-
Lumpur Lapindo, Setelah 9 Tahun
Kerusakan lingkungan, relasi sosial yang hancur, pendidikan anak-anak yang terancam, kesehatan yang tidak terjamin, dan sumber ekonomi yang hilang, bila tidak ditelusuri mendalam niscaya akan semakin memperpanjang umur krisis di wilayah bagian selatan Sidoarjo ini.
-
Negara Absen dalam Kasus Lapindo, Apa Iya? (Pra Semburan)
Negara adalah otorita politik pemberi izin kegiatan industri berbahaya yang potensial memicu lahirnya krisis sosial-ekologis yang lebih luas.
-
Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo
Kini saatnya menenggelamkan sang raksasa jahat dalam lumpur Lapindo, bukannya justru melindungi dan ikut tenggelam bersamanya.
-
Beranikah Jokowi Usut Aktor Penyebab Muncratnya Lumpur Lapindo?
JAKARTA, SACOM – Kita sama-sama tahu siapa pemilik Lapindo Brantas, penyebab muncratnya lumpur di Sidoarjo itu. Beranikah Jokowi mengungkapnya? Jangan anggap dana 781 milyar penanganan lumpur panas Lapindo bahwa kasus itu selesai. Pemerintah juga harus berani mengusut tuntas aktor pelakunya. Untuk diketahui, Rapat Kabinet Jokowi pada tanggal 19 Desember 2014 memutuskan menggelontorkan dana talangan kepada…
-
Menuntut Negara Hadir secara Elegan dalam Kasus Lapindo
Pemerintah harus menjamin dan memaksa Lapindo untuk mengembalikan seluruh dana yang diambilkan dari uang rakyat, karena termasuk dalam rakyat adalah para korban Lapindo!
-
Pemerintah Akhirnya Talangi Utang Lapindo Rp 781 Miliar
Lapindo diberi waktu 4 tahun untuk lunasi Rp 781 miliar kepada pemerintah. Kalau lewat, akan disita.
-
Jokowi Bahas Ganti Rugi Korban Lapindo Hari Ini
Presiden Jokowi memanggil Gubernur Jatim, Bupati Sidoarjo, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
-
Govt to ‘Help’ Lapindo With Mudflow Compensation, Offers to Buy Assets
Scientists blame drilling activities by the company for triggering the eruption, but the government at the time decreed it a natural disaster.
-
Jokowi Ingatkan Lapindo Tuntaskan Hutang Tahun Depan
Pemerintah masih berkewajiban membayar sekitar Rp 300 miliar pada warga melalui APBN 2015. Namun, Lapindo harus terlebih dahulu melunasi kewajiban ganti ruginya.
-
Basuki Minta Jokowi Bayar Korban Lapindo
Basuki Hadimuljono: Kalau [masalah lumpur Lapindo] terkatung-katung, justru negara salah.
-
Korban Lumpur Lapindo Tagih Kontrak Politik Jokowi
Korban Lapindo berharap Jokowi tidak mengulangi kesalahan pemerintahan sebelumnya.
-
Jokowi-JK Dilantik, Korban Lumpur Lapindo Syukuran Tumpeng Raksasa
Akhir Mei lalu, Jokowi berkampanye di atas tanggul dan menandatangani kontrak politik dengan korban lumpur.
-
Rekomendasi Penuntasan Permasalahan Lumpur Lapindo kepada Pemerintahan Baru
Pemerintah perlu proaktif melakukan pendataan korban Lapindo. Data ini sangat penting untuk pemulihan krisis korban Lapindo.