-
Walhi Kecewa Jokowi Talangi Ganti Rugi Lapindo
Uang talangan berasal dari uang rakyat, berarti korban Lapindo membayar sendiri deritanya.
-
Akal-akalan Selamatkan Lapindo
Firdaus Cahyadi Berita mengejutkan itu datang dari pemerintah Joko Widodo terkait dengan penyelesaian kasus Lapindo. Pemerintah secara resmi kembali menggunakan uang pajak rakyat untuk menyelamatkan Lapindo dari tanggung jawabnya dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo. Demi menyelamatkan Lapindo dalam kasus semburan lumpur di Sidoarjo, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun ditabrak. Putusan MK dalam uji materi…
-
Jangan Bayar Ganti Rugi via Lapindo
Ganti rugi paling tepat dibagikan melalui BPLS.
-
Pemerintah Harus Menindak PT Minarak Lapindo
Pemerintah harus transparan mengenai sumber dana talangan untuk PT Minarak Lapindo.
-
Aset Minarak Lapindo bakal Dilelang
Warga meminta Jokowi membuat bukti tertulis terkait dengan keputusan pemerintah akan melunasi ganti rugi yang sebenarnya menjadi kewajiban PT MLJ.
-
Kalla claims controversial Lapindo bailout a win-win solution
The company has purchased land from the disaster victims. That land is used as collateral for the government.
-
Kejagung Belum Dapat Arahan Rencana Penyitaan Aset Lapindo
Pemerintah akan mengambil berbagai surat, termasuk sertifikat tanah atas lahan yang kini menjadi lautan lumpur sebagai jaminan. Nilainya ditaksir mencapai Rp 3 trilyun lebih.
-
Pengamat: Dana Talangan Kasus Lapindo Inkostitusonal
Praktik “bailout” atau dana talangan yang sering dilakukan pemerintah sebelumnya tidak memiliki payung hukum di Indonesia.
-
Jokowi Talangi Lapindo, dari Mana Dananya?
Pemerintah akan mengambil aset berupa tanah dalam area peta terdampak jika Minarak tidak bisa mengembalikan talangan itu.
-
In surprise move, govt bankrolls Bakries in Lapindo disaster
Cabinet Secretary: The President has yet to consider [the sanctions] as the people have already been waiting for the compensation.
-
Rekomendasi Penuntasan Permasalahan Lumpur Lapindo kepada Pemerintahan Baru
Pemerintah perlu proaktif melakukan pendataan korban Lapindo. Data ini sangat penting untuk pemulihan krisis korban Lapindo.
-
Kejanggalan Penanganan Lumpur Lapindo
Korban Lapindo yang berada di dalam peta terdampak mengajukan uji materi terhadap Undang-undang No. 15/2013 tentang Perubahan atas UU No 19/2012 tentang APBN, tentang anggaran ganti rugi untuk korban lumpur Lapindo.