korbanlumpur.id

Tag: apbn

  • Menteri PU Desak Lapindo Lunasi Ganti Rugi

    Menteri PU Desak Lapindo Lunasi Ganti Rugi

    TEMPO.CO, Surabaya–Menteri Pekerjaan Umum yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Djoko Kirmanto, mendesak Lapindo Brantas Inc segera melunasi sisa pembayaran ganti rugi kepada korban terdampak semburan lumpur di Kecamatan Porong dan sekitarnya. Menurut Djoko, Lapindo Brantas masih mempunyai tanggungan yang wajib dibayarkan.

    Menteri Djoko mengingatkan bahwa Minarak Lapindo Jaya selaku juru bayar Lapindo Brantas Inc pernah berjanji akan secepatnya melunasi sisa ganti rugi. “Minarak pernah bilang akan melunasi segera. Makanya saya mendesak segera dibayar,” kata Menteri Djoko saat ditemui di sela-sela Dies Natalies Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Ahad 10 November 2013.

    Tapi, kata Djoko, Minarak tidak pernah menjelaskan batas waktu pelunasan. Setiap kali Djoko menagih janji pelunasan itu, Minarak tidak berani memastikan. Disinggung ganti rugi korban terdampak lewat skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Djoko menyerahkan masalah tersebut kepada Menteri Keuangan. Secara pribadi Djoko berharap ganti rugi korban terdampak Lapindo ditanggung APBN. “Tapi sampai saat ini belum ada keputusan. Yang bisa menetapkan itu Menteri Keuangan, saya enggak bisa,” ujar dia.

    Salah seorang korban lumpur, Djuwito, mengaku belum menerima pembayaran sisa ganti rugi. Ia sendiri tak mengatahui kejelasan tanggung jawab Minarak Lapindo. Djuwito hanya mendengar, Minarak akan melunasi sisa ganti rugi pada November 2013. Lapindo masih memiliki kewajiban membayar sisa ganti rugi kepada korban terdampak lumpur sebesar Rp 786 miliar. “Sampai sekarang enggak ada pelunasan. Saya ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi soal diskriminasi pembayaran ganti rugi korban,” kata dia.

    Direktur Utama Minarak Lapindo Jaya, Andi Darusalam Tabusala, belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi melalui telepon selulernya terdengar nada masuk, tapi tidak dijawab oleh Andi Darusalam.

    DIANANTA P. SUMEDI

    Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/11/10/078528531/Menteri-PU-Desak-Lapindo-Lunasi-Ganti-Rugi

  • Gugatan Lima Korban Lumpur Lapindo ke Pemerintah Akhirnya Menang

    Gugatan Lima Korban Lumpur Lapindo ke Pemerintah Akhirnya Menang

    SIDOARJO – INDEPNEWS.Com : Lima warga korban lumpur Lapindo yang menuntut hak ganti rugi akhirnya menang di pengadilan dalam menggugat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Namun keinginan warga segera mendapatkan ganti rugi masih terganjal karena Menteri PU mengajukan banding atas putusan pengadilan yang memenangkan warga korban lumpur. (more…)

  • Nothing Amiss With Mud Volcano Budget: Aburizal

    Golkar Party chairman Aburizal Bakrie said he was confused claims by several leaders of the House of Representatives that they were unaware of an article in the 2013 revised state budget that allocated Rp 155 billion ($15.7 million) to overcome the impacts of the Sidoarjo mudflow disaster, which some experts say was caused by the Bakrie family gas drilling company. (more…)

  • Lumpur Lapindo Masih Sedot Uang Negara Sampai 2017

    Lumpur Lapindo Masih Sedot Uang Negara Sampai 2017

    Jakarta – Pemerintah masih harus menganggarkan dana APBN hingga tahun 2017 untuk menuntaskan masalah Lumpur Sidoarjo atau Lapindo.

    Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Sunarso mengungkapkan, BPLS masih harus mengalokasikan anggaran dari APBN hingga tahun 2017 untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang mencakup ganti rugi lahan, bangunan, sawah, bantuan sosial, termasuk melakukan mitigasi bencana. (more…)

  • Politician pleads ignorance on Lapindo funds

    Politician pleads ignorance on Lapindo funds

    Deputy Speaker of the House of Representatives Pramono Anung Wibowo of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) has claimed that most lawmakers were caught off guard with the inclusion of Rp 155 billion (US$15.6 million) in the revised state budget to pay for the mitigation effort in the Lapindo mudflow disaster in Sidoarjo, East Java. (more…)

  • Sidoarjo Mud Volcano Budget Share Raises Eyebrows

    Criticism has mounted over the government’s lack of discussion regarding the Rp 155 billion ($15.7 million) fund allocation in the 2013 state budget for the management of the Sidoarjo mud volcano in East Java.

    The announcement of compensation in the revised budget, approved last night, has raised concerns about the government’s ability to swiftly compensate residents whose homes and land were swamped by the still-growing lake of mud that began gushing in May 2006.

    It also triggered questions over whether a political deal between the Democratic Party and the Golkar Party had been involved in the budgeting. (more…)

  • Pemerintah Sediakan Rp 155 M untuk Korban Lapindo

    Pemerintah Sediakan Rp 155 M untuk Korban Lapindo

    TEMPO.CO , Jakarta: Pemerintah berencana menyediakan dana sebesar paling banyak Rp 155 miliar untuk membantu korban semburan lumpur Lapindo. Anggaran ini tertuang dalam pasal 9 Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan 2013. (more…)

  • Yustini Sudah Capek Berpindah-Pindah

    “Di tempat lama, kemana-mana dekat. Depan rumah sudah ada bis. Sekarang kemana-mana jauh, sepi lagi,” tutur Yustini (27 tahun).

    Yustini termasuk korban yang masuk di dalam Perpres 40 Tahun 2009. Dia tinggal di Siring (Barat). Di rumah lama itu, suami Yustini, Iyan Riyawangsa, membuka bengkel. Waktu itu penghasilan dari bengkel mencapai 350-400 ribu rupiah per minggu.

    Setelah sempat pindah kontrakan berkali-kali, Yustini dan keluarganya sekarang pindah dan menetap di Pamotan. Dari Siring Barat keluarga Yustini pindah ke sebuah rumah mewah di Simo selama satu tahun, tapi tidak betah. (more…)