-
Talangan APBN Buat Lapindo
Kasus ini lebih merupakan hilangnya hak milik warga negara akibat kegiatan ekonomi pihak tertentu yang abai akan prinsip kehati-hatian.
-
Lapindo Ditalangi Rp 781M Masih Belum Cukup
Mekanisme pencairan dana talangan dan perjanjian legal segera dirumuskan oleh pemerintah.
-
Kejari Usut Dugaan Korupsi Tanah Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo
Tim penyidik masih memerlukan dokumen penting untuk melengkapi berkas perkara untuk menjerat Kepala Desa Gempolsari dan mantan takmir masjid desa setempat.
-
BPKP Verifikasi Berkas Korban Lapindo
Diberi waktu hingga akhir Februari ini, hasil verifikasi akan menjadi patokan pencairan ganti rugi kepada warga.
-
Amankan Aset Lapindo, Pemerintah Bentuk Tim Khusus
Meski direncanakan lewat BPLS, hingga kini anggaran belum masuk dalam anggaran BPLS.
-
Dana Talangan: Uang dari Pajak
Niat baik saja kerap tidak cukup. Perlu tata kelola yang benar untuk menjamin semuanya berjalan baik.
-
Skema Pengembalian Dana Cadangan Lapindo Urusan Pemerintah
Banggar DPR: Semuanya dikembalikan pada Pemerintah, DPR memantau.
-
Lagi, Masih Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo: Politik-Ekonomi
Banyak kejanggalan yang harus diungkap. Ketika trilyunan uang rakyat dikeluarkan tanpa adanya transparansi anggaran, korupsi sangat potensial untuk terjadi.
-
Ini Mekanisme Pemberian Dana Talangan Lapindo
Aset Lapindo yang dijaminkan harus melewati audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.
-
Banggar Setujui Suntikan Modal untuk Lapindo
Banggar hanya berwenang menyetujui besaran anggaran saja, pembahasan selanjutnya dengan Komisi XI.
-
[Januari 2015] Membuka Sumbat Informasi Kasus Lapindo
Buletin Kanal hadir kembali dalam bentuk digital (pdf), selain untuk menghemat biaya produksi juga demi memudahkan distribusi informasi kasus Lapindo pada publik luas. Harapannya, publik dapat menjadi agen redistribusi informasi tersebut karena tanpa dukungan publik semacam itu kasus Lapindo tidak akan pernah tuntas. Sudah waktunya kita buka semua sumbat informasi kasus Lapindo demi petaka industri…
-
BPLS Diskriminatif Tangani Korban Lumpur Lapindo
Komisi V DPR-RI akan mengontrol masalah ini sampai benar-benar tuntas.
-
BPLS Minta Rekening Warga Tidak Terblokir
Jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengambil alih kewajiban Lapindo mencapai lebih dari Rp700 miliar.
-
Menkeu Lapor ke DPR
Menkeu: Lapindo akan berurusan langsung dengan pemerintah untuk membayar dana talangan ganti rugi korban lumpur.
-
Lapindo Berkubang Dana Talangan
Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim masih menghantui warga terdampak.
-
Korban Lapindo Perlu Pemulihan Sosial-Ekologis
Harusnya ada upaya tidak sekadar menghitung kerugian materil belaka. Penting juga ada penghukuman kejahatan korporasi.
-
Masih Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo: Etika
Beragam praktik tidak etis yang selama ini dilakukan Lapindo rupanya masih belum cukup untuk membuka cakrawala pemerintah dalam melihat kasus Lapindo.
-
Menyoal Dana Talangan untuk Lapindo
Kini saatnya menenggelamkan sang raksasa jahat dalam lumpur Lapindo, bukannya justru melindungi dan ikut tenggelam bersamanya.
-
Negara Salah Kaprah dalam Mempertanggungjawabkan Pemulihan Korban Lumpur Lapindo
KontraS: rencana dana talangan tidak lebih dari sekadar transaksi ekonomi dan mengabaikan skema pemulihan komprehensif atas praktik pelanggaran HAM.