-
Pemerintahan Jokowi Belum Serius Tuntaskan Lumpur Lapindo
JAKARTA, SACOM – Jika berhenti pada pemberian ‘dana talangan’ Rp 781 milyar saja, berarti pemerintahan Jokowi tak serius menuntaskan kasus Lumpur Lapindo. Demikian siaran pers Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang disampaikan baru-baru ini kepada suaraagraria.com. Memang pemberian dana sudah menyentuh pada aspek korban, namun sayangnya soal lumpur ini juga harus menyentuh aspek-aspek lainnya. ‘Keputusan dana talangan…
-
Beranikah Jokowi Usut Aktor Penyebab Muncratnya Lumpur Lapindo?
JAKARTA, SACOM – Kita sama-sama tahu siapa pemilik Lapindo Brantas, penyebab muncratnya lumpur di Sidoarjo itu. Beranikah Jokowi mengungkapnya? Jangan anggap dana 781 milyar penanganan lumpur panas Lapindo bahwa kasus itu selesai. Pemerintah juga harus berani mengusut tuntas aktor pelakunya. Untuk diketahui, Rapat Kabinet Jokowi pada tanggal 19 Desember 2014 memutuskan menggelontorkan dana talangan kepada…
-
Buletin Kanal (2008-2009)
Buletin Kanal adalah media cetak yang diterbitkan Kanal Newsroom untuk menjangkau khalayak, khususnya ‘korban Lapindo’. Pada 2008, Buletin Kanal hadir secara periodik mengangkat tema-tema khusus dalam setiap edisinya. Namun pada 2009, karena kendala ongkos cetak yang mahal, kami terpaksa menghentikan penerbitan Buletin Kanal. Mulai tahun 2015, Buletin Kanal hadir dalam versi digital (pdf), publik dapat mengunduhnya melalui tautan yang tersedia. Redaksi Kanal menerima segala macam…
-
Walhi: Lapindo Belum Layak Jadi Geopark
KBR, Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menolak rencana pemerintah untuk menjadikan kawasan banjir lumpur panas Lapindo sebagai kawasan geopark. Geopark dikenal sebagai kawasan terpadu dengan warisan geologi guna mempromosikan pembangunan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Bambang Catur, kawasan Lapindo belum layak untuk dijadikan geopark karena masih perlu kajian lebih lanjut.…
-
Bis zum Hals im Sumpf
Der weltweit grösste Schlammvulkan faucht und sprudelt seit acht Jahren. «Lusi» hat dreizehn Dörfer verschlungen und ist inzwischen zum Sinnbild des Polit-Sumpfs in Indonesien geworden. Anwohner halten Dämme besetzt und rufen nach Kompensation. Nach der Trockenperiode wartet man auf Ostjava sehnlichst auf das kühlende Nass. Die Reisfelder sind noch karg, die Vegetation halb verdorrt und…
-
Hindari Lumpur Lapindo, KAI Bangun Rel Baru
TEMPO.CO, Banyuwangi – Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwi Atmoko, mengatakan pemerintah akan mulai membangun jalur kereta api baru wilayah tak jauh dari semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur tahun 2014. “Jalur baru ini untuk mengantisipasi meluapnya lumpur Lapindo ke jalur kereta di Porong, Sidoarjo,” kata Hermanto di Banyuwangi, Sabtu malam, 27 Desember…
-
Menuntut Negara Hadir secara Elegan dalam Kasus Lapindo
Pemerintah harus menjamin dan memaksa Lapindo untuk mengembalikan seluruh dana yang diambilkan dari uang rakyat, karena termasuk dalam rakyat adalah para korban Lapindo!
-
Kubangan Lumpur Lapindo
Hampir 9 (sembilan) tahun lumpur Lapindo menyembur. Sampai saat ini, lebih dari 50.000 penduduk terusir-paksa dari hunian mereka.
-
Bencana
Bencana dan keberuntungan adalah sukma yang tak terpisahkan. Lumpur Lapindo itu bencana bagi rakyat. Tapi keberuntungan bagi bos Lapindo yang tak mengeluarkan duit lagi.
-
Walhi Kecewa Jokowi Talangi Ganti Rugi Lapindo
Uang talangan berasal dari uang rakyat, berarti korban Lapindo membayar sendiri deritanya.
-
Akal-akalan Selamatkan Lapindo
Firdaus Cahyadi Berita mengejutkan itu datang dari pemerintah Joko Widodo terkait dengan penyelesaian kasus Lapindo. Pemerintah secara resmi kembali menggunakan uang pajak rakyat untuk menyelamatkan Lapindo dari tanggung jawabnya dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo. Demi menyelamatkan Lapindo dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun ditabrak. Putusan MK dalam uji materi…
-
Jangan Bayar Ganti Rugi via Lapindo
Ganti rugi paling tepat dibagikan melalui BPLS.
-
Pemerintah Harus Menindak PT Minarak Lapindo
Pemerintah harus transparan mengenai sumber dana talangan untuk PT Minarak Lapindo.
-
Lapindo Diminta Serahkan Sertifikat Aset
Korban Lapindo menunggu bukti tertulis dari pemerintah. Selama ini sudah banyak janji namun belum ada realisasi.
-
Bakrie Telecom agrees restructuring
Creditors of Bakrie Telecom have approved its restructuring plan, after it missed a November 2013 coupon payment on its US$380m 11.5% bonds due 2015, but some bondholders were unhappy that they were barred from voting.
-
Aset Minarak Lapindo bakal Dilelang
Warga meminta Jokowi membuat bukti tertulis terkait dengan keputusan pemerintah akan melunasi ganti rugi yang sebenarnya menjadi kewajiban PT MLJ.
-
Lapindo Serahkan 9.900 Sertifikat Tanah
Lapindo sudah lama mengajukan proposal kepada pemerintah untuk menalangi kekurangan pembayaran.
-
Kalla claims controversial Lapindo bailout a win-win solution
The company has purchased land from the disaster victims. That land is used as collateral for the government.
-
Kejagung Belum Dapat Arahan Rencana Penyitaan Aset Lapindo
Pemerintah akan mengambil berbagai surat, termasuk sertifikat tanah atas lahan yang kini menjadi lautan lumpur sebagai jaminan. Nilainya ditaksir mencapai Rp 3 trilyun lebih.