korbanlumpur.id

Year: 2009

  • Korban Lumpur Lapindo Pertanyakan Cicilan Rumah

    Korban Lumpur Lapindo Pertanyakan Cicilan Rumah

    SURABAYA – Puluhan korban lumpur asal perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) mendatangi kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) di Ruko Permata Juanda Surabaya.

    Warga ingin mempertanyakan angsuran cicilan yang dijanjikan PT MLJ kepada korban lumpur yang terlambat. Warga korban lumpur mengeluh, hingga memasuki akhir bulan Desember, uang cicilan senilai Rp 15 juta yang dijanjikan PT MLJ tak kunjung dibayarkan.

    “Angsuran untuk bulan ini, sampai kini belum juga ditransfer ke rekening warga,” terang John Lee korban lumpur asal Perum TAS,Kamis(24/12).

    Keluhan yang sama juga diungkapkan Ketua Tim 16 eks Perum TAS I Kedungbendo Tanggulangin, Koes Sulassono. Koes juga menyayangkan keterlambatan angsuran cicilan yang semestinya masuk ke rekening warga awal bulan lalu.

    “Kita dijanjikan pihak PT MLJ, uang kami akan ditransfer pagi ini” kata dia menirukan janji Andi Darussalam. Ia juga berharap, uang itu benar-benar segera direalisasikan. Apalagi sebentar lagi libur Natal dan dilanjutkan perayaan Tahun Baru.

    “Warga berharap tidak molor lagi. Jika hal itu terjadi lagi, warga akan berencana melakukan aksi turun jalan,” terang dia.

    (nurqomar/B) © Poskota 

  • Bantuan Tak Merata, Korban Lumpur Lapindo Mengadu ke Pansus

    SIDOARJO – Puluhan korban lumpur Lapindo di Desa Midi, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, memprotes pembagian bantuan sosial bagi warga di luar peta berdampak. Mereka mengadukan masalah tak meratanya pembagian bantuan sosial itu kepada Panitia Khusus Lumpur Lapindo Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

    “Penyaluran bantuan tak sesuai dengan fakta di lapangan,” kata Ahmad Sofii, tokoh masyarakat Mindi, Senin (21/12).

    Mereka menilai Kepala Desa Mindi Misran memanipulasi data penerima bantuan sehingga dari 18 rukun tetangga, hanya tiga rukun tetangga yang menerima bantuan.

    Mereka menuntut agar bantuan sosial dihentikan serta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) diminta untuk mensurvei ulang penerima bantuan. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional juga diminta untuk mendata dan mengukur ulang tanah yang berada di Desa Mindi.

    Kondisi Desa Mindi terjepit antara tanggul penampung lumpur Lapindo serta Sungai Porong. Akibatnya, kini nilai aset warga terus merosot tak terkendali. Bahkan, sejumlah perbankan menolak memberikan pinjaman dengan jaminan lahan dan bangunan di sekitar Desa Mindi. “Hingga kini kami tetap bertahan karena tak memiliki tempat tinggal yang lain,” katanya.

    Panitia Khusus Lumpur Lapindo menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan menghadirkan berbagai pihak, di antaranya Bupati Sidoarjo, BPLS, dan warga Mindi. Tujuannya untuk mencari jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak. “Kami tampung keluhan warga Mindi,” katanya.

    Secara terpisah, juru bicara BPLS Ahmad Zulkarnain mengatakan bahwa bantuan sosial disalurkan melalui survei yang benar. Tim BPLS sebelumnya telah mendata rumah tinggal korban lumpur yang tak layak huni, di antaranya rumahnya muncul semburan lumpur dan gas serta mengalami tanah ambles. “Hanya rumah yang tak layak huni yang menerima bantuan,” katanya.

    Penyaluran bantuan ini, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang BPLS. Dana bantuan berupa uang sewa rumah sebesar Rp 2,5 juta per tahun, biaya pindah Rp 500 ribu, serta setiap jiwa mendapat bantuan sebanyak Rp 300 ribu per bulan. Bantuan itu dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Keluarga yang telah menerima bantuan diminta untuk mencari rumah pengganti disesuaikan dengan dana yang dimiliki. Sedangkan rumah yang dianggap layak huni tetap tak diberi bantuan.

    Bantuan sosial ini disalurkan untuk yang berbatasan dengan tanggul penahan lumpur, di antaranya Desa Mindi, Siring dan Jatirejo. Seluruh warga Siring dan Jatirejo mendapat bantuan sosial, karena survei menunjukkan seluruh rumah tak layak huni dan berbahaya.

    EKO WIDIANTO © TEMPO Interaktif

  • Sandyawan: Pemerintah Tidak Peduli Penderitaan Anak Korban Lapindo

    Sandyawan: Pemerintah Tidak Peduli Penderitaan Anak Korban Lapindo

    SIDOARJO – Festival Budaya Anak Pinggiran Jawa Timur 2009 secara resmi dibuka hari ini, sekitar pukul 09.00, di Gelora Olahraga Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, pegiat hak-hak anak I Sandyawan Sumardi menyatakan, Pemerintah sama sekali tidak mempedulikan nasib dan penderitaan anak-anak korban lumpur Lapindo.

    Festival yang mengambil topik “Solidaritas Perjuangan Anak Pinggiran: Mengais Dunia yang Hilang” ini diikuti sekitar 750 peserta dari berbagi komunitas anak di Jawa Timur. Anak-anak se-Jawa Timur itu hendak menunjukkan solidaritas mereka bagi anak korban lumpur Lapindo.

    Romo Sandy, sapaan akrab I Sandyawan Sumardi, membuka acara ini dengan menerbangkan burung, sebagai simbol kebebasan anak-anak. Festival ini mengundang Ibu Ani Yudhoyono, Gubernur Jatim Sukarwo, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, tapi tak satu pun dari mereka hadir. “Ini bentuk ketidakpedulian pemerintah da pejabat terhadap penderitaan anak-anak korban lumpur Lapindo,” tandas Romo Sandy. “Anak-anak korban Lapindo menderita selama bertahun-tahun. Tidak diperhatikan negara,” imbuhnya.

    Festival ini akan diselengarakan selama tiga hari mulai 18-20 Desember 2009. Selain menampilkan anak-anak korban Lapindo sendiri, pagelaran ini juga diramaikan oleh aksi anak-anak pinggiran dari Malang, Lumajang, Jombang, Probolinggo, Surabaya, Mojokerto, Tulungagung, dan berbagai daerah lain di Jawa Timur. Mereka menampilkan teater, tari, musik, dan berbagai pameran karya anak korban Lapindo.

    vik © korbanlumpur.info 

  • Walhi Contends Corruption in Indonesian Mudflow Aftermath

    The Indonesian Forum for the Environment reported on Tuesday the possibility of corruption in the handling of the Sidoarjo mudflow disaster to the Corruption Eradication Commission.

    Spokesman Erwin Usman of the forum, also known as Walhi, said it suspected that graft may have played a part in dropping the probe into PT Lapindo Brantas — suspected of causing the disaster — and how the government took emergency relief funds from the state budget. (more…)

  • Walhi Minta KPK Usut Kasus Lapindo

    Walhi menyampaikan desakannya itu dengan menggelar aksi teatrikal di depan Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (15/12/2009). Aksi teatrikal tersebut ditampilkan oleh tiga orang aktivis yang menceburkan diri ke dalam tong penuh lumpur. 
    Juru Bicara Walhi Erwin Usman mengatakan, telah terjadi tindakan yang tidak wajar dalam proses hukum dalam kasus lumpur Lapindo. Erwin menjelaskan, pada Agustus 2009, Kepolisian Daerah Jawa Timur mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk kasus Lapindo dengan pertimbangan yang tidak kuat secara hukum. Polisi beralasan, kata Erwin, ada perbedaan pendapat di antara para ahli tentang penyebab terjadinya semburan lumpur tersebut.
    “Padahal, dari pertemuan ahli geologi internasional di Cape Town, Oktober 2008, sebanyak 42 ahli, menyatakan, penyebab lumpur adalah akibat aktivitas pengeboran. Cuma tiga orang yang bilang penyebabnya adalah gempa. Ini kan sudah jelas,” katanya.
    Erwin juga menjelaskan, pada pertemuan antara korban lumpur Lapindo dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum AH Ritonga, Juni 2008, Jampidum memberi keterangan yang tidak masuk akal dan terkesan melindungi kepentingan Lapindo.
    Sejumlah dokumen yang menunjukan bukti adanya kesalahan PT Lapindo Brantas dalam kejadian tersebut, kata Erwin, justru tidak dijadikan fakta oleh penyidik ataupun menjadi bahan bagi kejaksaan.
    “Bukannya menindaklanjuti fakta-fakta tersebut, pihak kepolisian malah mengeluarkan SP3. Oleh karena itu, kami minta KPK melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, apakah ada praktek mafia hukum dalam kasus Lapindo,” tandasnya. 
     
  • Festival Budaya Anak Pinggiran Jawa Timur Siap Digelar

    Festival Budaya Anak Pinggiran Jawa Timur Siap Digelar

     
    Menurut Eko, salah satu panitia festival, sebenarnya festival ini direncanakan akan didilaksanakan di Pasar Baru Porong. Akan tetapi, ternyata di PBP akan ditempati pedagang pada Desember ini juga. Maka, festival dialihkan di GOR Sidoarjo.
    Rencananya, festival yang bertujuan menggalang solidaritas bagi anak-anak korban lumpur Lapindo ini akan menampilkan kesenian dari berbagai komunitas anak di Jawa Timur. Komunitas Al-Faz, misalnya, anak-anak di sanggar ini akan menampilkan kesenian jaranan dan musik tradisional. Komunitas Al-Faz merupakan sekumpulan anak-anak korban Lapindo yang berlokasi di Desa Besuki Timur.
     
    Selain menampikan kesenian, festival ini juga akan menyuguhkan berbagai workshop, mulai seni rupa, menulis opini dan membuat balon kertas. Festival juga diisi dengan diskusi publik serta karnaval budaya yang akan dilaksananakan di akhir acara.
    Festival ini diikuti oleh pendamping dan pemerhati anak se-Jawa Timur yang terdiri dari 40 komunitas dan 400-500 anak.  (vik)
  • Usut Century, Tuntaskan Lapindo

    Usut Century, Tuntaskan Lapindo

    Saya bisa menjawab dengan tegas, bahwa hal itu tidak benar. Bahkan, jika kita berpikir jernih dan kritis, kita tahu bahwa kedua kasus itu: Century dan Lapindo, selama ini tak kunjung diselesaikan karena membentur tembok kekuasaan. Apalagi mengingat bahwa kedua tokoh kunci kasus-kasus itu adalah menteri dan mantan menteri dari dua kabinet dengan pimpinan yang sama.

    Karena itu, hembusan isu itu adalah “politik konflik” yang ingin membiaskan derasnya tuntutan yang datang dari berbagai kelompok masyarakat yang menginginkan penuntasan skandal dana talangan Century yang berjumlah mencapai Rp. 6,7 trilyun itu. Dan kita harus nyatakan dengan tegas: kita tak mau dijebak dalam “politik konflik” yang diciptakan oleh penguasa.

    Berdasarkan pemikiran di atas, saya menginisiasi pembentukan sebuah grup di Facebook berjudul: “USUT CENTURY, TUNTASKAN LAPINDO. ENYAHKAN SEMUA KORUPTOR DARI RI!” Grup ini adalah untuk orang-orang yang berpikir, bertindak dan bersikap atas dasar nilai (value based). Kita tak membela seseorang secara membabi buta hanya karena orang tersebut adalah “kawan”. Sebaliknya, kita pun tidak ingin menjatuhkan seseorang hanya karena orang tersebut adalah “lawan”. 

    Entah kawan atau lawan, siapapun yang bertanggung jawab dan terlibat dalam skandal apapun, khususnya Century dan Lapindo, harus diusut dan dituntut secara hukum dan politik!

    Enyahkan semua koruptor dari Republik Indonesia, dimulai dari istana! Ayo, bergabung dengan grup “USUT CENTURY, TUNTASKAN LAPINDO. ENYAHKAN SEMUA KORUPTOR DARI RI!” dengan meng-klik link: ini.

  • Compensation Call Renewed for Mudflow Victims

    Compensation Call Renewed for Mudflow Victims

    The National Commission on Human Rights has renewed its call for the government to compensate the thousands of people affected by the East Java mudflow disaster, which has claimed their land and livelihoods.

    Commission chairman Ifdhal Kasim said Wednesday the government had yet to take con-crete actions to solve the problem. (more…)

  • Rights Body: Govt Ignores Recommendations on Lapindo Mudflow

    Rights Body: Govt Ignores Recommendations on Lapindo Mudflow

    Jakarta (ANTARA News) – The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) said on Wednesday the government has ignored its recommendations to restore the rights of Lapindo Brantas mudflow victims in Sidoarjo, East Java.

    “Based on the results of our study we found a number of human rights violations in the incident,” Komnas HAM Chief Ifdhal Kasim said at a function to deliver the rights body`s year-end report. (more…)

  • Korban Lumpur Lapindo Dukung Penyelidikan Komnas HAM

    Korban Lumpur Lapindo Dukung Penyelidikan Komnas HAM

    Para pejabat pemerintah setempat dan korban menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM. “Semoga ini titik awal mengungkap pelaku kejahatan lingkungan,” kata anggota Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo, Mundzir Dwi Ilmiawan, Kamis (10/12).
    Ia berharap penyelidikan Komnas HAM ini segera ditindaklanjuti untuk mengungkap siapa yang bertanggungjawab. Pelaku kejahatan, kata dia, harus dihukum berat sesuai dengan tingkat keselahannya. Mengingat lumpur panas Lapindo ini telah merugikan puluhan ribu jiwa. Bahkan, mereka telah kehilangan rumah, pekerjaan serta harta bendanya ditenggelamkan lumpur. 
    Sedangkan korban lumpur Lapindo, Muhammad Rofiq Siraj meminta agar penegakan hukum segera dituntaskan. Alasannya, penyelesaian perkara lumpur Lapindo selama tiga tahun lebih tak ditangani secara tuntas. Kasus lumpur Lapindo ini mengakibatkan dampak sosial secara luas. “Kami telah mengadu kepada Komnas Ham sejak lama,” kata dia.
    Komnas HAM sejak tiga bulan lalu melakukan penyelidikan pro yustisia atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus luapan lumpur Lapindo. Tim investigasi pro yustisia memeriksa 100 orang saksi korban maupun pejabat daerah setempat. Semburan lumpur Lapindo terjadi karena human error bukan akibat faktor fenomena alam, sehingga harus ada pihak yang bertanggungjawab. 
    EKO WIDIANTO
  • Ramai di Century, Sepi di Lapindo

    Ramai di Century, Sepi di Lapindo

    Nasib korban
    Saya hendak membandingkan reaksi sosial serta perlakuan negara dalam menyikapi kasus Century dengan kasus lumpur Lapindo, yang tampaknya menganaktirikan penyelesaian masalah lumpur Lapindo. Salah satu contoh adalah: begitu cepatnya tindakan atau upaya penggantian uang nasabah Century yang dirugikan dan upaya penyelamatan Bank Century dengan menyuntikkan dana Rp. 6,7 triliun.

  • Stt..Golkar Siap Pimpin Angket Kasus Lapindo

    Tapi kali ini lain. Hal itu dikarenakan judul berita di portal itu mengutip pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical. Judul berita di portal itu adalah ” Ical: Golkar Siap Pimpin Angket Century”.
    Lho apanya yang menarik? Yang menarik adalah setelah membaca berita itu aku jadi ngantuk berat dan akhirnya tertidur pulas. Di tangah tidurku itu aku bermimpi ketua Umum Partai Golkar berkata, “Bukan hanya angket Century, Golkar juga siap memimpin angket kasus lumpur Lapindo,”
    “Suara Golkar adalah suara rakyat,” tegas Bung Ical, “Suara korban lumpur Lapindo pun harus menjadi suara partai,”
    “Kita akan bongkar kasus lumpur Lapindo,” jelas Bung Ical, “Siapa pun pejabat, konglomerat atau korporat yang terlibat skandal lumpur Lapindo harus dijerat,”
    “Bangun..bangun…loe, kalau mau tidur pulang aja di rumah jangan di kantor,” hardik manager HRD di kantorku. Jelas saja aku terbangun. Aku bergegas cuci muka dan tak lupa minta maaf pada manager HRD di kantorku. ” Maaf Ibu, tadi saya ketiduran soalnya kemaarin malam harus begadang menyelesaikan kerjaan kantor,” ujarku memelas agar tidak diberi Surat Peringatan alias SP. “Lain kali, kalau tidur jangan di kantor ya,” ucap Manger HRD ku dengan ketus seraya meninggalkan meja kerjaku.
    “Sialan, lagi mimpi indah malah dibangunkan,” ucapku dalam hati, “Hmm..ternyata keberanian Ical dan Partai Golkar untuk memimpin hak angket kasus Lapindo hanya mimpi di siang bolong,”
    “Jangankan ucapan bung Ical yang akan menyerukan agar partainya memimpin angket kasus Lapindo, mendengar Bung Ical mengucap lumpur Lapindo saja hanya ada di dalam mimpi rasanya, biasanya beliau mengucapkan lumpur Sidoarjo bukan lumpur Lapindo,” ujarku lirih dengan hati perih.

    Sumber: Kompasiana

  • Haul Almaghfurloh KH Anas Al-Ayyubi Diatas Tanggul Lumpur Lapindo

    Haul Almaghfurloh KH Anas Al-Ayyubi Diatas Tanggul Lumpur Lapindo

    KH Anas Al-Ayyubi adalah salah satu tokoh masyarakat dan pendiri pondok pesantren Abil Hasan Asy Syadzily di desa Jatirejo, Porong. Beliau wafat pada januari 2003 dan di makamkan di halaman pondok pesantren.

    Menurut Muhammad Arifin (37) salah satu panitia, acara ini sengaja di adakan setiap tahun dengan tujuan mempererat kembali tali silaturrahmi yang telah putus sejak lumpur Lapindo menegelamkan desa Jatirejo dan segaligus menunjukkan kepada masyarakat dan para santri untuk selalu mengenang jasa-jasa KH Anas Al-Ayyubi

    “Acara ini selain mendoakan Almaghfurloh KH Anas Al-Ayyub sekaligus menyambungkan lagi tali silaturrahmi yang sempat putus setelah tragedi lumpur Lapindo” jelas Muhammad Arifin.

    Harapan kedepan dari acara Haul Almaghfurloh KH. Anas Al-Ayyubi, agar Lapindo dan pemerintah teteap mempertahankan makam KH. Anas Al-Ayyubi ini sebagai peninggalan desa jatirejo yang tersisa. Selain itu, juga untuk memperingatkan kepada masyarakat yang terkenak lumpur Lapindo agar selalu ingat akan sejarah keberadaan desa Jatirejo yang sekarang tenggelam oleh lumpur Lapindo.

  • Jejak Lumpur Lapindo yang Tetap Berbekas di Pemerintah Baru SBY

    Jejak Lumpur Lapindo yang Tetap Berbekas di Pemerintah Baru SBY

    “Ternyata (responden) tidak yakin, simpangan besar sekali untuk kasus Lapindo,” kata Fajar Nursahid, Kepala Divisi Penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dalam penyampaian hasil survei Pesan Publik untuk SBY-Boediono di kantornya, Jakarta, Selasa (20/10). Berdasarkan survei yang dirilis LP3ES, tampak sebanyak 52 persen responden tidak yakin KLL akan selesai dalam 5 tahun pemerintahan SBY ke depan.
    Sedangkan 38 persen merasa yakin dan hanya 10 persen responden yang tidak menentukan sikap. Ketidakyakinan itu, menurut Fajar, juga dilihat dari pandangan masyarakat para pemilih 3 pasangan kadidat presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2009 lalu.
    Masih dari hasil survei, 47 persen para pemilih SBY-Boediono menyatakan ketidakyakinannya bahwa pilihan mereka akan dapat menyelesaikan KLL. Sedangkan 43 persen responden merasa yakin dan 10 persen tidak tahu.
    Bagaimana dengan para pemilih Mega-Prabowo dan JK-Wiranto? Ternyata besaran simpangannya sangat besar. Sebanyak 67 persen para pemilih Mega-Prabowo tidak yakin SBY dapat menyelesaikan KLL, dan hanya 29 persen yang yakin.
    Lebih heboh lagi, para pemilih JK-Wiranto yang sebanyak 76 persen mengambil sikap tidak yakin dan hanya 19 persen yang yakin bahwa SBY akan menyelesaikan KLL. Lebih lanjut, LP3ES sendiri merasa prihatin dengan persoalan ini karena sudah lebih dari 3 tahun KLL tidak kunjung selesai.
    “Fakta menunjukkan bahwa pemerintah tidak pro-aktif untuk menyelesaikan soal ini. Menganggap masalah Lapindo tidak penting,” ungkap Suhardi Suryadi, Direktur LP3ES, dalam kesempatan yang sama. Survei ini merupakan hasil wawancara melalui telepon pada 14 dan 15 Oktober 2009.
    Jumlah sampel 1.990 orang yang ditentukan secara sistematis berdasarkan buku telepon residential yang diterbitkan PT Telkom yang mewakili masyarakat pengguna telepon di 33 ibu kota provinsi. Sebesar 50:50 perempuan dan laki-laki yang mayoritasnya berusia 36-50 tahun dengan tingkat pendidikan akhir perguruan tinggi dan SMA. Margin of error lebih kurang 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    “Soal biaya (dari kami) sendiri,” demikian Suhardi Suryadi, Direktur LP3ES.

  • Festival Budaya Anak Pinggiran Jawa Timur (FBAPJT)

    Menurut Rere (27), sekretaris panitia, sebenarnya, festival ini dilaksanakan pada tanggal 23-25 oktober kemarin. Tapi, karena beberapa sumber daya yang harus dialokasikan pada korban gempa di Sumatra rencana ini harus diundur. Lokasi acara ini pun juga harus dipindah, semula kegiatan direncanakan di Lapangan Desa Besuki, tapi karena pada bulan Desember diperkirakan akan turun hujan, maka lokasinya dipindah di Pasar Baru Porong.

    Hingga kini, panitia telah mempersiapkan komunitas-komunitas anak yang akan tampil dalam acara tersebut. Contohnya Komunitas Al-Faz di desa Besuki tengah berlatih kesenian jaranan dan musik tradisional, juga komunitas An Nuqoyah di Sumenep tengah mempersiapkan teater anak.

    Selain seni, dalam festival ini diselenggarakan workshop, seperti seni rupa, menulis opini dan membuat balon kertas. festival juga diisi dengan diskusi publik serta karnaval budaya yang akan dilaksananakan di akhir acara.

    Festival ini diikuti oleh pendamping dan Pemerhati anak se Jawa Timur yang terdiri dari 40 komunitas dan 400-500 anak.

  • Semburan Lumpur Lapindo Bertambah

    Semburan Lumpur Lapindo Bertambah

     
    Bubble itu banyak muncul di sepanjang Sungai Ketapang yang membelah pemukiman warga Desa Ketapang. Jika sebelumnya hanya muncul di permukaan sungai, kini juga bermunculan di daratan. Diantaranya di dalam rumah Suud, 47, warga RT 8 RW 3.
     
    “Kalau disulut korek api, langsung menyala, “ kata Ny Tarmi, istri Suud, Minggu (18/10).
     
    Bubble ini muncul dalam sepekan belakangan, bahkan ada yang muncul dari retakan lantai rumah. Kendati telah melapor ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), tapi tidak ada tindak lanjut dari laporan itu.
    “Makanya ya tetap kami biarkan saja, meski kami diliputi rasa was-was, “ ujar Bambang, tetangga Suud.
    Zainuri, warga Ketapang RT 3 RW 1 mengatakan kemungkinan jumlah bubble akan terus bertambah di kawasan Desa Ketapang. Sejumlah warga yang halaman rumahnya muncul bubble, ada yang memanfaatkan untuk menanak nasi pagi hari.
    “Itu masih ada bekasnya,” katanya sambil menunjuk tungku perapian dari batu bata.
    Kendati resah, warga nekat bertahan di rumahnya masing-masing. Sebab mereka tidak bias berbuat apa-apa karena kawasan desa itu belum ditetapkan sebagai daerah rawan. Warga juga tidak menerima ganti rugi yang kerap disebut bantuan sosial (bansos).
     
    “Kami belum dapat apa-apa,” ungkap Ny Tarmi.
    Kepala Humas BPLS Ahmad Zulkarnain menyatakan, bubble di kawasan Desa Ketapang bagian dari 135 titik bubble yang menyebar di sekitar pusat semburan. Selain di desa tersebut, bubble yang sama juga muncul di Desa Siring Barat, Jatirejo Kelurahan Mindi. Kecamatan Porong, Desa Besuki, Kedungcangkring, Desa Kedung Bendo dan Pamotan Kecamatan Tanggulangin.
    “Sejak tiga hari lalu memang muncul di Ketapang. Kalau disulut api memang menyala,” beber Izul, panggilan Ahmad Zulkarnain.
    Menurutnya, bubble itu merupakan gas berbahaya karena mengandung gas metan yang mudah terbakar dan bisa meledak. Namun bukan termasuk gas beracun yang bisa mematikan manusia. Munculnya bubble itu kata Izul, diduga kuat karena meningkatnya tekanan di bawah permukaan tanah.
    “Setelah sempat mati, kini aktif lagi. Tetapi jumlahnya tetap bukan bertambah,” kata Izul.
    Izul membantah BPLS tidak menangani bubble tersebut. Caranya dengan mengalirkan gas metan yang keluar memakai pipa yang dibangun di atas bubble itu. Soal harapan warga menerima ganti rugi, Izul menyatakan Desa Ketapang belum ditetapkan sebagai kawasan rawan sehingga belum masuk sebagai warga yang akan menerima ganti rugi.
    “Untuk menetapkan daerah rawan, ada tim sendiri yang turun, “ pungkasnya. st3

  • Gempa Tasik Bukti Lumpur Lapindo Bukan Bencana Alam

    Demikian analisis dari pengamat Migas Institut Teknologi Bandung (ITB) Rudi Rubiandini di Jakarta, Kamis (10/9/2009).

    Rudi menjelaskan, setelah gempa Tasikmalaya berkekuatan 7,3 SR dan gempa Yogya 6,8 SR ternyata tidak ada mud vulcano. Juga tidak ada sumur migas yang blow out. “Padahal gempa Yogya tahun 2006 hanya 6,3 SR. Jadi apakah DPR masih bersikukuh gempa adalah penyebab semburan lumpur di Lapindo,” tanyanya.

    Dia berharap agar bukti autentik ini tidak dikesampingkan. Sehingga memaksa Tuhan mengirim gempa yang lebih besar sebagai bukti bahwa penyebab semburan Lapindo bukan karena lindu. (ful)

  • Warga Besuki Timur Minta Sidoarjo Tidak Diskriminatif Tangani Korban Lumpur

    “Kami juga harus diperhatikan,” kata Adib Rosyadi, Koordinator Aksi, Selasa (13/10).

    Warga Besuki Timur, berada di sebelah timur tol Porong lama. Mereka merupakan bagian dari warga Desa Besuki. Akan tetapi, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 tahun 2008, tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), hanya warga Besuki Barat yang dimasukkan dalam wilayah peta terkena dampak. Hal itu rupanya memantik ketidakpuasan warga Besuki Timur.

    Warga Besuki Timur, merasa didiskriminasikan oleh pemerintah. Mereka beralasan, beberapa wilayah di Besuki Timur juga menjadi korban luapan lumpur Lapindo, tapi kenapa hanya Besuki Barat yang dimasukkan peta terkena dampak. “Di wilayah kami ada lahan milik warga seluas tiga hektar yang tidak bisa ditanami, tapi belum diganti,” terang dia.

    Jika memang tidak masuk peta, kata Adib, warga tidak protes. Tapi, lanjutnya, untuk menyenangkan hati warga, ia berharap agar pemerintah bisa memenuhi fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diminta warga. Pemerintah harus merelokasi fasilitas untuk warga berupa masjid, sekolah, balai desa, dan lapangan sepak bola, dari Desa Besuki Barat menuju Besuki Timur. Karena, wilayah Besuki Barat, sesuai dengan Perpres Nomor 48 tahun 2008, wilayah Besuki Barat telah dimasukkan ke wilayah peta terkena dampak.

    Artinya, fasilitas itu, tidak lagi dipergunakan oleh warga Besuki Barat karena ditinggal mengungsi. Selain itu, fasilitas juga terancam ditenggelamkan oleh BPLS karena wilayah Besuki Barat hendak dijadikan wilayah pembuangan lumpur. Ia menambahkan, jika fasum dan fasos tenggelam, warga Besuki Timur tidak lagi bisa memanfaatkan fasilitas itu. “Padahal warga kami juga punya hak, kami minta fasum dan fasos dipindah,” terangnya.

    Warga mengancam, jika pemerintah tidak segera merelokasi fasum, warga akan menghentikan pembangunan irigasi untuk mengalirkan air menuju desa sekitar Besuki. Saluran irigasi itu, akan ditutup karena warga Besuki Timur juga tidak bisa menikmati. “Dari pada hanya kami yang rugi, lebih baik semua harus rugi,” ancamnya.

  • Jauh Bukan Alasan Untuk Tidak Terkena Dampak Lumpur Lapindo

    Penghasilan warga Tegal Sari menurun drastis sejak lapindo mengalirkan lumpur ke sungai porong dan sempat menggenangi tambak warga. Menurut Samijan (41) warga Tegal Sari, saya mendapatkan Rp 7jt setiap kali panen sebelum ada lumpur. Sekarang Rp 300rb setiap kali panen sudah bagus.

    “Demi mencukupi istri dan ketiga anak, saya terkadang mencari kepiting setiap malam di pesisir pantai untuk menutupi kebutuhan”. Tambah Samijan sambil menggelengkan kepala.

    Hal serupa diakui oleh Nasir (28), seorang kuli angkut ikan di tambak. Dia mengalami penurunan pendapatan sejak adanya lumpur di sungai porong yang masuk tambak warga Tegal sari, karena sekarang tidak semua tambak diisi bibit ikan oleh pemiliknya karena pasti merugi.

    “Sekarang saya mencari kepiting di pesisir pantai seperti warga lainnya dengan Rp 25rb per hari, padahal saat menjadi kuli angkut ikan dulu saya bisa mendapat Rp 100rb per hari” sahut Nasir.

    Warga Tegal Sari berharap pemerintah dan lapindo memberi jalan keluar atas masalah yang mereka alami ini, dengan memberi ganti rugi panen atau memberi pekerjaan pengganti yang layak. Warga juga berharap ada ketegasan dari pemerintah menangani kasus ini hingga tuntas. (fahmi)

     

     

  • Air Bersih Barang Mahal Di Desa Siring Barat

    Warga Siring Barat membeli air bersih setiap hari. Menurut Sulkan (69), warga Siring Barat, warga disini selalu membeli air bersih seharga Rp 1300/jurigen setiap hari. Bantuan air dari Pemda Sidoarjo kurang diminati karena warnanya kekuningan dan rasanya tidak enak.

    ”Bantuan dari pemda airnya berwarna kekuningan. Demi kesehatan, kami rela mengeluarkan tambahan biaya hidup walaupun penghasilan kami turun drastis semenjak adanya lumpur lapindo”, tambah Sulkan.

    Seluruh sumur warga Siring Barat menjadi keruh akibat adanya lumpur. Menurut Wahidin, warga menggunakan air sumur hanya untuk mandi dan mencuci, sedangkan untuk dikonsumsi sehari-hari warga membeli air bersih dari pedagang air keliling.

    Hal serupa diakui oleh Yadi (25), pedagang air keliling yang sering melewati Desa Siring Barat, warga disini lebih memilih air bersih yang saya jual daripada air bantuan dari pemda Sidoarjo karena warnanya kekuningan.

    ”Saya senang dagangan saya selalu habis. Saya juga sedih melihat penderitaan waga Siring Barat yang harus mengeluarkan uang untuk air bersih setiap hari, padahal penghasilan mereka berkurang”, sahut Yadi.

    Sudah tiga tahun lebih warga Siring Barat menjalani hidup seperti ini. Mereka berharap pemerintah atau lapindo mengganti air bantuan yang selama ini diberi dengan air yang benar-benar bersih, atau memberi kompensasi berupa uang untuk membeli air bersih setiap hari. (mi/va’)