Pemerintah Jangan Pasrah Soal Lumpur Lapindo Lapindo di Media October 27, 2008January 11, 20150 Sidoarjo, (ANTARA News) - Pemerintah tidak boleh menyerah dan bersikap pasrah tanpa mengambil tindakan untuk menghentikan semburan lumpur Lapindo yang terjadi sejak tahun 2005. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas
Komnas HAM Siapkan Rekomendasi Lapindo di Media September 3, 2008January 11, 20150 Komnas HAM juga memediasi warga bertemu dengan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial, dan Badan Pertanahan Nasional.
Surat Terbuka Kepada Presiden RI Suara Publik August 13, 2008January 11, 20150 Lapindo mengingkari beberapa kesepakatan yang telah dibuat dan tidak patuh pada Perpres No. 14/2007.
GEPPRES Temui Bupati, Minta Ganti Rugi Sesuai Perpres 14/2007 Lapindo di Media August 6, 2008January 10, 20150 SIDOARJO, Jawa Pos - Ribuan warga yang tergabung dalam gerakan pendukung Perpres (Geppres) No 14 Tahun 2007 menemui Bupati Sidoarjo Win Hendrarso kemarin. Mereka meminta dukungan atas terhambatnya proses pelunasan ganti rugi untuk
Ganti Rugi Lapindo Tanah Nonsertifikat Bisa Dibuatkan Akta Lapindo di Media August 6, 2008January 10, 20150 Sidoarjo, Kompas - Surat-surat bukti kepemilikan tanah selain sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan milik korban lumpur Lapindo, seperti Letter C dan Petok D, bisa dibuatkan akta jual beli atau AJB
Harapan Baru untuk “Cash and Carry” Kanal Korban Lapindo di Media August 5, 2008January 10, 20150 Korban Lapindo sudah beberapa kali berdemo mempertanyakan nasibnya, juga beberapa kali sujud syukur ketika tuntutan mereka seolah terpenuhi. Mereka sudah lelah ditipu.
Non Sertifikat Bisa Akta Jual Beli Kanal Korban August 5, 2008January 10, 20150 korbanlumpur.info - Keraguan warga terkait apakah tanah Pethok D, Letter C, SK Gogol maupun yasan (non sertifikat) bisa di-Akta-Jual-Beli-kan atau tidak, terjawab di Pendopo Kabupaten Sidoarjo kemarin. Pihak Badan Pertanahan