-
Talangan APBN Buat Lapindo
Kasus ini lebih merupakan hilangnya hak milik warga negara akibat kegiatan ekonomi pihak tertentu yang abai akan prinsip kehati-hatian.
-
Lapindo Ditalangi Rp 781M Masih Belum Cukup
Mekanisme pencairan dana talangan dan perjanjian legal segera dirumuskan oleh pemerintah.
-
BPKP Verifikasi Berkas Korban Lapindo
Diberi waktu hingga akhir Februari ini, hasil verifikasi akan menjadi patokan pencairan ganti rugi kepada warga.
-
Amankan Aset Lapindo, Pemerintah Bentuk Tim Khusus
Meski direncanakan lewat BPLS, hingga kini anggaran belum masuk dalam anggaran BPLS.
-
Dana Talangan: Uang dari Pajak
Niat baik saja kerap tidak cukup. Perlu tata kelola yang benar untuk menjamin semuanya berjalan baik.
-
Skema Pengembalian Dana Cadangan Lapindo Urusan Pemerintah
Banggar DPR: Semuanya dikembalikan pada Pemerintah, DPR memantau.
-
Lagi, Masih Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo: Politik-Ekonomi
Banyak kejanggalan yang harus diungkap. Ketika trilyunan uang rakyat dikeluarkan tanpa adanya transparansi anggaran, korupsi sangat potensial untuk terjadi.
-
Ini Mekanisme Pemberian Dana Talangan Lapindo
Aset Lapindo yang dijaminkan harus melewati audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.
-
Banggar Setujui Suntikan Modal untuk Lapindo
Banggar hanya berwenang menyetujui besaran anggaran saja, pembahasan selanjutnya dengan Komisi XI.
-
BPLS Minta Rekening Warga Tidak Terblokir
Jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengambil alih kewajiban Lapindo mencapai lebih dari Rp700 miliar.
-
Menkeu Lapor ke DPR
Menkeu: Lapindo akan berurusan langsung dengan pemerintah untuk membayar dana talangan ganti rugi korban lumpur.
-
Lapindo Berkubang Dana Talangan
Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim masih menghantui warga terdampak.
-
Korban Lapindo Perlu Pemulihan Sosial-Ekologis
Harusnya ada upaya tidak sekadar menghitung kerugian materil belaka. Penting juga ada penghukuman kejahatan korporasi.
-
DPR Akan Kaji Dana Talangan Lapindo
Komisi II: DPR punya kewenangan untuk menerima atau menolak.
-
Masih Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo: Etika
Beragam praktik tidak etis yang selama ini dilakukan Lapindo rupanya masih belum cukup untuk membuka cakrawala pemerintah dalam melihat kasus Lapindo.
-
Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo
Kini saatnya menenggelamkan sang raksasa jahat dalam lumpur Lapindo, bukannya justru melindungi dan ikut tenggelam bersamanya.
-
Pemerintahan Jokowi Belum Serius Tuntaskan Lumpur Lapindo
JAKARTA, SACOM – Jika berhenti pada pemberian ‘dana talangan’ Rp 781 milyar saja, berarti pemerintahan Jokowi tak serius menuntaskan kasus Lumpur Lapindo. Demikian siaran pers Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang disampaikan baru-baru ini kepada suaraagraria.com. Memang pemberian dana sudah menyentuh pada aspek korban, namun sayangnya soal lumpur ini juga harus menyentuh aspek-aspek lainnya. ‘Keputusan dana talangan…
-
Beranikah Jokowi Usut Aktor Penyebab Muncratnya Lumpur Lapindo?
JAKARTA, SACOM – Kita sama-sama tahu siapa pemilik Lapindo Brantas, penyebab muncratnya lumpur di Sidoarjo itu. Beranikah Jokowi mengungkapnya? Jangan anggap dana 781 milyar penanganan lumpur panas Lapindo bahwa kasus itu selesai. Pemerintah juga harus berani mengusut tuntas aktor pelakunya. Untuk diketahui, Rapat Kabinet Jokowi pada tanggal 19 Desember 2014 memutuskan menggelontorkan dana talangan kepada…
-
Menuntut Negara Hadir secara Elegan dalam Kasus Lapindo
Pemerintah harus menjamin dan memaksa Lapindo untuk mengembalikan seluruh dana yang diambilkan dari uang rakyat, karena termasuk dalam rakyat adalah para korban Lapindo!
-
Kubangan Lumpur Lapindo
Hampir 9 (sembilan) tahun lumpur Lapindo menyembur. Sampai saat ini, lebih dari 50.000 penduduk terusir-paksa dari hunian mereka.