-
Pengamat: Dana Talangan Kasus Lapindo Inkostitusonal
Praktik “bailout” atau dana talangan yang sering dilakukan pemerintah sebelumnya tidak memiliki payung hukum di Indonesia.
-
Pemerintah Belum Pikirkan Sanksi untuk Lapindo
Pembayaran utang Lapindo itu akan menggunakan pos BA99 (dana taktis) dalam APBN 2015.
-
Jokowi Talangi Lapindo, dari Mana Dananya?
Pemerintah akan mengambil aset berupa tanah dalam area peta terdampak jika Minarak tidak bisa mengembalikan talangan itu.
-
In surprise move, govt bankrolls Bakries in Lapindo disaster
Cabinet Secretary: The President has yet to consider [the sanctions] as the people have already been waiting for the compensation.
-
Pelipur Lara di Pusaran Lumpur Lapindo
Jawa Timur tak hanya kaya dengan minyak dan gas, tetapi juga berkembang di sektor pertanian dan peternakan serta industri.
-
Ketinggian Lumpur Mencapai 50 Cm
BPLS berencana membangun tanggul baru yang menghubungkan tanggul titik 67 Desa Gempolsari dan titik 73 di Desa Kedungbendo.
-
Pemerintah Akhirnya Talangi Utang Lapindo Rp 781 Miliar
Lapindo diberi waktu 4 tahun untuk lunasi Rp 781 miliar kepada pemerintah. Kalau lewat, akan disita.
-
Tanggul Lumpur Lapindo Jebol Lagi, Puncak Hujan Mengancam
Hujan yang terus turun bisa menyengsarakan korban lumpur Lapindo di Sidoarjo. Sejumlah titik tanggul kini rawan jebol, sementara antisipasi bencana masih minim.
-
Jokowi Bahas Ganti Rugi Korban Lapindo Hari Ini
Presiden Jokowi memanggil Gubernur Jatim, Bupati Sidoarjo, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
-
Dapur Umum Mulai Berdiri untuk Pengungsi Korban Lapindo
Masih ada warga Desa Gempolsari termasuk peta area terdampak yang belum menerima pembayaran cicilan sama sekali dari PT Minarak Lapindo Jaya.
-
Dua Bukti Kelalaian Bakrie di Lapindo
Meski pengadilan menyatakan semburan lumpur disebabkan faktor alam (gempa Yogya), sejumlah dokumen justru mengatakan sebaliknya.
-
Kena Lumpur Lapindo, Puluhan Warga Mengungsi Lagi
Air yang menggenangi perumahan warga berasal dari Kali Ketapang yang sudah mulai meluber.
-
Pemerintah akan Ambil Alih Utang Lapindo
Jika Lapindo tidak dapat membayar ganti rugi ke pemerintah, maka pemerintah dapat menyita aset milik Lapindo.
-
Ganti Rugi Lapindo Masih “Tarik-Ulur”
Terdapat perbedaan pendapat antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait rencana pembelian aset Minarak Lapindo Jaya.
-
Komisi 5 DPR RI Blusukan ke Warga Korban Lumpur Lapindo
Anggaran ganti-rugi korban Lapindo akan diusahakan masuk APBN Perubahan 2015.
-
Grup Bakrie Restrukturisasi Utang Hingga Rp 69 T
Enam emiten Grup Bakrie akan merestrukturisasi utangnya hingga senilai US$ 5,4 miliar atau sekitar Rp 69,2 triliun pada 2015. Beberapa opsi yang ditawarkan pada kreditor antara lain konversi utang menjadi saham (debt to equity swap), perpanjangan jatuh tempo, dan penurunan bunga.
-
Derita Tiada Henti Korban Lapindo
Liputan MetroTV tentang kasus Lapindo yang berlarut-larut:
-
Menkeu tak Tahu Rencana Pembelian Aset Lapindo
Yang dianggarkan di APBN hanyalah anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk biaya perawatan bagian terluar yang terkena langsung dampak lumpur.
-
Lapindo must pay losses of victims: VP
Vice President Jusuf Kalla affirmed on Wednesday that although the government planned to buy the assets of PT Minarak Lapindo Jaya, the company should still pay compensation to the victims of the mudflow.