Year: 2009

Yudi (49) warga Siring menyatakan bahwa kalau persoalan bersilaturahmi, silahkan saja. Menurutnya silaturahmi itu baik-baik saja, akan tetapi dia tidak merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bakrie.

“Tidak masalah Bakrie bersilaturahmi dengan korban lumpur, tapi pembayaran baik yang cash n carry, cicilan, relokasi harus tetap dibayarkan. Jangan seperti kemarin yang cicilan sempat telat, sampai-sampai ibu saya yang sudah tua pas dengar itu langsung dadanya sakit”, jelasnya.

Hal senada juga diucapkan oleh Khoiri (49), menurutnya, dia tidak terwakili oleh pemberitaan tentang korban lapindo yang berterima kasih ke keluarga Bakrie di Jakarta. Khoiri sendiri adalah salah satu korban, yang hingga sekarang belum dilunasi pembayarannya oleh Lapindo.

“Biar saja Lapindo diputus tidak bersalah, tapi yang namanya merusak ya harus tetap bertanggung jawab. Kalau Bakrie tidak mau bayar, ya saya nagihnya ke SBY, orang SBY yang menganjurkan kami mengikuti perpresnya”, pungkasnya.

Meskipun santer diberitakan bahwa korban Lapindo telah hidup lebih baik, kenyataannya masih banyak korban yang belum selesai pembayarannya dan harus hidup tanpa kejelasan akan masa depannya. Bahkan, Perumahan Kahuripan Nirwana Village yang selalu digembar gemborkan sebagai solusi terbaik untuk ribuan korban Lapindo, nyatanya baru berdiri dan dihuni oleh sekitar 300-an keluarga. Kenyataan ini jelas membutuhkan penanganan serius baik dari Pemerintah maupun Lapindo, yang berdasarkan Perpres harus memberi ganti rugi kepada korban, bukan dengan sekedar mengeluarkan berita tentang 18 orang korban yang berterima kasih kepada keluarga Bakrie. [mi/re]

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) pun meminta agar warga segera meninggalkan Siring. Apalagi sejak Selasa (21/7), bantuan sosial mulai ditransfer ke rekening warga, khususnya RT 3 RW 1 Desa Siring. Bantuan untuk warga lainnya segera menyusul.

Memang, siapa yang bisa tahan tinggal di Siring? Di desa yang kini penduduknya berjumlah 196 jiwa itu, walau sudah mulai menurun, terdapat 33 semburan gas metana yang mudah sekali terbakar dan membuat pusing. Berlama-lama tinggal di Siring sama saja menunggu musibah yang sewaktu-waktu dapat merenggut nyawa.

Sejak 2008, rentetan musibah menimpa desa yang berjarak sekitar 200 meter dari kolam penampungan lumpur Lapindo itu. Pada Mei 2008, tiga pekerja menjadi korban ledakan gas metana yang terbakar. Lantas, pada Januari 2009, salah satu rumah warga ambruk karena dinding rumah yang retak parah.

Tak berhenti di situ, pada akhir Juni 2009, muncul semburan lumpur yang merupakan semburan terbesar di Desa Siring. Semburan lumpur bercampur gas metana yang keluar di rumah Okky Andriyanto (55), warga RT 3 RW 1 Desa Siring, kemudian terbakar pada Selasa (7/7). Sepekan kemudian, dua bangunan rumah Okky ambles ke dalam tanah.

“Siapa yang sanggup tinggal di daerah seperti ini? Ibarat tempurung kelapa, kami ada di dalam tempurung itu. Sekitar kami adalah bahaya yang sewaktu-waktu mengincar keselamatan jiwa,” tutur Mahmud Marzuki, warga Siring.

Tak punya pilihan

Pemerintah melalui BPLS menyiapkan skema bantuan sosial bagi wilayah di sekitar semburan lumpur Lapindo yang tidak layak huni. Ada tiga desa yang akan mendapat bantuan tersebut, yaitu Desa Mindi, Jatirejo, dan Siring, Kecamatan Porong. Ketiga desa itu tidak layak huni karena banyak terdapat semburan gas berbahaya dan tanahnya rawan ambles.

Bantuan sosial itu berupa uang evakuasi Rp 500.000 per kepala keluarga (KK), uang kontrak rumah Rp 2,5 juta per KK untuk satu tahun, dan uang jatah hidup Rp 300.000 per bulan per jiwa selama enam bulan. Ada sebanyak 756 KK atau 2.174 jiwa di tiga desa itu. BPLS menyiapkan dana Rp 60 miliar untuk bantuan sosial tersebut.

Awalnya, warga Siring enggan menerima bantuan sosial itu karena pemerintah belum menjamin nasib aset rumah dan tanah mereka bila ditinggalkan mengungsi. Namun, rentetan bencana di Siring berhasil “memaksa” warga Siring untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Satu per satu warga pun mulai mengemasi perabotan rumah dan mengungsi.

“Saya tidak punya pilihan lain selain pergi dari sini. Bila tidak mengungsi, bisa-bisa jiwa kami yang terancam. Apalagi, kondisi di sini semakin hari semakin berbahaya saja,” tutur Siti Hidayati (31), warga Siring yang berencana mengungsi ke rumah famili di Desa Wunut, Kecamatan Porong. [Aris Prasetyo]

WIN HENDRARSO mengatakan hal itu saat meninjau bersama Muspida ke tempat semburan lumpur yang keluar dari rekahan tanah di halaman seorang warga di Desa Siring Barat, Kecamatan Porong, Jumat (26/06).

Kawasan Siring Barat, sudah tidak layak huni dan harus dimasukkan peta terdampak yang ditanggung oleh pemerintah pusat. Apalagi dengan munculnya semburan lumpur, sudah cukup sebagai bukti, agar warga di Siring Barat mendapat perlakuan yang sama dengan korban lumpur lainnya, katanya menegaskan.

Ia mengemukakan, material pasir laut dan kulit kerang itu keluar dari perut bumi. Ini menunjukkan kalau kawasan itu dulunya laut, seperti kawasan Sidoarjo lainnya yang merupakan delta.

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Gubernur Jatim terkait masalah ini. “Secepat mungkin saya akan membicarakan masalah ini dengan Gubernur, biar masalah Siring Barat mendapat penanganan lebih cepat,” katanya seperti dikutip Antara.

Dalam kesempatan itu, beberapa warga termasuk OKI ANDRIYANTO, pemilik rumah yang terdapat semburan lumpur meminta, agar Bupati bertindak secepat mungkin.

“Warga harus dievakuasi, selain diberi bansos dan dikontrakkan rumah yang penting harus diberi ganti rugi,” satu diantara warga.

Sementara itu, AHMAD ZULKARNAIN Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), mengatakan, sebenarnya untuk bantuan sosial seperti uang kontrak rumah dua tahun Rp5 juta per KK, uang evakuasi Rp500 ribu per KK dan uang jaminan hidup Rp300 ribu per bulan per jiwa selama 6 bulan sudah ada.

“Kalau untuk bansos tinggal mencairkan saja dananya. Sedangkan untuk ganti rugi masih menunggu payung hukumnya. Hanya itu yang saat ini bisa kami lakukan,” katanya.(ant/ipg)

Tapi, jika mereka ditanya, raut mereka mendadak gelisah. “Mereka takut, resah, Mas,” tutur Kurniawan, 37 tahun, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Ketapang. Maklum saja, Desa Ketapang berjarak hanya beberapa puluh meter dari tanggul penahan lumpur Lapindo, persis hanya dibatasi Jalan Raya Porong.

Desa Ketapang sendiri terdiri dari 14 RT. Sejumlah 2 RT, yakni RT 1 dan RT 7, berada di sebelah timur Jalan Raya Porong dan sudah tenggelam oleh lumpur Lapindo. Kedua RT terakhir ini masuk dalam Peta Terdampak 22 Maret 2007 yang ditetapkan Perpres No 14/2007. Sementara sejumlah 12 RT sisanya terletak di sebelah barat Jalan Raya Porong. Kawasan ini tidak masuk dalam area peta terdampak.

Nyala api yang menggelisahkan warga itu berasal dari semburan gas liar (bubble gas) yang disulut. Gas ini tidak berbau. Hari Minggu (17/5) kemarin, warga RT 3 mula-mula menemukan rembesan tanah basah yang tidak biasa. Gelembung-gelembung kecil pada rembesan itu muncul tanpa henti. Sejumlah warga mencoba menusukkan bambu pada tanah basah itu, sehingga tekanan udara mengarah ke atas lebih kuat. Ketika mereka menyulut di dekat bambu tersebut, nyala api muncul. Sebagian warga lainnya langsung menyulutkan api pada gelembung-gelembung kecil di tanah basah itu.

Warga lalu menyusun beberapa batubata di sekeliling nyala api sehingga menjadi semacam tungku, dan menaruh ketel atau panci yang berisi air di atasnya. Salah seorang warga yang berkerumun malam itu, Rabu (21/5), berusaha untuk bercanda.  “Wah, enak ini, kita tinggal urun ikan emas. Ditaruh dipanci, matang. Ngobrol-ngobrol makin gayeng ini.” Kontan saja sejumlah warga lainnya, terutama ibu-ibu, memaki. “Kalau rumahmu kobong, bagaimana coba?” sahut seorang warga.

Mereka gelisah kalau-kalau gas liar itu jauh lebih banyak dan lebih besar dari yang muncul sekarang. Sebab, semua gas ini muncul tanpa diduga. Mereka kuatir, jangan-jangan di dalam rumah mereka sendiri juga terdapat gas-gas liar semacam. Warga sudah melaporkan adanya semburan gas-gas liar ini kepada Badan Penaggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). “Senin (18/5) kemarin, Mas. Tapi petugas itu, ya, cuma melihat. Ketika kita bertanya, petugas itu cuma menjawab ‘Kita akan laporkan ke Dewan Pengarah’,” ujar Kurniawan, Ketua BPD itu.

Di kawasan RT 3 setidaknya terdapat tiga nyala api besar, dan satu nyala api kecil. Beberapa titik api lainnya di pekarangan dan belakang rumah penduduk dipadamkan warga sendiri. Sementara di RT 8, nyala api muncul di pinggir Sungai Ketapang. Satu nyala api besar persis berada di tubir sungai. Beberapa nyala api besar lainnya muncul di pekarangan warga, beberapa meter dari sungai.

Terhadap kondisi ini, warga Ketapang sebetulnya masih belum mau menuntut macam-macam. “Yang penting kita itu mendapat keterangan yang jelas, apa yang sesungguhnya terjadi ini? Apa kawasan ini berbahaya, tidak layak huni, masih layak huni, atau bagaimana?” tandas Kurniawan.

Menurut warga, BPLS selalu memberi informasi yang tidak jelas, bilang ini tidak berbahaya. Akhir Februari lalu, ketika pertama kali warga menemukan gas liar di tubir Sungai Ketapang, BPLS juga bilang itu tidak berbahaya. Kenyataannya, hanya berselang kurang dari tiga bulan, Desa Ketapang sudah ‘membara’. Belasan titik gas liar muncul di pemukiman. [ba]

“Minggu lalu sudah kita serahkan berkas yang kelima ke Kejaksaan,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Anton Bachrul Alam kepada wartawan di ruangannya, Surabaya, Jumat (15/5/2009).

Sebelumnya pihak kejaksaan enggan melanjutkan penanganan kasus tersebut, karena banyak saksi ahli yang mengatakan jika kasus lumpur Lapindo bukan suatu kelalaian melainkan faktor alam.

“Perlu saksi ahli yang bisa menyatakan jika hal tersebut merupakan kelalaian,” tambah Anton.

Lumpur Lapindo sendiri tanggal 29 Mei ini genap berumur 3 tahun namun upaya menyelesaian kasus tersebut hingga kini belum menemukan titik terang.

“Sudah ada 13 tersangka tapi mereka belum tentu bersalah, kita lihat nanti dipersidangan,” tegas Anton.

Namun berkas yang telah diserahkan ke Kejaksaan tersebut hingga kini belum mendapatkan tanggapan dari pihak kejaksaan.

“Ya kita tunggu saja hasilnya nanti,” pungkas Anton.(mok/gik)