-
Lima Tahun Lagi Sidoarjo Bisa Tenggelam
Pakar ITS: Tanggulangin, misalnya, sekarang bisa dibilang sebagai kawasan yang tidak memiliki fungsi ekologis lagi.
-
Golkar dan Lapindo
Golkar telah menjadi alat yang sangat efektif bagi Aburizal bukan hanya untuk melakukan ‘normalisasi’ namun juga melepaskan diri dari kasus Lapindo.
-
Pengamat: DPR Tidak Boleh Terjebak dalam Konflik Golkar
Mengapa hak angket Lapindo muncul setelah dualisme Partai Golkar, jika memang Lapindo telah lama merugikan rakyat dan negara.
-
Golkar Kubu Munas Jakarta Wacanakan Hak Angket Lapindo
Apakah rakyat terselamatkan, ataukah pengusaha yang menikmati dana talangan itu?
-
Korban Lapindo Berharap Ganti Rugi Sebelum 29 Mei
Korban: Saya tidak tahu ada penurunan (aset), isu yang saya dengar malah membengkak.
-
Pengamat: Hak Angket Lapindo Tak Relevan
Wacana hak angket menunjukkan DPR lebih sibuk dengan urusan internal ketimbang kepentingan publik.
-
Indonesian Government to Check Lapindo’s Assets to Payout Sidoarjo Mudflow Compensation
Indonesian Government to Check Lapindo’s Assets
-
Hitung Aset Minarak Lapindo Jaya, Tim pun Dibentuk
Basuki: Jumlahnya masih dihitung lagi. Ini baru laporan sementara.
-
Aset Lapindo Menyusut Rp 300 Miliar Setelah Diaudit BPKP
Belum termasuk fasilitas sosial. Ada ponpes di situ yang akan dihitung beserta berkas delapan keluarga.
-
Lumpur Lapindo Meluber Lagi, Puluhan Rumah Warga Tergenang
Sekitar seratus orang warga yang rumahnya terendam lumpur terpaksa mengungsi di balai desa setempat.
-
Negara Absen dalam Kasus Lapindo, Apa Iya? (BPLS)
Satu-satunya ketidakhadiran negara dalam kasus ini adalah untuk menjatuhkan hukuman setimpal pada Lapindo.
-
[Februari 2015] Kasus Lapindo, Negara Hadir untuk Siapa?
Presiden Jokowi seharusnya tidak memandang persoalan lumpur Lapindo sebagai persoalan sederhana dan bisa diselesaikan tuntas dengan menalangi pembayaran ganti rugi. Sejumlah pekerjaan pemulihan dan upaya mitigasi perlu dilakukan. Memantau persebaran lumpur dan dampaknya perlu dilakukan terus menerus dan diimbangi upaya pemulihan lingkungan dan monitoring kesehatan warga.
-
BPKP Rampungkan Verifikasi Korban Lumpur Lapindo
Laporan akan langsung diserahkan pada pimpinan BPKP pusat serta lembaga yang meminta verifikasi, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum.
-
Negara Absen dalam Kasus Lapindo, Apa Iya? (Timnas)
Timnas telah meletakkan pondasi dasar bagi pemindahan penduduk secara paksa, pola yang berlanjut pada masa kerja BPLS.
-
Negara Absen dalam Kasus Lapindo, Apa Iya? (Pra Semburan)
Negara adalah otorita politik pemberi izin kegiatan industri berbahaya yang potensial memicu lahirnya krisis sosial-ekologis yang lebih luas.
-
Perusahaan Minyak Bakrie Klaim Dapat Tambahan Produksi
Energi Mega Persada memiliki ‘participating interest’ di 12 blok migas yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.
-
Sejumlah Persoalan Hantui Pencairan Ganti Rugi Lumpur Lapindo
Tunggakan pembayaran terhadap warga korban lumpur di peta area terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas mencapai Rp 781 miliar.
-
Pemerintah Siap Tambah Dana Talangan Lapindo
Dana tersebut belum menghitung kebutuhan korban yang mengambil rumah di Kahuripan Nirvana Village.
-
BPLS Buat Tanggul Porong yang Baru
Sisa ganti rugi sebesar Rp 781 miliar terpaksa harus ditutupi pemerintah melalui APBN 2015.