Author: catur

korbanlumpur.info – Bibir pemuda itu seperti ingin tersenyum. Senyum tertahan. Senyum tak jadi. Hampir setengah menit, namun hanya raut bingung yang ditampakkannya. Beberapa jenak kemudian barulah Anto, pemuda itu, buka suara. “Entahlah. Saya tidak tahu,” katanya, menyerah. Tangannya segera bergerak lagi, mengaduk kopi susu untuk kami tengah malam itu, hanya 8 jam menjelang pencoblosan.

Anto tidak sedang mengerjakan soal matematika. Dia juga bukannya sedang mengerjakan teka teki silang raksasa dengan hadiah utama sebuah rumah. Pertanyaan yang diajukan padanya pendek saja: apakah ia akan menggunakan hak pilihnya?

“Gamang.” Inilah jawaban Anto, penjaga warung kopi di Pasar Porong lama.

Anto tidak sendiri. Kebimbangan menghinggapi mayoritas korban lumpur Lapindo maupun warga lain di sekitar tanggul. Haruskah mereka memilih?

Rasa gamang itu tergambar jelas di malam pencoblosan. Desa-desa tersisa di sekitar tanggul, sepi. Sepanjang Jalan Raya Porong, sepi. Jarang warung yang masih buka. Warung, tempat ngobrol paling asyik itu –terutama bila menjelang event besar seperti coblosan—nyatanya malah tutup.

Masuk kampung, tak ada jagongan. Tak ada kemitan. Pasar Baru Porong, kamp pengungsi yang masih hidup hingga kini, sudah senyap sejak isya. Hanya saat Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso datang, ada gempita sebentar. Setelah itu, rolling door kios-kios ditutup, spanduk lusuh diturunkan. Mereka tidur dalam pelukan dingin puncak kemarau. Mereka coba tidur dalam bimbang yang menekan.

Petak-petak stan yang berubah menjadi tempat tinggal terasa kian sempit. Bukan oleh kasur, bantal, dan perkakas yang berjejal, namun oleh sebuah pertanyaan pendek yang tak juga mereka temukan jawabannya. Manakah yang lebih baik, menggunakan hak pilih atau golput saja?

Sipon, Ponadi, dan M. Amin memang tak bisa merumuskan dengan kalimat tertata. Namun, kerut di kening mereka, juga jeda yang lama tercipta kala memberikan jawaban, jelas menunjukkan kebimbangan. Ketiganya sadar, suara pengungsi seperti mereka akan bergaung jauh. Gemanya membahana. Apa pun pilihan mereka, itu akan menjadi justifikasi bagi pihak-pihak di luar sana.

Karena itu Bupati Sidoarjo, Win Hendrarso sampai dua kali mengunjungi kamp pengungsian Pasar Porong Baru. Pertama, di malam menjelang pencoblosan. Kedua, pagi hari saat pemilihan. Di dua kesempatan itu Win menyampaikan pesan yang sama: gunakan hak pilih Anda. Janganlah putus asa.

“Bayangkan, Win terakhir kali datang ke kamp pengungsian pada Maret 2007. Setelah lebih dari setahun, barulah ia datang lagi. Dua kali dalam interval yang hanya beberapa jam. Dari situ kita bisa membaca, betapa suara pengungsi korban lumpur begitu pentingnya. Makin banyak pengungsi yang menggunakan hak pilihnya, makin senang pemerintah. Mereka bisa bilang: Tuh, kan, pengungsi tidak putus asa. Buktinya, mereka masih begitu antusias memberikan hak pilihnya,” begitu ulasan Winarko, aktivis Posko Bersama Korban Lapindo (PBKL).

Suara korban lumpur memang menjadi rebutan. Pemerintah ingin para korban tetap menggunakan hak pilihnya. Penggunaan hak pilih menunjukkan adanya optimisme, belum matinya harapan bahwa persoalan pengungsi segera menemukan solusi. Pemerintah dan Lapindo butuh justifikasi ini.

PBKL, organisasi cair yang menghimpun sejumlah kelompok warga korban lumpur dan badan-badan yang bersimpati pada mereka, punya kepentingan berbeda. Bagi mereka, tak ada pilihan sebaik golput. Inilah megaphone yang paling mereka butuhkan untuk mengabarkan bahwa masalah belum terselesaikan.

Maka, di markas PBKL yang terletak persis di samping makam Kelurahan Gedang, hiruk pikuk Pilgub jauh dari orbit mereka. Selasa malam, malam terakhir sebelum pencoblosan, tak ada jagongan bertema Pilgub. Mereka lebih sibuk membahas cara terbaik untuk mendapatkan ganti rugi paling memadai.

Irsyad, misalnya. Malam itu ia menceritakan sebuah rapat warga di desanya yang berakhir ricuh. Salah satu warga menyatakan bahwa Desa Besuki Timur sebenarnya akan masuk dalam peta desa terdampak. Namun, hal ini gagal karena ada dua warga peserta pertemuan nasional para korban Lapindo di Jakarta memberi ide berbeda. Dua orang itu meminta bahwa Desa Besuki Timur tidak masuk dalam peta terdampak.

Irsyad yang merasa dikambinghitamkan, langsung berdiri. Ia meminta agar langsung sebut nama, siapa orang yang menggagalkan masuknya Besuki Timur dalam peta desa terdampak. Sebab, dirinyalah yang mengikuti pertemuan di Jakarta itu. “Namun, saya tidak melakukan penggagalan itu. Saya sedang dijadikan kambing hitam,” kata Irsyad dalam laporannya yang didokumentasikan di PBKL.

Belum lama Irsyad berbagi masalahnya, datang lagi warga dari desa lain. Mereka diterima Paring, salah satu aktivis di posko tersebut. Kepada mereka Paring menjelaskan tentang kampanye penyadaran dan advokasi yang sedang digalang ia dan kawan-kawannya. Satu sudah berjalan, yakni situs informasi korban Lumpur Sidoarjo yang beralamat di http://www.korbanlumpur.info. Dua lagi masih digagas: radio komunitas dan buletin.

Di rumah dengan 4 kamar itu, ide-ide pemberdayaan ditelurkan. Tak ada televisi, tak ada intervensi dari berita-berita pilgub yang mereka benci. Tak ada kursi, semua lesehan di lantai yang hanya sebagian tertutup karpet tipis. Tak ada makanan, karena lapar adalah tanggungan sendiri-sendiri.

Namun, diskusi yang muncul begitu hidup. Termasuk, rencana memberi warga –dimulai dari para aktivisnya— alamat e-mail untuk bisa berhubungan dengan pihak luar. “”Dengan punya e-mail, punya situs, kita bisa berhubungan dengan pihak-pihak lain, termasuk di luar negeri, yang mau membantu kita. Murah dan cepat,”” urai Paring.

Kemarin siang, jelang ashar, suara selesai dihitung. Dari 3 tempat pemungutan suara di kamp pengungsian, ketiga-tiganya dimenangkan pasangan Achmady-Suhartono dengan selisih luar biasa. Pasangan Achsan menang dengan persentase 74,7% di TPS 08 (dihitung dari total suara terpakai, termasuk suara tidak sah), 85,9% di TPS 09, dan 73,6% di TPS 10.

Ya, korban lumpur di kamp pengungsian sudah memberikan jawaban. (*)

korbanlumpur.info – Pasangan Achmady-Suhartono mencetak kejutan. Terjerembab di posisi buncit menurut hasil quick count, pasangan Achsan justru unggul di lokasi paling dicermati: Kamp Penampungan Pengungsi Pasar Porong Baru. Keunggulannya sangat signifikan. Di tempat pemungutan suara (TPS) 08, Achsan mengumpulkan 74,7% suara. Di TPS 09, mereka mendulang 85,9% dan di TPS 10 pasangan yang diusung PKB ini unggul dengan 73,6% suara. Mengapa?

Bila pertanyaan ini diajukan kepada para pengungsi sendiri, mereka tetap kesulitan menjawab. Ada jeda lama sebelum jawaban keluar dari mulut mereka. Namun demikian, inilah jawaban yang paling sering mereka berikan: Achmady satu-satunya cagub yang berkampanye di kamp tersebut.

“Saya tidak paham janji-janji para cagub itu,”” kata M. Amin, salah satu penghuni kamp pengungsian. Di depannya, hanya 1,5 meter dari tempat ia berbicara, sebuah papan besar berdiri. Wajah kelima pasangan cagub dan cawagub terpampang jelas, lengkap dengan visi, misi, dan program mereka.

““Saya juga tidak berharap. Hanya saja karena ini pemilihan, saya ya pilih,”” katanya.

Jawaban lebih jelas datang dari seorang pemuda yang enggan disebut namanya. Ia penghuni kamp itu juga. “Wajar bila Achsan menang di kamp pengungsi Pasar Porong Baru. Ia satu-satunya cagub yang datang, dan ia menjanjikan uang makan sebulan penuh untuk seluruh pengungsi bila menang,” katanya.

Ya, hanya bila menang. Sayangnya, harapan ini seperti jauh dari kenyataan. Beragam hasil quick count menunjukkan Achsan berada di posisi terbawah dengan suara tak sampai 10%.

Meski demikian, pengungsi masih berharap kemenangan yang dimaksud bukan kemenangan dalam Pilgub Jatim, namun kemenangan di TPS mereka. Pengungsi memang tak sempat –juga tak biasa— memverifikasi.

Namun bagaimana pun, strategi Achsan sepertinya bisa ditiru Karsa atau Ka-Ji yang diyakini melenggang ke Pilgub putaran kedua. Hanya dengan janji semacam “uang makan sebulan”, Achsan bisa meraih kemenangan mutlak. Mungkin Karsa dan Ka-Ji butuh mencari titik-titik yang bisa dibeli semacam ini.

Daya Tahan

Tentu tidak semua pengungsi sepakat dengan keberhasilan “pembelian borongan” yang dilakukan Achsan. Rinto –bukan nama sebenarnya—tak yakin ada cagub yang mau mengupayakan perbaikan nasib dirinya dengan tegas. Karena itu pemuda yang tinggal di salah satu petak Pasar Baru Porong itu bergabung dengan Posko Bersama Korban Lapindo (PBKL). Ia menyerukan golput agar nasib mereka diperhatikan. Bersuara dengan cara tak memberi suara.

““Buat apa kami memilih, sementara mereka tidak peduli pada kami?”” kata Winarko, aktivis PBKL.

““Kalau kita bicara tentang Jatim, masalah terbesarnya tentulah lumpur dan beragam eksesnya. Kresnayana Yahya, doktor ITS itu menyebut kerugian ekonomi akibat lumpur mencapai Rp 500 miliar per hari. Kerugiannya mulai dari infrastruktur, pariwisata, ekonomi, pendidikan, dan tentu saja hajat hidup masyarakat secara umum, utamanya korban Lapindo. Tapi apa yang terjadi? Tak ada satu pun calon gubernur (cagub) yang menawarkan program penyelesaian untuk para korban. Lha buat apa kami memilih?,”” lanjutnya.

Winarko sadar, lumpur ini adalah perkara yang sangat besar. Namun sebagai calon pemimpin Jatim, sudah sewajarnya bila kelima pasang cagub dan cawagub itu memikirkannya. Bila ternyata itu tidak mereka coba, sudah jelas posisi mereka di mana.

““Apa dalam kondisi demikian kami masih bisa menaruh harapan? Masih adakah alasan bagi kami untuk memilih? Saya rasa tidak,”” tegasnya.

Kini, terbukti sudah mayoritas warga korban lumpur yang mengungsi di Pasar Baru Porong tak sependapat dengan lelaki plontos lulusan Australia ini. Mereka telah mempercayakan aspirasinya pada Achmady.

Dan memang, meski kini makin lengang karena banyak pengungsi yang mengontrak di luar, Pasar Baru Porong jelas bukan pilihan tempat tinggal. Sempit, pengap, dengan level toleransi yang harus dijaga tetap tinggi tiap hari. Dalam kondisi frustrasi semacam itu, Achmady datang dengan janji: uang makan sebulan penuh. Tidak banyak, namun sangat membantu bagi mereka yang susah mendapat pekerjaan di luar.

““Kami tidak mengeluh. Mereka tak bisa disalahkan dan memang tak perlu disalahkan. Ini proses yang sangat panjang dan tidak semua memiliki daya tahan yang sama,”” kata Winarko. (*)