korbanlumpur.id

Tag: tempo interactive

  • Lumpur Lapindo Meninggi, 110 Patung Tenggelam

    Lumpur Lapindo Meninggi, 110 Patung Tenggelam

    TEMPO.CO, Sidoarjo – Sebanyak 110 patung manusia lumpur yang tertancap di Tanggul Siring Porong, Sidoarjo, kini sudah tenggelam oleh lumpur Lapindo. Kondisi tersebut terjadi setelah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang selalu mengeruk endapan lumpur panas Lapindo tidak diperbolehkan beroperasi oleh warga yang belum dilunasi ganti ruginya.

    “Patung itu perlahan tenggelamnya, rata-rata sampai dada sekarang,” kata Kusno, yang tiap hari bekerja sebagai tukang ojek dan penjual kaset di depan patung manusia itu, Rabu, 3 September 2014.

    Menurut Kusno, 110 patung itu memiliki nilai tersendiri bagi warga korban lumpur Lapindo. Pasalnya, patung itu juga ikut mengenang delapan tahun semburan lumpur Lapindo. Patung lumpur manusia itu juga menjadi daya tarik kawasan wisata lumpur.

    Kusno menambahkan, tenggelamnya 110 patung manusia lumpur itu sesuai dengan prediksi seniman pembuat patung, Dadang Christanto, yang mengatakan daya tahan patung hanya empat bulan terhitung sejak pembuatannya pada 29 Mei. Patung tidak tahan lama karena diletakkan di luar ruangan dan dibiarkan kepanasan serta kehujanan.

    Selain 110 patung, ribuan tangan harapan yang juga sempat memeriahkan delapan tahun semburan lumpur Lapindo juga ikut tenggelam tak tersisa. Tangan harapan itu sudah rata oleh lumpur yang kian meninggi. “Namun jangan harap semangat kami untuk menuntut ganti rugi ikut tenggelam, ganti rugi harga mati,” kata Kusno.

    Berdasarkan pantauan Tempo, kondisi 110 patung yang ikut memeriahkan delapan tahun lumpur Lapindo itu sudah parah. Banyak patung yang sudah miring tak terawat. Mayoritas patung sudah tenggelam oleh lumpur kental hingga dada. Namun ada pula yang sudah sampai leher. Jumlahnya pun dihitung dengan kasat mata sudah berkurang, sekitar 94 yang masih berdiri tegak.

    MOHAMMAD SYARRAFAH

    Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/09/03/058604152/Lumpur-Lapindo-Meninggi-110-Patung-Tenggelam

  • Pengeboran Baru Lapindo Berpotensi Ciptakan Gunung Lumpur

    Surabaya – Pakar geologi dan bencana dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Amien Widodo, Selasa 31 Mei 2011 mengatakan pascasemburan lumpur panas di kawasan Sidoarjo, seluruh proses pengeboran di Jawa Timur masuk dalam kategori berbahaya.

    Oleh karena itu, Amien meminta jika Lapindo Brantas Inc tetap ngotot melakukan pengeboran di tujuh titik sekitar Desa Kalidawir Tanggulangin, Sidoarjo, Lapindo harus memberikan kepastian keamanan kepada warga sekitar.

    “(Pascasemburan Lapindo) struktur geologi di bawah permukaan menjadi kompleks dan menyebabkan terjebaknya migas serta lapisan lumpur bertekanan tinggi,” kata Amien.

    Akibatnya, aktivitas tektonik dan vulkanisme lapisan lumpur semakin terkompresi sehingga menimbulkan tekanan tinggi ke permukaan tanah.

    “Kalau ada retakan atau lubang, misalnya adanya pengeboran baru, ini akan berfungsi sebagai penghantar lumpur bertekanan tinggi untuk keluar ke permukaan sebagai gunung lumpur (mud-volcano),” tambah Amien.

    Potensi keluarnya gunung lumpur ini dicontohkan Amien seperti yang saat ini terjadi di Gununganyar Surabaya, Kalanganyar Sidoarjo, kemudian beberapa tempat lainnya di Jombang dan Madura.

    Selain lubang alamiah, lubang buatan manusia seperti pengeboran baru juga berpotensi besar untuk menjadi penghantar terbentuknya mud volcano.

    Oleh karena itu, Amien meminta rencana pengeboran baru itu ditinjau ulang. “Yang saya dengar tujuh sumur itu sudah ada dengan kedalaman seribu meter dan Lapindo izin untuk memperdalam lagi hingga 3.000 meter. Kalau ini benar, maka sangat berbahaya dan berpotensi keluar lumpur bertekanan tinggi,” tambah Amien.

    Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Jawa Timur, Dewi J Putriatni, juga meminta Bupati Sidoarjo berhati-hati dalam menerbitkan izin lokasi pengeboran kepada Lapindo Brantas Inc.

    “Izin itu wewenang BP Migas dan Sidoarjo, kami hanya bisa minta Sidoarjo berhati-hati,” kata Dewi. Pemerintah Jawa Timur sendiri, dalam hal ini tak punya kewenangan untuk melarang maupun mengizinkan proses pengeboran baru.

    Izin pengeboran, tambah Dewi, sepenuhnya dikeluarkan oleh BP Migas, sedangkan izin lokasi dikeluarkan oleh Pemerintah Sidoarjo. Bahkan untuk Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) merupakan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup.

    FATKHURROHMAN TAUFIQ

  • Ratusan Korban Lapindo Luruk Kantor Gubernur

    Surabaya –  Ratusan korban Lapindo dari aliansi 45 RT mendatangi kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (30/3) pagi ini.

    Pantauan Tempo, dengan membawa ratusan sepeda motor, massa langsung diarahkan polisi untuk masuk ke dalam kompleks kantor Gubernur.

    Di kantor Gubernur, massa hingga saat ini hanya duduk di sekitar taman. “Intinya kami minta Gubernur temui kami secara langsung,” kata Muhammad Yasin, koordinator warga.

    Pertemuan dengan Gubernur tambah, Yasin, sangat diperlukan mengingat Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. “Kami minta Gubernur usulkan ke pusat supaya wilayah kami masuk kawasan yang mendapatkan ganti rugi,” ujar Yasin menambahkan.

    Sejumlah 45 RT ini setidaknya berasal dari Desa Mindi sebanyak 18 RT, Pamotan 8 RT, Ketapang 12 RT, dan Besuki 7 RT. Menurut warga, pada 6 Agustus 2010 lalu tim ahli bentukan Gubernur sebenarnya telah merekomendasikan ke-45 RT ini merupakan wilayah yang berbahaya seiring terus terjadinya amblesan tanah dan pencemaran air.

    Hanya saja, hasil rekomendasi itu hingga kini tak jelas arahnya. Rumah warga yang mulai retak hingga saat ini juga tak pernah mendapatkan kepastian ganti rugi.

    Korban luapan lumpur Lapindo setidaknya terbagi ke dalam empat golongan besar. Pertama adalah golongan warga di empat Desa Siring, Jatirejo, Renokenongo dan Kedungbendo. Empat kawasan ini ganti rugi sudah ditetapkan dibayar oleh PT Minarak Lapindo Jaya.

    Golongan kedua adalah warga di desa Pejarakan, Kedungcangkring dan Besuki, ganti rugi warga tiga desa ini ditetapkan dibayar melalui APBN. Dan golongan ke-tiga adalah warga di 9 RT Siring Barat, Jatirejo Barat dan sebagian desa Mindi, ke-9 RT ini ganti rugi saat ini sudah mulai diproses dan rencananya akan dibayar oleh APBN.

    Sedangkan golongan terakhir adalah warga 45 RT yang saat ini berunjuk rasa di Kantor Gubernur Jawa Timur.

    Asisten Kesejahteraan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Edy Purwinarto mengatakan, pihaknya pada Senin (28/3) lalu sebenarnya sudah menemui perwakilan 45 RT. “Kita sudah jelaskan, Gubernur sudah usulkan ganti rugi tapi keputusannya di pusat,” kata Edy.

    Meski demikian, karena warga ngotot ingin bertemu Gubernur, Edy berjanji akan menyampaikan sehingga Gubernur bisa secara langsung menemui warga. (FATKHURROHMAN TAUFIQ)

  • Korban Lapindo Mengadu ke Komnas HAM

    SIDOARJO – Rombongan korban lumpur Lapindo berangkat ke Jakarta, untuk menagih janji pembayaran ganti rugi bagi dan dampak sosial lainnya. Rombongan terdiri dari 11 perwakilan korban lumpur bersama Panitia Khusus Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo. “Kami tak mendapat jaminan hidup seperti dijanjikan sebelumnya,” kata Edi Pasopang warga Desa Siring Barat, Selasa (23/3).

    Edi menyatakan seluruh warga tetap bertahan agar mendapat jaminan hidup serta ganti rugi yang layak. Meski, kawasan tersebut dikategorikan daerah berbahaya dan rawan untuk hunian. Untuk mendukung perwakilan korban lumpur, sebanyak 300 an warga Siring Barat menggelar doa bersama dan istighotsah di Balai Desa setempat.

    Menurutnya, perwakilan korban lumpur ini mewakili tiga kelompok kepentingan. Di antaranya, warga Siring Barat yang menagih janji jaminan sebesar Rp 300 ribu per jiwa. Warga Desa Mindi yang menuntut agar seluruh warga di 18 RT dimasukkan dalam peta terdampak. Serta warga Desa Besuki yang berada di timur tol agar dimasukkan dalam peta terdampak alasannya, pemukiman warga berdekatan dengan tanggul dan berbahaya.

    Warga Desa Mindi menuntut agar Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk mensurvei ulang penerima bantuan. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional juga diminta untuk mendata dan mengukur ulang tanah yang berada di Desa Mindi. Desa Mindi terjepit antara tanggul penampung lumpur Lapindo serta sungai Porong. Akibatnya, kini nilai aset warga terus merosot tak terkendali. Bahkan, sejumlah perbankan menolak memberikan pinjaman dengan jaminan lahan dan bangunan di sekitar Desa Mindi.

    Rencananya, perwakilan korban Lapindo dan Pansus lumpur Lapindo akan mengadukan masalah ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Dewan Pengarah Badan Penanggolangan Lumpur Sidoarjo. “Kami akan memberikan fakta dan bukti kondisi korban yang sebenarnya,” kata ketua Pansus Lumpur Lapindo, Sulkan Wariyono.

    Panitia Khusus Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo juga menagih janji PT Minarak Lapindo Jaya untuk menyelesaikan dampak sosial yang ditimbulkan luapan lumpur Lapindo. Di antaranya membangun gedung sekolah, memperbaiki pasar baru Porong, sarana umum dan fasilitas sosial lainnya. “Banyak program dan pembangunan yang menjadi tanggungan PT Minarak Lapindo Jaya mandeg di tengah jalan,” katanya. (EKO WIDIANTO)

    (c) TEMPO Interaktif

  • Masalah Lumpur Lapindo Segera Dibawa ke Sidang Paripurna Komnas HAM

    Jakarta, TEMPO Interaktif – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berjanji akan membawa nasib korban lumpur panas Lapindo ke sidang paripurna komisi pada 7 Januari mendatang. “Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan,” ujar Ketua Tim Penanganan Lumpur Lapindo, Komnas HAM, Syafruddin Ngulma Simeulue, di Jakarta, Ahad (28/12).

    Setelah temu sidang pada 7 Januari, ia berjanji akan menggelar konferensi pers sehari kemudian. “Dengan catatan kalau tanggal 7, perdebatan bisa berakhir,” kata Syafruddin. Komisi berharap keputusan yang dihasilkan nanti benar-benar bulat dari 11 anggota tanpa  perlu pemungutan suara.

    Syafruddin melanjutkan, Komisi Hak Asasi Manusia berjanji rekomendasi yang dibawa ke sidang akan menunjukkan hal yang berbeda. Selama ini, menurut dia, pihaknya menghadirkan tiga kelompok yang akan menentukan Lapindo terjadi akibat bencana atau bukan. “Dua pihak yang kontradiksi dan satu pihak yang netral,” katanya.

    Pada pertengahan November lalu, puluhan korban semburan lumpur Lapindo mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta. Mereka meminta komisi memperjuangan nasib para korban, termasuk soal pembayaran ganti rugi dari Lapindo yang tak kunjung beres.

    DIANING SARI

    Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/12/28/brk,20081228-152802,id.html

  • Walhi Anugerahkan Penghargaan Kepada Komunitas Pejuang Lingkungan

    Rabu, 15 Oktober 2008 | 21:28 WIB | TEMPOInteraktif

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menganugerahkan lima penghargaan kepada komunitas pejuang
    lingkungan.

    “Penghargaan diberikan bagi komunitas yang dinilai mampu mempertahankan lingkungan hidup dan sumber kehidupan rakyat,” ujar Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Berry Nahdian Forqan saat memperingati hari ulang tahun Walhi ke-28 di Perpustakaan Nasional Jakarta, (15/10).

    Peghargaan pertama diberikan atas perjuangan Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Lingkungan Bojong, Bogor terhadap rencana pembangunan pabrik pembuangan sampah. Kegigihan mereka dinilai mampu menangkal potensi pencemaran tanah, air dan udara.

    Penghargaan juga diberikan kepada Ikatan Nelayan Saijaan (INSAN) Kotabaru, Kalimantan Selatan. Komunitas yang berdiri sejak 2003 itu dinilai militan melakukan perlawanan atas pembuangan limbah batuan di perairan Tanjung Pemancingan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

    Penghargaan ketiga diserahkan kepada anggota komunitas Sistem Hutan Kerakyatan, Pesawaran Bina Lestari, Lampung. Mereka dinilai berhasil melakukan swakelola ekosistem lingkungan hidup meski kerap menjadi korban kekerasan aparat.

    Penghargaan bagi komunitas keempat diberikan kepada Solidaritas Nelayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, Riau. Komunitas nelayan ini dinilai berhasil mengelola lingkungan secara berkelanjutan.

    Penghargaan terakhir diberikan kepada Aliansi Masyarakat Menolak Limbah Tambang, Teluk Rinondoran, Sulawesi Utara yang tegas melawan potensi pengrusakan alam yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas, PT Meares Soputan Mining.

    Penghargaan tertinggi Walhi berikan kepada masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur yang menjadi korban semburan lumpur Lapindo. “Hak hidup masyarakat wajib dilindungi,” ujarnya.

    Menurut Berry, sejumlah kerusakan alam cenderung disebabkan oleh praktek eksploitasi perusahaan multi koorporat. Eksploitasi sumber daya alam yag mereka lakukan merupakan faktor dominan yang memicu terjadinya musibah ketidakadilan ekologis.

    “Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang. Tapi tidak akan pernah mampu memenuhi kebutuhan seorang yang rakus,” ujarnya.

    RIKY FERDIANTO

  • Warga Renokenongo Harus Menyingkir

    Rabu, 15 Oktober 2008 | 10:29 WIB | TEMPOInteraktif

    Desa Renokenongo menjadi gersang dan panas karena tepat di bibir tanggul luapan lumpur Lapindo. Kini desa itu juga akan tinggal sejarah setelah penggusuran untuk pembuatan tanggul. Warga ada yang mencoba bertahan dan sebagian yang tidak kuat memilih mengungsi ke Pasar Baru Porong, setelah penggusuran, Jum’at lalu.

    Kelik Widodo, salah satu warga yang harus mengungsi ke Pasar Baru Porong bahkan belum mendapat realisasi dari pihak Lapindo untuk pembayaran 20 persen. “Kita hanya bisa menunggu dan belum tahu mau pindah kemana,” ujar Kelik, yang dihubungi Tempo, Rabu (15/10).

    Kelik, 34 tahun, beserta istri dan satu anaknya harus mengungsi setelah demo penolakan pembikinan tanggul di desanya tidak kuasa ditahan. Menurutnya, sejak Rabu (8/10) pendirian tanggul sudah akan dilaksanakan tapi gagal, sampai kemudian terlaksana pada Jum’at (10/10).

    Bersama Kelik, ada sekitar 15 kepala keluarga juga tinggal di Pasar Baru Porong. Tinggal di pasar menjadi pilihan terakhir, pun tak bisa berlama-lama. Mereka hanya bisa berteduh sekitar satu bulan karena Pasar Baru Porong juga akan ditenggelamkan menjadi kolam lumpur. “Kita sudah dikasih tahu kalau tanggal 2 November 2008, pasar (Pasar Baru Porong) akan digusur juga,” ujar Kelik.

    Sementara itu, pendamping korban Lumpur Lapindo Paring, mengatakan kalau warga sudah mendapat uang kontrak Rp 2,5 juta dan uang boyongan Rp 500.000 per kepala keluarga dan masing-masing mendapat Rp 300.000. “Warga menerima sebelum lebaran, ini uang APBN,” ujar Paring.

    Namun, lanjut Paring, yang justru menyedihkan sekarang warga di Renokenongo yang belum mendapat ganti rugi. “Renokenongo kan akan jadi kolam baru karena luapan lumpur sudah tidak tertampung lagi. Sementara sampai saat ini implementasi pembayarannya belum ada,” tandasnya.

    Nur Haryanto

  • Villages Victimized by of Lapindo Mudflow Demonstrate

    TEMPO Interactive, Sidoarjo: Around 500 people from four villages — Siring Barat, Jatirejo Barat, Mindi in Porong sub-district, and Besuki Timur in Jabon sub-district – resumed their protests at the former Porong toll road or what has now become the under belly of the toll bridge in Besuki village.

    They held communal prayers at the site. “We are still demanding the same thing. The four villages must be included in the map like other villages,” said Irsyad, Besuki Timur residents’ coordinator.

    Irsyad said the four villages are now uninhabitable because half the areas were affected by the mudflow while the other half were damaged by flammable gas.

    The village most affected by the mudflow is Besuki Timur, while the gas hit Siring Barat, Jatirejo Barat, and Mindi. For this reason, the residents have urged the House of Representatives (DPR) to allocate a budget on their behalf, when the 2009 National Budget is drafted.

    ROHMAN

    Sumber: http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2008/10/29/brk,20081029-142916,uk.html

  • Lapindo Refugees Pray at Mudflow Site

    TempoInteractive, Jakarta – Hundreds of Lapindo mudflow refugees held Idul Fitri prayer at the site of the mudlow in Sidoarjo, East Java on Wednesday. The refugees picked one site for their prayer in Ketapang Keres village cancelling the two previous locations within the mud flooded area prepared the day before.

    Hundreds of Lapindo mudflow refugees held Idul Fitri prayer at the site of the mudlow in Sidoarjo, East Java on Wednesday. The refugees picked one site for their prayer in Ketapang Keres village cancelling the two previous locations within the mud flooded area prepared the day before.

    A legislator Ario Widjanarko told reporters after the prayer that the house will monitor the compensation for the remaining mudflow refugees who have not receive the pay off. A member of the Indonesian Human Rights Commission also joined the prayer at the mudlake area.

    Refugees held an annual visit to the grave of their relatives, a tradition which follows Ramadan and Idul Fitri in some places or groups in Indonesia, and the areas where their properties were.

    The mudflow in Porong subregency spurred in 2006 at one of the exploration site of the Lapindo Brantas mining company in the region.

    More than 10.000 residence were forced to leave their land as the mud form a 2,5 square miles lake which drowned everything in the area. The mudflow is still continuing.

    Rohman Taufiq

    © Tempo Interactive

  • Lapindo Mudflow Problem Badly Managed

    TEMPO Interactive, Jakarta –  Priyo Budi Santoso, deputy-chief of the House of Representatives’ (DPR) Lapindo Mud Flow Monitoring Team said 98 new sources of mud flow had been discovered. “The Sidoarjo Mudflow Management Agency has not done its job optimally,” he said during a session with the chairman of the agency’s board of directors and PT Lapindo Brantas at the DPR yesterday.

    The 98 new sources will make the work of controlling the mud flow even more difficult, Priyo said. The worst impacted villages are Jatirejo, Mindi and West Siring. “We have not received information on how the problem is being managed,” he said.

    The DPR team suggested agency includes the three affected villages in their mapping. The villagers should be evacuated to avoid the toxic gas coming out. “The National Budget (APBN) must make provisions to cover the costs for villages that are not in the map,” said Priyo, who led the meeting.

    The agency’s chairman, Djoko Kirmanto, explained that only 50 sources out of the 98 were active. The result of an analysis indicated that the mudflow will be stop by 2009.

    However, Kirmanto is of the opinion that the disaster will continue to happen for a longer period, possibly spearing to even more and larger areas. Hence, with the addition of the three villages, Kirmanto said, the government will have to amend the Presidential Decree No. 14/2007.

    According to Sunarso, chief of the Sidoarjo Mudflow Management Team, the government had allocated Rp 1,194 trillion to manage the problem in 2009. “The Finance Minister has approved it,” he said. Half of the fund – approved in June 10, 2008 — will be used for social welfare activities.

    Meanwhile, PT Lapindo Brantas spokesman, Imam Agustino, claims the company had disbursed Rp 4,4 trillion in managing the mudflow. “This is what we have spent since May 29, 2006 so far,” he said. Around Rp 873 billion was used to cover the mudflow holes, Rp 348 billion to provide for social compensation and the rest for land rehabilitation. “We also spent some amount for buying and selling land,” he added.

    To pay compensation to 20 percent of the victims, he said Lapindo had paid out Rp 650 billion in response to 12,061 applications. Out of the remaining 80 percent, Imam said, the company had compensated 35 percent of the applicants as of August this year. He claimed the company had fulfilled its obligations.

    DWI RIYANTO | RIEKA RAHADIANA | ISMI WAHID

  • Gas Lapindo Bisa Menjalar Hingga Cepu

    TEMPO Interaktif, Surabaya – Koordinator tim riset dari Pusat Penelitian dan Pengawasan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Subaktian Lubis, mengatakan hasil riset timnya menunjukkan jika semburan gas liar Lapindo ternyata mengikuti patahan sesar yang membujur dari pusat semburan lumpur Lapindo ke arah barat hingga kawasan Cepu.

    “Setelah kita pantau, seluruh semburan gas liar ternyata mengikuti patahan sesar lemah yang ada di bawah permukaan tanah,” kata Subaktian, Kamis (15/4).

    Di kawasan Porong sendiri setidaknya terdapat dua sesar lemah yang keduanya membujur ke arah barat hingga kawasan Cepu, Jawa Tengah. Kedua sesar ini, satu berada tepat di bawah pusat semburan lumpur Lapindo, serta satunya di bawah saluran pembuangan lumpur (spill way) atau di sekitar Desa Pejarakan yang berjarak sekitar 1 km ke arah selatan dari pusat semburan Lapindo.

    Letak dua sesar yang berbeda ini, ternyata juga membuat sifat semburan gas liar yang keluar berbeda. Sesar di bawah semburan lumpur Lapindo mengeluarkan gas yang kadang diikuti lumpur. Hal ini bisa dilihat dari semburan-semburan di Desa Siring bagian barat.

    Sementara untuk sesar yang melalui saluran pembuangan, semburan gas liar hanya mengeluarkan air jernih bercampur gas methan. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari sifat gas-gas liar yang saat ini banyak keluar di kawasan Desa Mindi.

    Subaktian menambahkan, antara gas yang keluar di semburan liar dan pusat semburan lumpur Lapindo memiliki sifat berbeda. Jika di pusat semburan yang keluar adalah gas beracun H2S dan tidak bisa terbakar, maka gas yang keluar di semburan liar merupakan gas methan yang tidak beracun, hanya saja gas ini sangat mudah terbakar.

    “Saya memperkirakan kalau di kawasan pusat semburan terus subsident (ambles), maka semburan liar akan terus keluar mengikuti arah patahan. Dan mungkin saja akan keluar hingga di Cepu karena garis sesar ini memang terhubung hingga Cepu,” tambahnya.

    Saat dihubungi, anggota Tim Independen bentukan Gubernur Jatim, Tantowi Ismail, mengatakan gas-gas methan ini akan lebih berbahaya lagi kalau diikuti keluarnya gas prophan dan buthan. “Kalau methan masih mending karena sangat ringan dan meski terbakar akan mudah melayang terbawa angin ke atas,” kata Tantowi.

    Sedangkan jika yang keluar prophan dan buthan yang memiliki sifat berat, maka tidak mudah terbang dan akan menyebar ke arah horisontal. “Bisa dibayangkan kalau mengenai orang yang merokok atau tukang bakso, maka akan langsung meledak,” kata Dosen Teknik Kimia ITS Surabaya ini.

    © TempoInteraktif