-
Jokowi Bahas Ganti Rugi Korban Lapindo Hari Ini
Presiden Jokowi memanggil Gubernur Jatim, Bupati Sidoarjo, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
-
Dapur Umum Mulai Berdiri untuk Pengungsi Korban Lapindo
Masih ada warga Desa Gempolsari termasuk peta area terdampak yang belum menerima pembayaran cicilan sama sekali dari PT Minarak Lapindo Jaya.
-
Dua Bukti Kelalaian Bakrie di Lapindo
Meski pengadilan menyatakan semburan lumpur disebabkan faktor alam (gempa Yogya), sejumlah dokumen justru mengatakan sebaliknya.
-
Kena Lumpur Lapindo, Puluhan Warga Mengungsi Lagi
Air yang menggenangi perumahan warga berasal dari Kali Ketapang yang sudah mulai meluber.
-
Pemerintah akan Ambil Alih Utang Lapindo
Jika Lapindo tidak dapat membayar ganti rugi ke pemerintah, maka pemerintah dapat menyita aset milik Lapindo.
-
Ganti Rugi Lapindo Masih “Tarik-Ulur”
Terdapat perbedaan pendapat antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait rencana pembelian aset Minarak Lapindo Jaya.
-
Komisi 5 DPR RI Blusukan ke Warga Korban Lumpur Lapindo
Anggaran ganti-rugi korban Lapindo akan diusahakan masuk APBN Perubahan 2015.
-
Grup Bakrie Restrukturisasi Utang Hingga Rp 69 T
Enam emiten Grup Bakrie akan merestrukturisasi utangnya hingga senilai US$ 5,4 miliar atau sekitar Rp 69,2 triliun pada 2015. Beberapa opsi yang ditawarkan pada kreditor antara lain konversi utang menjadi saham (debt to equity swap), perpanjangan jatuh tempo, dan penurunan bunga.
-
Derita Tiada Henti Korban Lapindo
Liputan MetroTV tentang kasus Lapindo yang berlarut-larut:
-
Menkeu tak Tahu Rencana Pembelian Aset Lapindo
Yang dianggarkan di APBN hanyalah anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk biaya perawatan bagian terluar yang terkena langsung dampak lumpur.
-
Lapindo must pay losses of victims: VP
Vice President Jusuf Kalla affirmed on Wednesday that although the government planned to buy the assets of PT Minarak Lapindo Jaya, the company should still pay compensation to the victims of the mudflow.
-
Jokowi Disarankan Ubah Status Bencana Lapindo
Status bencana nasional merupakan sebuah kesalahan yang dibuat oleh pemerintah mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akibatnya, ganti rugi lumpur Lapindo hanya dibebankan kepada pemerintah.
-
Dampak Pembuangan Lumpur, Petani Tambak Rugi Ratusan Juta
Perwakilan petani tambak Sidoarjo mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo akibat kerugian ratusan juta rupiah, dampak pembuangan air bercampur lumpur.
-
Lumpur Lapindo Meluap, Balai Desa Dipindah
Ini bukan kali kali pertama Balai Desa Kedungbendo dipindah. Sebelumnya, balai desa dipindahkan ke rumah mantan Kepala Desa Kedungbendo Hasan.
-
Perbaikan Tanggul Lumpur Lapindo Dilanjutkan
Lapindo siap menjual aset di wilayah terdampak. Saat ini, Lapindo menyiapkan 7.000 sertifikat tanah dan rumah dengan luas total sekitar 200 hektar untuk jual-beli ini.
-
Batalkan Pembelian Aset Lapindo
Rencana pemerintah membeli aset Lapindo akan merusak citra Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
-
Head in the sand mentality bodes ill for Golkar
Mr Bakrie’s motives are easier to understand. A wide body of opinion believes that without the chairmanship of Golkar, and its still-powerful influence over Indonesia’s political and business life, the tycoon is finished.
-
Bakrie banking on Energi Mega
The Bakrie companies’ ‘tradition’ of selling their assets and sourcing new loans to refinance their debts must be avoided.
-
Sekolah Korban Lumpur Lapindo belum Dapat Ganti Rugi
Bangunan sekolah yang tenggelam belum mendapatkan ganti rugi. Madrasah Aliyah Kholid bin Walid menjadi satu dari puluhan sekolah belum menerima ganti rugi sepeser pun dari Lapindo.