-
Hitung Aset Minarak Lapindo Jaya, Tim pun Dibentuk
Basuki: Jumlahnya masih dihitung lagi. Ini baru laporan sementara.
-
Aset Lapindo Menyusut Rp 300 Miliar Setelah Diaudit BPKP
Belum termasuk fasilitas sosial. Ada ponpes di situ yang akan dihitung beserta berkas delapan keluarga.
-
Lapindo mud wall falls, residents’ sorrows spiral
Victim: We are actually tired of the promises.
-
Lumpur Lapindo Meluber Lagi, Puluhan Rumah Warga Tergenang
Sekitar seratus orang warga yang rumahnya terendam lumpur terpaksa mengungsi di balai desa setempat.
-
Negara Absen dalam Kasus Lapindo, Apa Iya? (BPLS)
Satu-satunya ketidakhadiran negara dalam kasus ini adalah untuk menjatuhkan hukuman setimpal pada Lapindo.
-
[Februari 2015] Kasus Lapindo, Negara Hadir untuk Siapa?
Presiden Jokowi seharusnya tidak memandang persoalan lumpur Lapindo sebagai persoalan sederhana dan bisa diselesaikan tuntas dengan menalangi pembayaran ganti rugi. Sejumlah pekerjaan pemulihan dan upaya mitigasi perlu dilakukan. Memantau persebaran lumpur dan dampaknya perlu dilakukan terus menerus dan diimbangi upaya pemulihan lingkungan dan monitoring kesehatan warga.
-
BPKP Rampungkan Verifikasi Korban Lumpur Lapindo
Laporan akan langsung diserahkan pada pimpinan BPKP pusat serta lembaga yang meminta verifikasi, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum.
-
Negara Absen dalam Kasus Lapindo, Apa Iya? (Pra Semburan)
Negara adalah otorita politik pemberi izin kegiatan industri berbahaya yang potensial memicu lahirnya krisis sosial-ekologis yang lebih luas.
-
Perusahaan Minyak Bakrie Klaim Dapat Tambahan Produksi
Energi Mega Persada memiliki ‘participating interest’ di 12 blok migas yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.
-
Sejumlah Persoalan Hantui Pencairan Ganti Rugi Lumpur Lapindo
Tunggakan pembayaran terhadap warga korban lumpur di peta area terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas mencapai Rp 781 miliar.
-
Pemerintah Siap Tambah Dana Talangan Lapindo
Dana tersebut belum menghitung kebutuhan korban yang mengambil rumah di Kahuripan Nirvana Village.
-
BPLS Buat Tanggul Porong yang Baru
Sisa ganti rugi sebesar Rp 781 miliar terpaksa harus ditutupi pemerintah melalui APBN 2015.
-
Talangan APBN Buat Lapindo
Kasus ini lebih merupakan hilangnya hak milik warga negara akibat kegiatan ekonomi pihak tertentu yang abai akan prinsip kehati-hatian.
-
Lapindo Ditalangi Rp 781M Masih Belum Cukup
Mekanisme pencairan dana talangan dan perjanjian legal segera dirumuskan oleh pemerintah.
-
Kejari Usut Dugaan Korupsi Tanah Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo
Tim penyidik masih memerlukan dokumen penting untuk melengkapi berkas perkara untuk menjerat Kepala Desa Gempolsari dan mantan takmir masjid desa setempat.
-
BPKP Verifikasi Berkas Korban Lapindo
Diberi waktu hingga akhir Februari ini, hasil verifikasi akan menjadi patokan pencairan ganti rugi kepada warga.
-
Amankan Aset Lapindo, Pemerintah Bentuk Tim Khusus
Meski direncanakan lewat BPLS, hingga kini anggaran belum masuk dalam anggaran BPLS.
-
Dana Talangan: Uang dari Pajak
Niat baik saja kerap tidak cukup. Perlu tata kelola yang benar untuk menjamin semuanya berjalan baik.
-
Skema Pengembalian Dana Cadangan Lapindo Urusan Pemerintah
Banggar DPR: Semuanya dikembalikan pada Pemerintah, DPR memantau.