpur yang kawasannya belum masuk peta terdampak lumpur.
Meski demikian, pansus juga akan menjembatani permasalahan sosial lainnya akibat dampak lumpur Lapindo. “Permasalahan lumpur masih banyak yang belum selesai. Ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus diselesaikan,” ujar Ketua Pansus Lumpur H.M. Zainul Lutfi.
Menurutnya, Lapindo Brantas Inc harus segera menyelesaikan masalah sosial atau ganti rugi yang sampai saat ini belum dibayar. Sehingga, lanjut politisi asal PAN tersebut, tidak etis jika ada pengeboran lagi Lapindo padahal permasalahan lumpur belum tuntas.
“Kami minta Lapindo segera menyelesaikan masalah ganti rugi korban lumpur secara tuntas, baru membahas kelanjutan untuk pengeboran,” ujarnya.
Disinggung soal program Pansus kedepan, pria yang juga Ketua BM-PAN Jatim tersebut mengaku akan selalu melakukan pendampingan terhadap permasalahan yang menyelimuti korban lumpur baik dari segi sosial maupun lainnya. Pansus juga akan menekan Lapindo untuk segera menyelesaikan masalah korban lumpur di area peta terdampak.
“Tidak tuntasnya pelunasan ganti rugi korban lumpur sesuai Perpres 14 tahun 2007 juga berdampak pada pembayaran ganti rugi tiga desa di luar peta (Besuki, Pejarakan dan Kedung Cangkring kecamatan Jabon) yang ditanggung pemerintah melalui APBN sesuai Perpres 48 tahun 2008,” ujar Zainul Lutfi.
Lutfi menambahkan pihaknya juga akan mengusulkan agar pemerintah menalangi dulu untuk ganti rugi dalam peta, selanjutnya pemerintah berurusan dengan Lapindo. Sebab, selama ini korban lumpur sudah terlalu lama menunggu penyelesaian ganti rugi.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengaku menyambut baik terbentuknya Pansus Lumpur. Menurutnya, keberadaan pansus diharapkan bisa membantu korban lumpur. “Selama ini keberadaan pansus lumpur sudah membantu korban lumpur. Diharapkan kedepannya juga bisa memperjuangkan tuntutan korban lumpur,” ujarnya. (Abdul Rouf)