-
BPLS Diskriminatif Tangani Korban Lumpur Lapindo
Komisi V DPR-RI akan mengontrol masalah ini sampai benar-benar tuntas.
-
BPLS Minta Rekening Warga Tidak Terblokir
Jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengambil alih kewajiban Lapindo mencapai lebih dari Rp700 miliar.
-
Menkeu Lapor ke DPR
Menkeu: Lapindo akan berurusan langsung dengan pemerintah untuk membayar dana talangan ganti rugi korban lumpur.
-
Lapindo Berkubang Dana Talangan
Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim masih menghantui warga terdampak.
-
Korban Lapindo Perlu Pemulihan Sosial-Ekologis
Harusnya ada upaya tidak sekadar menghitung kerugian materil belaka. Penting juga ada penghukuman kejahatan korporasi.
-
DPR Akan Kaji Dana Talangan Lapindo
Komisi II: DPR punya kewenangan untuk menerima atau menolak.
-
Pemerintahan Jokowi Belum Serius Tuntaskan Lumpur Lapindo
JAKARTA, SACOM – Jika berhenti pada pemberian ‘dana talangan’ Rp 781 milyar saja, berarti pemerintahan Jokowi tak serius menuntaskan kasus Lumpur Lapindo. Demikian siaran pers Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang disampaikan baru-baru ini kepada suaraagraria.com. Memang pemberian dana sudah menyentuh pada aspek korban, namun sayangnya soal lumpur ini juga harus menyentuh aspek-aspek lainnya. ‘Keputusan dana talangan…
-
Beranikah Jokowi Usut Aktor Penyebab Muncratnya Lumpur Lapindo?
JAKARTA, SACOM – Kita sama-sama tahu siapa pemilik Lapindo Brantas, penyebab muncratnya lumpur di Sidoarjo itu. Beranikah Jokowi mengungkapnya? Jangan anggap dana 781 milyar penanganan lumpur panas Lapindo bahwa kasus itu selesai. Pemerintah juga harus berani mengusut tuntas aktor pelakunya. Untuk diketahui, Rapat Kabinet Jokowi pada tanggal 19 Desember 2014 memutuskan menggelontorkan dana talangan kepada…
-
Walhi: Lapindo Belum Layak Jadi Geopark
KBR, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menolak rencana pemerintah untuk menjadikan kawasan banjir lumpur panas Lapindo sebagai kawasan geopark. Geopark dikenal sebagai kawasan terpadu dengan warisan geologi guna mempromosikan pembangunan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Bambang Catur, kawasan Lapindo belum layak untuk dijadikan geopark karena masih perlu kajian lebih lanjut.…
-
Bis zum Hals im Sumpf
Der weltweit grösste Schlammvulkan faucht und sprudelt seit acht Jahren. «Lusi» hat dreizehn Dörfer verschlungen und ist inzwischen zum Sinnbild des Polit-Sumpfs in Indonesien geworden. Anwohner halten Dämme besetzt und rufen nach Kompensation. Nach der Trockenperiode wartet man auf Ostjava sehnlichst auf das kühlende Nass. Die Reisfelder sind noch karg, die Vegetation halb verdorrt und…
-
Hindari Lumpur Lapindo, KAI Bangun Rel Baru
TEMPO.CO, Banyuwangi – Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwi Atmoko, mengatakan pemerintah akan mulai membangun jalur kereta api baru wilayah tak jauh dari semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur tahun 2014. “Jalur baru ini untuk mengantisipasi meluapnya lumpur Lapindo ke jalur kereta di Porong, Sidoarjo,” kata Hermanto di Banyuwangi, Sabtu malam, 27 Desember…
-
Kubangan Lumpur Lapindo
Hampir 9 (sembilan) tahun lumpur Lapindo menyembur. Sampai saat ini, lebih dari 50.000 penduduk terusir-paksa dari hunian mereka.
-
Walhi Kecewa Jokowi Talangi Ganti Rugi Lapindo
Uang talangan berasal dari uang rakyat, berarti korban Lapindo membayar sendiri deritanya.
-
Jangan Bayar Ganti Rugi via Lapindo
Ganti rugi paling tepat dibagikan melalui BPLS.
-
Pemerintah Harus Menindak PT Minarak Lapindo
Pemerintah harus transparan mengenai sumber dana talangan untuk PT Minarak Lapindo.
-
Lapindo Diminta Serahkan Sertifikat Aset
Korban Lapindo menunggu bukti tertulis dari pemerintah. Selama ini sudah banyak janji namun belum ada realisasi.
-
Bakrie Telecom agrees restructuring
Creditors of Bakrie Telecom have approved its restructuring plan, after it missed a November 2013 coupon payment on its US$380m 11.5% bonds due 2015, but some bondholders were unhappy that they were barred from voting.
-
Aset Minarak Lapindo bakal Dilelang
Warga meminta Jokowi membuat bukti tertulis terkait dengan keputusan pemerintah akan melunasi ganti rugi yang sebenarnya menjadi kewajiban PT MLJ.
-
Lapindo Serahkan 9.900 Sertifikat Tanah
Lapindo sudah lama mengajukan proposal kepada pemerintah untuk menalangi kekurangan pembayaran.