-
Menkeu tak Tahu Rencana Pembelian Aset Lapindo
Yang dianggarkan di APBN hanyalah anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk biaya perawatan bagian terluar yang terkena langsung dampak lumpur.
-
Lapindo must pay losses of victims: VP
Vice President Jusuf Kalla affirmed on Wednesday that although the government planned to buy the assets of PT Minarak Lapindo Jaya, the company should still pay compensation to the victims of the mudflow.
-
Jokowi Disarankan Ubah Status Bencana Lapindo
Status bencana nasional merupakan sebuah kesalahan yang dibuat oleh pemerintah mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akibatnya, ganti rugi lumpur Lapindo hanya dibebankan kepada pemerintah.
-
Dampak Pembuangan Lumpur, Petani Tambak Rugi Ratusan Juta
Perwakilan petani tambak Sidoarjo mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo akibat kerugian ratusan juta rupiah, dampak pembuangan air bercampur lumpur.
-
Lumpur Lapindo Meluap, Balai Desa Dipindah
Ini bukan kali kali pertama Balai Desa Kedungbendo dipindah. Sebelumnya, balai desa dipindahkan ke rumah mantan Kepala Desa Kedungbendo Hasan.
-
Perbaikan Tanggul Lumpur Lapindo Dilanjutkan
Lapindo siap menjual aset di wilayah terdampak. Saat ini, Lapindo menyiapkan 7.000 sertifikat tanah dan rumah dengan luas total sekitar 200 hektar untuk jual-beli ini.
-
Batalkan Pembelian Aset Lapindo
Rencana pemerintah membeli aset Lapindo akan merusak citra Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
-
Bakrie banking on Energi Mega
The Bakrie companies’ ‘tradition’ of selling their assets and sourcing new loans to refinance their debts must be avoided.
-
Sekolah Korban Lumpur Lapindo belum Dapat Ganti Rugi
Bangunan sekolah yang tenggelam belum mendapatkan ganti rugi. Madrasah Aliyah Kholid bin Walid menjadi satu dari puluhan sekolah belum menerima ganti rugi sepeser pun dari Lapindo.
-
Govt to ‘Help’ Lapindo With Mudflow Compensation, Offers to Buy Assets
Scientists blame drilling activities by the company for triggering the eruption, but the government at the time decreed it a natural disaster.
-
Kejayaan Grup Bakrie di Pasar Modal Sudah Habis
Kapitalisasi pasar emiten Grup Bakrie kian menciut, seiring kejatuhan harga saham kelompok usaha tersebut dan lunturnya kepercayaan investor lantaran beragam restrukturisasi hutang yang tak kunjung rampung.
-
Utang Bakrie Telekom Sentuh Rp19 Triliun?
Tagihan tersebut diajukan oleh lebih dari 300 kreditur.
-
Ical, Golkar, dan Lapindo
Lapindo masih berutang Rp 781 miliar. Kekuatan politik yang dimiliki Ical bisa menjadi penopang bisnis keluarga Bakrie.
-
Bakrieland Bangun 2 Taman Hiburan Dekat Lokasi Lapindo
Bakrieland berencana mengembangkan proyek taman hiburan “Jungle Water” dan “Jungle World” di Sidoarjo, Jawa Timur. Pembangunan akan dimulai 2015.
-
Jokowi Ingatkan Lapindo Tuntaskan Hutang Tahun Depan
Pemerintah masih berkewajiban membayar sekitar Rp 300 miliar pada warga melalui APBN 2015. Namun, Lapindo harus terlebih dahulu melunasi kewajiban ganti ruginya.
-
Lapindo Bokek, Negara Tekor
Sejak 2007 hingga 2014, Pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 9,53 triliun.
-
Tagih Janji, Korban Lapindo Surati Menteri PU
Hasil rapat Dewan Pengarah yang dihadiri Bupati Sidoarjo Saiful Illah dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo yang dilakukan di pengujung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu merekomendasikan penyelesaian ganti rugi bagi korban lumpur Lapindo itu bakal ditanggung pemerintah. Namun dana itu tidak dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2015.
-
Monokrom Lumpur Lapindo yang Memikat
Sayangnya, pencinta lukisan lumpur bukan dari Indonesia. Kebanyakan mereka berasal dari luar negeri. Dia mengatakan, lukisannya itu laku di New York.
-
Tol Porong-Kejapanan Siap Operasi Awal 2015
Untuk pembangunan jalan tol pengganti yang terendam lumpur itu, seluruh kontruksi dibiayai oleh PT Jasa Marga dengan memperhitungkan masa konsesi ruas tol Surabaya-Gempol. Dana pembebasan lahan ditanggung pemerintah.
-
Tanggul Lumpur Luber Terus, BPLS Tak Bisa Lakukan Penanggulan
BPLS dilarang melakukan penanggulangan lumpur oleh korban lumpur karena belum dilunasinya ganti rugi warga.